alexametrics
31 C
Madiun
Thursday, May 12, 2022

Cegah Rasuah, Pemkab Madiun Terapkan Non-Cash Transactions

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun tak bisa berbuat banyak atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat mantan kepala Desa (Kades) Kaligunting, NA. Oknum yang kini berstatus tersangka dan tahanan Polres Madiun itu dianggap tidak patuh aturan. “Segala sesuatu terkait APBDes agar berjalan baik sudah diatur. Termasuk Kades tidak boleh pegang uang,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono kemarin (13/1).

Menurut dia, pemkab telah berupaya mengawal APBDes semaksimal mungkin. Perencanaan hingga penggunaannya telah disiapkan jauh-jauh hari. Yakni, sejak Mei sebelum tahun anggaran berjalan. Pun, ada filter berlapis. Ketika perencanaan kurang pas, pemerintah desa (pemdes) diberi kesempatan untuk memperbaiki. “Sebenarnya, pemkab tak kurang-kurang memberikan pembinaan terkait APBDes,” klaimnya.

Menurut Joko, kasus dugaan rasuah yang menyeret mantan Kades Kaligunting itu menjadi bukti pelaksanaan APBDes keluar jalur. Meski hanya satu dari total 198 desa di Kabupaten Madiun, Joko menekankan agar tak boleh dikesampingkan. Mengingat, perbuatan tak patut dicontoh itu terjadi ketika berbagai antisipasi telah dilakukan. Seperti, pembekalan kepada badan permusyawaratan desa (BPD). “Bagaimanapun, yang terjadi di Kaligunting itu harus dijadikan pelajaran bersama supaya tidak terulang di kemudian hari,” pintanya.

Baca Juga :  Cegah Covid-19 saat Nataru, Pengawasan Pasar Diserahkan Satgas

Joko berjanji kasus tipikor di Kaligunting yang terendus polisi sejak 2021 itu bakal lebih diperhatikan. Rasuah yang terjadi lantaran mantan Kades pegang uang jadi atensi. Maka dari itu, sistem transaksi penggunaan APBDes akan diubah. Dari yang sebelumnya sistem darat berganti ke model transfer. Antisipasi tindakan serupa kasus tersebut, program NCT (non-cash transactions, Red) ditarget diberlakukan di seluruh desa tahun ini, ungkap Joko sembari menyebut tahun lalu sudah ada percontohan penerapan NCT di 17 desa.

Diketahui, mantan Kades Kaligunting NA menilap duit negara lewat lima sektor penggunaan APBDes 2016 sampai 2019. Honor pejabat pembuat komitmen, perencana kegiatan, honor tukang dan kuli bangunan, masuk kantong NA. Pun, tunjangan Sekdes dan Kasi pemerintahan desa setempat serta kompensasi pemakaman dalam proyek perumahan desa setempat. Total kerugian negara Rp 487 juta. NA per Selasa (11/1) meringkuk di tahanan Mapolres Madiun sebagai tersangka kasus tipikor APBDes Kaligunting. (den/c1/sat)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun tak bisa berbuat banyak atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat mantan kepala Desa (Kades) Kaligunting, NA. Oknum yang kini berstatus tersangka dan tahanan Polres Madiun itu dianggap tidak patuh aturan. “Segala sesuatu terkait APBDes agar berjalan baik sudah diatur. Termasuk Kades tidak boleh pegang uang,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono kemarin (13/1).

Menurut dia, pemkab telah berupaya mengawal APBDes semaksimal mungkin. Perencanaan hingga penggunaannya telah disiapkan jauh-jauh hari. Yakni, sejak Mei sebelum tahun anggaran berjalan. Pun, ada filter berlapis. Ketika perencanaan kurang pas, pemerintah desa (pemdes) diberi kesempatan untuk memperbaiki. “Sebenarnya, pemkab tak kurang-kurang memberikan pembinaan terkait APBDes,” klaimnya.

Menurut Joko, kasus dugaan rasuah yang menyeret mantan Kades Kaligunting itu menjadi bukti pelaksanaan APBDes keluar jalur. Meski hanya satu dari total 198 desa di Kabupaten Madiun, Joko menekankan agar tak boleh dikesampingkan. Mengingat, perbuatan tak patut dicontoh itu terjadi ketika berbagai antisipasi telah dilakukan. Seperti, pembekalan kepada badan permusyawaratan desa (BPD). “Bagaimanapun, yang terjadi di Kaligunting itu harus dijadikan pelajaran bersama supaya tidak terulang di kemudian hari,” pintanya.

Baca Juga :  Dewan Desak Pemkab Madiun Terbitkan Regulasi Pilkades

Joko berjanji kasus tipikor di Kaligunting yang terendus polisi sejak 2021 itu bakal lebih diperhatikan. Rasuah yang terjadi lantaran mantan Kades pegang uang jadi atensi. Maka dari itu, sistem transaksi penggunaan APBDes akan diubah. Dari yang sebelumnya sistem darat berganti ke model transfer. Antisipasi tindakan serupa kasus tersebut, program NCT (non-cash transactions, Red) ditarget diberlakukan di seluruh desa tahun ini, ungkap Joko sembari menyebut tahun lalu sudah ada percontohan penerapan NCT di 17 desa.

Diketahui, mantan Kades Kaligunting NA menilap duit negara lewat lima sektor penggunaan APBDes 2016 sampai 2019. Honor pejabat pembuat komitmen, perencana kegiatan, honor tukang dan kuli bangunan, masuk kantong NA. Pun, tunjangan Sekdes dan Kasi pemerintahan desa setempat serta kompensasi pemakaman dalam proyek perumahan desa setempat. Total kerugian negara Rp 487 juta. NA per Selasa (11/1) meringkuk di tahanan Mapolres Madiun sebagai tersangka kasus tipikor APBDes Kaligunting. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/