alexametrics
30.1 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

Libatkan Pemilih Pemula di Pilkades, Pemkab Madiun Liburkan Sekolah?

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Madiun bakal melibatkan pemilih pemula. Khususnya, kalangan usia pelajar. Pemkab mewacanakan hari H coblosan Senin pekan depan (20/12) sebagai hari libur daerah demi mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pilkades.

Persoalannya, sekolah sedang tidak libur. Bahkan, pihak sekolah belum punya pijakan kuat untuk mengizinkan siswa yang tercatat sebagai pemilih di desa masing-masing ikut coblosan. ‘’Sampai kini, belum ada pemberitahuan ke kami terkait pilkades,’’ kata Kepala SMAN 2 Mejayan Tedjo Sasono, Rabu (15/12).

Tercatat 310 siswa kelas XII di SMAN ini. Mayoritas berusia 17 tahun ke atas alias sudah memiliki hak pilih. Itu belum termasuk sebagian siswa kelas di bawahnya. Suara kaum milenial itu bakal berpengaruh pada hasil pesta demokrasi tingkat desa ini. ‘’Sekolah perlu dasar yang jelas untuk meliburkan siswa. Karena hari coblosan merupakan hari aktif sekolah,’’ ungkap Tedjo.

Tedjo berharap pemkab segera ambil langkah. Misalnya, ada surat pemberitahuan sebagai dasar pihak sekolah ambil kebijakan. Sekolah enggan disalahkan jika meliburkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) tanpa alasan jelas. ‘’Pemberian izin libur siswa untuk pilkades akan lebih tepat jika ada dasar yang resmi. Iya kalau benar ikut coblosan, kalau malah ke hal lain yang merugikan, bagaimana?’’ tanyanya balik.

Baca Juga :  Pemkab Madiun Perbaiki Pasar Caruban Baru dan Pasar Dolopo

Kendati dasar pemberian izin amat penting, pihak sekolah tetap akan mengizinkan meski tanpa surat dari pemkab. Faktor demokrasi menjadi pertimbangan utama. ‘’Tanpa dasar yang kuat, kami hanya bisa memberi dispensasi siswa yang minta izin nyoblos dengan menunjukkan surat-surat terkait pilkades,’’ jelas Tedjo.

Model dispensasi serupa juga bakal diterapkan SMKN 2 Jiwan. Keikutsertaan pelajar dalam pilkades berada penuh di tangan mereka yang sudah punya hak pilih. ‘’Alangkah baiknya ada dasar dari pemkab untuk meliburkan sekolah atau mengizinkan sekitar 800-an siswa yang sudah punya hak pilih di sini,’’ kata Kepala SMKN 2 Jiwan Supriyadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono mengatakan, perihal pemilih pelajar sudah masuk draf surat keputusan (SK) bupati terkait libur daerah pada hari H pilkades. ‘’SK sedang dalam proses. Untuk pemilih pelajar, sesegera mungkin kami akan koordinasi dengan dinas terkait. Termasuk para guru di semua jenjang pendidikan,’’ tutur Joko. (den/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Madiun bakal melibatkan pemilih pemula. Khususnya, kalangan usia pelajar. Pemkab mewacanakan hari H coblosan Senin pekan depan (20/12) sebagai hari libur daerah demi mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pilkades.

Persoalannya, sekolah sedang tidak libur. Bahkan, pihak sekolah belum punya pijakan kuat untuk mengizinkan siswa yang tercatat sebagai pemilih di desa masing-masing ikut coblosan. ‘’Sampai kini, belum ada pemberitahuan ke kami terkait pilkades,’’ kata Kepala SMAN 2 Mejayan Tedjo Sasono, Rabu (15/12).

Tercatat 310 siswa kelas XII di SMAN ini. Mayoritas berusia 17 tahun ke atas alias sudah memiliki hak pilih. Itu belum termasuk sebagian siswa kelas di bawahnya. Suara kaum milenial itu bakal berpengaruh pada hasil pesta demokrasi tingkat desa ini. ‘’Sekolah perlu dasar yang jelas untuk meliburkan siswa. Karena hari coblosan merupakan hari aktif sekolah,’’ ungkap Tedjo.

Tedjo berharap pemkab segera ambil langkah. Misalnya, ada surat pemberitahuan sebagai dasar pihak sekolah ambil kebijakan. Sekolah enggan disalahkan jika meliburkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) tanpa alasan jelas. ‘’Pemberian izin libur siswa untuk pilkades akan lebih tepat jika ada dasar yang resmi. Iya kalau benar ikut coblosan, kalau malah ke hal lain yang merugikan, bagaimana?’’ tanyanya balik.

Baca Juga :  Dana Desa 2022 Naik Rp 167,7 Miliar

Kendati dasar pemberian izin amat penting, pihak sekolah tetap akan mengizinkan meski tanpa surat dari pemkab. Faktor demokrasi menjadi pertimbangan utama. ‘’Tanpa dasar yang kuat, kami hanya bisa memberi dispensasi siswa yang minta izin nyoblos dengan menunjukkan surat-surat terkait pilkades,’’ jelas Tedjo.

Model dispensasi serupa juga bakal diterapkan SMKN 2 Jiwan. Keikutsertaan pelajar dalam pilkades berada penuh di tangan mereka yang sudah punya hak pilih. ‘’Alangkah baiknya ada dasar dari pemkab untuk meliburkan sekolah atau mengizinkan sekitar 800-an siswa yang sudah punya hak pilih di sini,’’ kata Kepala SMKN 2 Jiwan Supriyadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono mengatakan, perihal pemilih pelajar sudah masuk draf surat keputusan (SK) bupati terkait libur daerah pada hari H pilkades. ‘’SK sedang dalam proses. Untuk pemilih pelajar, sesegera mungkin kami akan koordinasi dengan dinas terkait. Termasuk para guru di semua jenjang pendidikan,’’ tutur Joko. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/