alexametrics
31.2 C
Madiun
Tuesday, July 5, 2022

10 Bakal CPNS Gagal Pemberkasan

MEJAYAN – Sedikitnya 10 dari 331 bakal calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Madiun harus gigit jari. Kelulusan mereka dari hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) rekrutmen CPNS 2018 dibatalkan. Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pemberkasan. ‘’Masalahnya di akreditasi prodi (program studi),’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun Sigit Budiarto kemarin (14/2).

Maladministrasi peserta TMS di Kabupaten Madiun itu tertinggi dibandingkan daerah lain di Madiun Raya. Kota Madiun hanya dua peserta yang dibatalkan kelulusannya dari total 171. Kemudian, Ponorogo hanya mencoret satu peserta dari total 355. Sedangkan, Pacitan dan Ngawi nihil diskualifikasi dari masing-masing sebanyak 214 dan 404 peserta. ‘’TMS Kabupaten Madiun memang yang terbanyak se-eks Karesidenan Madiun,’’ ujarnya.

Dia tidak memungkiri hasil itu karena panselda mensyaratkan akreditasi prodi B untuk pelamar CPNS Kabupaten Madiun. Syarat tinggi menjadi abdi negara itu yang jadi biang banyak peserta gagal. Sementara, daerah lain mensyaratkan akreditasi prodi C. Kalaupun ada yang gugur pemberkasan, penyebabnya karena persoalan lain. ‘’Kami memang ingin mencari peserta unggulan,’’ tuturnya.

Sigit menyebut peserta TMS dari pelamar guru, perawat, apoteker, dan penyuluh sosial itu tidak bisa membuktikan kebenaran atas akreditasi yang dikantongi. Yakni, jeda tanggal kelulusan pasca pergantian tahun. Dia mengambil contoh kasus salah seorang peserta gagal. Yang bersangkutan mengklaim lulus dengan akreditasi prodi B terhitung 20 Desember. Namun, sesuai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), setelah pergantian tahun status akreditasi prodi itu adalah 25 Desember. ‘’Perbedaan itu tidak sesuai syarat pemberkasan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  PILKADES 2019: Bupati Isyaratkan Evaluasi Aturan Sendiri

Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tidak bisa menoleransi. Sebab, klaim dokumen mereka hanya sebatas lampiran kertas dan file pindaian saat pendaftaran CPNS lewat online. Bukti tersebut dinilai belum kuat oleh panitia seleksi nasional (panselnas) karena tidak menutup kemungkinan pemanipulasian. ‘’Karena acuan riil kami adalah akreditasi prodi yang tercantum pada website resminya BAN-PT,’’ ungkapnya.

Peserta yang dinyatakan TMS tertuang dalam surat pengumuman nomor 810/159/402.201/2019 yang diteken Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto pada 31 Januari 2019. Sepekan kemudian surat itu diunggah ke laman BKD. Nama-nama yang tercantum dalam surat itu pun mendatangi kantor BKD. Mereka mengklarifikasi keputusan tersebut. ‘’Tidak ada masalah soal klarifikasi, karena pemberitahuan ini sebagai wujud transparansi kami ke publik,’’ ucap Sigit.

Sigit mengatakan, BKD menyampaikan sesuai fakta dan regulasi ke pihak yang mempertanyakan. Keputusan mencoret juga bukan dari panselda, melainkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaganya sebatas meneruskan hasil pemberkasan dengan mencocokkan dokumen pendaftaran online dengan riil dan fisiknya. Peserta tersebut dipersilakan mengajukan pembuktian kebenaran atas akreditasi yang dimiliki. Namun, BKD tidak bisa menjanjikan keputusan bisa diubah. ‘’Kami hanya mengupayakan lewat melaporkan pembuktian. Terkait keputusan tetap ranahnya panselnas,’’ paparnya. (cor/c1/sat)

MEJAYAN – Sedikitnya 10 dari 331 bakal calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Madiun harus gigit jari. Kelulusan mereka dari hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) rekrutmen CPNS 2018 dibatalkan. Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pemberkasan. ‘’Masalahnya di akreditasi prodi (program studi),’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun Sigit Budiarto kemarin (14/2).

Maladministrasi peserta TMS di Kabupaten Madiun itu tertinggi dibandingkan daerah lain di Madiun Raya. Kota Madiun hanya dua peserta yang dibatalkan kelulusannya dari total 171. Kemudian, Ponorogo hanya mencoret satu peserta dari total 355. Sedangkan, Pacitan dan Ngawi nihil diskualifikasi dari masing-masing sebanyak 214 dan 404 peserta. ‘’TMS Kabupaten Madiun memang yang terbanyak se-eks Karesidenan Madiun,’’ ujarnya.

Dia tidak memungkiri hasil itu karena panselda mensyaratkan akreditasi prodi B untuk pelamar CPNS Kabupaten Madiun. Syarat tinggi menjadi abdi negara itu yang jadi biang banyak peserta gagal. Sementara, daerah lain mensyaratkan akreditasi prodi C. Kalaupun ada yang gugur pemberkasan, penyebabnya karena persoalan lain. ‘’Kami memang ingin mencari peserta unggulan,’’ tuturnya.

Sigit menyebut peserta TMS dari pelamar guru, perawat, apoteker, dan penyuluh sosial itu tidak bisa membuktikan kebenaran atas akreditasi yang dikantongi. Yakni, jeda tanggal kelulusan pasca pergantian tahun. Dia mengambil contoh kasus salah seorang peserta gagal. Yang bersangkutan mengklaim lulus dengan akreditasi prodi B terhitung 20 Desember. Namun, sesuai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), setelah pergantian tahun status akreditasi prodi itu adalah 25 Desember. ‘’Perbedaan itu tidak sesuai syarat pemberkasan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Cegah Omicron, Pengelola Objek Wisata Batasi Event

Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tidak bisa menoleransi. Sebab, klaim dokumen mereka hanya sebatas lampiran kertas dan file pindaian saat pendaftaran CPNS lewat online. Bukti tersebut dinilai belum kuat oleh panitia seleksi nasional (panselnas) karena tidak menutup kemungkinan pemanipulasian. ‘’Karena acuan riil kami adalah akreditasi prodi yang tercantum pada website resminya BAN-PT,’’ ungkapnya.

Peserta yang dinyatakan TMS tertuang dalam surat pengumuman nomor 810/159/402.201/2019 yang diteken Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto pada 31 Januari 2019. Sepekan kemudian surat itu diunggah ke laman BKD. Nama-nama yang tercantum dalam surat itu pun mendatangi kantor BKD. Mereka mengklarifikasi keputusan tersebut. ‘’Tidak ada masalah soal klarifikasi, karena pemberitahuan ini sebagai wujud transparansi kami ke publik,’’ ucap Sigit.

Sigit mengatakan, BKD menyampaikan sesuai fakta dan regulasi ke pihak yang mempertanyakan. Keputusan mencoret juga bukan dari panselda, melainkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaganya sebatas meneruskan hasil pemberkasan dengan mencocokkan dokumen pendaftaran online dengan riil dan fisiknya. Peserta tersebut dipersilakan mengajukan pembuktian kebenaran atas akreditasi yang dimiliki. Namun, BKD tidak bisa menjanjikan keputusan bisa diubah. ‘’Kami hanya mengupayakan lewat melaporkan pembuktian. Terkait keputusan tetap ranahnya panselnas,’’ paparnya. (cor/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/