alexametrics
23.4 C
Madiun
Wednesday, June 29, 2022

Lima Kursi Kepala Dinas di Pemkab Madiun Lowong

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Sejumlah jabatan eselon II lingkup Pemkab Madiun masih kosong. Kendati belum pasti kapan diisi, pemkab enggan membiarkan kelewat lama. ‘’Pemkab tidak mungkin menginginkan kekosongan menumpuk-numpuk dan lama,’’ kata Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto, Minggu (16/5).

Tontro menyebutkan, kekosongan akan segera diisi tahun ini. Namun, kebijakan tersebut ada di tangan bupati. Ada lima jabatan eselon II yang pejabat definitifnya pensiun. Yakni, dinas perumahan dan permukiman (disperkim), badan kepegawaian daerah (BKD), dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP).

Kemudian, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) serta asisten administrasi umum. Saat ini dipercayakan kepada pelaksana tugas (Plt). ‘’Sejauh ini tidak ada kendala. Sudah ada peraturan, siapa pun Plt-nya tetap berpedoman ke peraturan itu,’’ ujar Tontro.

Baca Juga :  Rumah Roboh di Dolopo, Pemkab Madiun Usulkan Masuk Program RTLH

Menurut dia, para Plt memang sempat gagap di awal memegang jabatan. Namun demikian, Tontro mengklaim bahwa hal itu sudah biasa. Bahkan, kegagapan itu juga acap menghinggapi pejabat definitif. ‘’Itu lumrah. Sejumlah Plt saat ini saya tekankan untuk segera melapor dan konsultasi kalau ada masalah,’’ ungkapnya.

Pengisian lima jabatan setingkat eselon II itu bisa melalui dua cara. Pertama dengan seleksi terbuka alias lelang jabatan. Kedua, menggeser pejabat lain untuk mengisi, sehingga terjadi kekosongan lagi di posisi yang ditinggalkan. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Sejumlah jabatan eselon II lingkup Pemkab Madiun masih kosong. Kendati belum pasti kapan diisi, pemkab enggan membiarkan kelewat lama. ‘’Pemkab tidak mungkin menginginkan kekosongan menumpuk-numpuk dan lama,’’ kata Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto, Minggu (16/5).

Tontro menyebutkan, kekosongan akan segera diisi tahun ini. Namun, kebijakan tersebut ada di tangan bupati. Ada lima jabatan eselon II yang pejabat definitifnya pensiun. Yakni, dinas perumahan dan permukiman (disperkim), badan kepegawaian daerah (BKD), dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP).

Kemudian, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) serta asisten administrasi umum. Saat ini dipercayakan kepada pelaksana tugas (Plt). ‘’Sejauh ini tidak ada kendala. Sudah ada peraturan, siapa pun Plt-nya tetap berpedoman ke peraturan itu,’’ ujar Tontro.

Baca Juga :  Kiat Tepat Pilih Raket Badminton, Sesuaikan dengan Karakter Bermain

Menurut dia, para Plt memang sempat gagap di awal memegang jabatan. Namun demikian, Tontro mengklaim bahwa hal itu sudah biasa. Bahkan, kegagapan itu juga acap menghinggapi pejabat definitif. ‘’Itu lumrah. Sejumlah Plt saat ini saya tekankan untuk segera melapor dan konsultasi kalau ada masalah,’’ ungkapnya.

Pengisian lima jabatan setingkat eselon II itu bisa melalui dua cara. Pertama dengan seleksi terbuka alias lelang jabatan. Kedua, menggeser pejabat lain untuk mengisi, sehingga terjadi kekosongan lagi di posisi yang ditinggalkan. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/