alexametrics
25.2 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

RDP Bahas Pilkades Serentak di Kabupaten Madiun Memanas

WONOASRI, Jawa Pos Radar Caruban – Gaduh penolakan bakal calon kepala desa (bacakades) dari luar daerah dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021 makin menjadi-jadi di lapangan. Bahkan, rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Madiun yang membahas problem tersebut juga memanas kemarin (10/11).

RDP dimotori Komisi A DPRD Kabupaten Madiun. Melibatkan berbagai pihak terkait pilkades serentak. Seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), bagian hukum sekretariat daerah, kesbangpoldagri, serta para camat. Termasuk sejumlah masyarakat yang menolak bacakades dari luar daerah. ‘’Ini (penolakan, Red) seruan moral supaya putra terbaik desa tidak dijatuhkan,’’ cetus Kusairi, salah seorang perwakilan masyarakat.

Kusairi menyebut, ada kelemahan di sejumlah poin regulasi pilkades. Yakni, syarat WNI dan batasan maksimal peserta lima orang di Perbup 38/2021 tentang Kepala Desa. Warga Desa Mojorejo, Kebonsari, itu menilai celah tersebut bisa dimainkan untuk menjatuhkan warga desa setempat yang ingin jadi Kades. ‘’Bisa ada pendaftar (bacakades) yang tidak murni ingin jadi Kades, tapi sekadar ingin menjatuhkan,’’ bebernya.

Kusairi paham, ketentuan itu telah diatur dalam regulasi pilkades. Namun, dia tak ingin ada permainan seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Untuk itu, masyarakat mengantisipasi jangan sampai orang luar desa ikut daftar pilkades.

Seruan seperti itu lantas diwujudkan dengan memasang spanduk penolakan. ‘’Jangan ganggu kami menjalankan pesta demokrasi di desa kami. Saya juga punya hak, apakah yang mendaftar itu (warga luar desa, Red) benar-benar ingin menjadi Kades,’’ sergahnya saat disinggung apakah penolakan tersebut bertentangan dengan peraturan.

Baca Juga :  Ribuan Lahan Pertanian di Kabupaten Madiun Digerus Pabrik dan Hunian

Aidar Safawi, bacakades Singgahan, Kebonsari, yang juga hadir dalam RDP, blak-blakan menuding munculnya calon abal-abal amat meresahkan. Menurut dia, mereka dimanfaatkan salah satu pihak untuk menjatuhkan pihak lain. ‘’Saya berharap, peserta (bacakades) benar-benar orang yang ingin mencalonkan diri. Sebaiknya, ada dukungan masyarakat minimal 10 persen agar tidak ada calon abal-abal masuk,’’ desak Aidar.

Berbagai polemik pilkades serentak 2021 di 143 desa terungkap dalam RDP. Ketua Komisi A DRPD Kabupaten Madiun Hari Puryadi mengungkapkan, masalah pilkades saat ini telah diinventarisasi. Pun, ditampung dan akan diteruskan ke pusat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dia minta produk hukum harus dipatuhi dan diterima masyarakat. ‘’Terkait indikasi dan isu (calon abal-abal), para calon tentu sudah ada trik dan paham harus seperti apa dia berbuat. Tapi, tidak boleh membatasi calon dari luar. Karena sudah ada regulasi,’’ ujar Hari.
Persyaratan WNI dalam pilkades serentak 2021 tidak dapat diganggu gugat. Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lelono mengatakan bahwa aturannya memang seperti itu. Hanya, lanjut dia, masyarakat kurang memahami. Khusus perbup, Joko mengatakan bahwa ketentuan itu tidak dapat direvisi. Sebab, tidak bertabrakan dengan aturan pusat. ‘’Konsekuensi di lapangan, banyak pendaftar atau calon dari luar. Kita tidak bisa menolak. Tapi, dinamika seperti itu akan disampaikan ke pusat,’’ janjinya. (den/c1/sat/her)

WONOASRI, Jawa Pos Radar Caruban – Gaduh penolakan bakal calon kepala desa (bacakades) dari luar daerah dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021 makin menjadi-jadi di lapangan. Bahkan, rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Madiun yang membahas problem tersebut juga memanas kemarin (10/11).

RDP dimotori Komisi A DPRD Kabupaten Madiun. Melibatkan berbagai pihak terkait pilkades serentak. Seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), bagian hukum sekretariat daerah, kesbangpoldagri, serta para camat. Termasuk sejumlah masyarakat yang menolak bacakades dari luar daerah. ‘’Ini (penolakan, Red) seruan moral supaya putra terbaik desa tidak dijatuhkan,’’ cetus Kusairi, salah seorang perwakilan masyarakat.

Kusairi menyebut, ada kelemahan di sejumlah poin regulasi pilkades. Yakni, syarat WNI dan batasan maksimal peserta lima orang di Perbup 38/2021 tentang Kepala Desa. Warga Desa Mojorejo, Kebonsari, itu menilai celah tersebut bisa dimainkan untuk menjatuhkan warga desa setempat yang ingin jadi Kades. ‘’Bisa ada pendaftar (bacakades) yang tidak murni ingin jadi Kades, tapi sekadar ingin menjatuhkan,’’ bebernya.

Kusairi paham, ketentuan itu telah diatur dalam regulasi pilkades. Namun, dia tak ingin ada permainan seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Untuk itu, masyarakat mengantisipasi jangan sampai orang luar desa ikut daftar pilkades.

Seruan seperti itu lantas diwujudkan dengan memasang spanduk penolakan. ‘’Jangan ganggu kami menjalankan pesta demokrasi di desa kami. Saya juga punya hak, apakah yang mendaftar itu (warga luar desa, Red) benar-benar ingin menjadi Kades,’’ sergahnya saat disinggung apakah penolakan tersebut bertentangan dengan peraturan.

Baca Juga :  Di Kabupaten Madiun, 502 Bacakades Berebut 143 Kursi

Aidar Safawi, bacakades Singgahan, Kebonsari, yang juga hadir dalam RDP, blak-blakan menuding munculnya calon abal-abal amat meresahkan. Menurut dia, mereka dimanfaatkan salah satu pihak untuk menjatuhkan pihak lain. ‘’Saya berharap, peserta (bacakades) benar-benar orang yang ingin mencalonkan diri. Sebaiknya, ada dukungan masyarakat minimal 10 persen agar tidak ada calon abal-abal masuk,’’ desak Aidar.

Berbagai polemik pilkades serentak 2021 di 143 desa terungkap dalam RDP. Ketua Komisi A DRPD Kabupaten Madiun Hari Puryadi mengungkapkan, masalah pilkades saat ini telah diinventarisasi. Pun, ditampung dan akan diteruskan ke pusat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dia minta produk hukum harus dipatuhi dan diterima masyarakat. ‘’Terkait indikasi dan isu (calon abal-abal), para calon tentu sudah ada trik dan paham harus seperti apa dia berbuat. Tapi, tidak boleh membatasi calon dari luar. Karena sudah ada regulasi,’’ ujar Hari.
Persyaratan WNI dalam pilkades serentak 2021 tidak dapat diganggu gugat. Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lelono mengatakan bahwa aturannya memang seperti itu. Hanya, lanjut dia, masyarakat kurang memahami. Khusus perbup, Joko mengatakan bahwa ketentuan itu tidak dapat direvisi. Sebab, tidak bertabrakan dengan aturan pusat. ‘’Konsekuensi di lapangan, banyak pendaftar atau calon dari luar. Kita tidak bisa menolak. Tapi, dinamika seperti itu akan disampaikan ke pusat,’’ janjinya. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/