alexametrics
24.6 C
Madiun
Tuesday, May 24, 2022

Ragukan Keseriusan Pemerintah Desa Tangani Masalah Sampah

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pekerjaan rumah menuntaskan problem sampah belum menjadi prioritas pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Madiun. Buktinya, puluhan desa tidak memasang anggaran reguler tahun ini. ‘’Sebenarnya sudah kami anjurkan,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  Kabupaten Madiun Joko Lelono, Kamis (17/3).

Sejatinya, wacana pengelolaan sampah di desa sudah mengemuka lama. Bersamaan pemantauan Bupati Madiun Ahmad Dawami bersama jajaran di lapangan dua tahun lalu. Namun, langkah awal baru diambil tahun ini. Sebanyak 30 desa bakal menjadi percontohan. Yakni, 13 desa di Kecamatan Wonoasri dan 17 desa lain dengan problem pembuangan sampah di tepi jalan.

Rencana solusinya, pemdes menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) berupa kontainer kecil seukuran pikap plus landasannya. ‘’Sudah disediakan ruang penggunaan APBDes untuk itu (pengelolaan sampah di desa, Red), ada nomenklatur pengeluarannya,’’ imbuh Joko.

Realisasi TPS kontainer di 30 desa itu  dipastikan tak terealisasi dengan APBDes induk tahun ini. Sebab, semua belum mencantumkan rencana tersebut. Peluang terealisasi adalah dalam perubahan APBDes akhir  tahun ini. Menurut Joko, program tersebut dapat menggunakan dana desa (DD) maupun alokasi  dana desa (ADD). ‘’Pakai PADes (pendapatan asli desa) juga boleh,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Boks Motor Buatan Bayu Aji Rusbandriyo Sudah Terbang ke Luar Negeri

Keseriusan penanganan masalah sampah di  desa patut diragukan. Padahal, Joko mengklaim problem tersebut merupakan urusan kemasyarakatan yang urgen. Namun, skala prioritas menjadi faktor pertimbangan untuk merealisasikan. Termasuk kemampuan keuangan pemdes masing-masing. ‘’Semua permasalahan dan prioritas penyelesaian dimusyawarahkan di desa,’’ sebut Joko.

Rencana penanganan masalah sampah belum dilaksanakan di 198 desa. Baru 15 persen dari jumlah total desa di Kabupaten Madiun itu. Joko mengatakan, ke depan penanganan bakal menyeluruh. Untuk saat ini cukup di 30 desa itu. ‘’Tidak semua desa mengalami problem sampah. Tapi, semua tetap disiapkan sesuai perkembangan daerah,’’ klaimnya. (den/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pekerjaan rumah menuntaskan problem sampah belum menjadi prioritas pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Madiun. Buktinya, puluhan desa tidak memasang anggaran reguler tahun ini. ‘’Sebenarnya sudah kami anjurkan,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)  Kabupaten Madiun Joko Lelono, Kamis (17/3).

Sejatinya, wacana pengelolaan sampah di desa sudah mengemuka lama. Bersamaan pemantauan Bupati Madiun Ahmad Dawami bersama jajaran di lapangan dua tahun lalu. Namun, langkah awal baru diambil tahun ini. Sebanyak 30 desa bakal menjadi percontohan. Yakni, 13 desa di Kecamatan Wonoasri dan 17 desa lain dengan problem pembuangan sampah di tepi jalan.

Rencana solusinya, pemdes menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) berupa kontainer kecil seukuran pikap plus landasannya. ‘’Sudah disediakan ruang penggunaan APBDes untuk itu (pengelolaan sampah di desa, Red), ada nomenklatur pengeluarannya,’’ imbuh Joko.

Realisasi TPS kontainer di 30 desa itu  dipastikan tak terealisasi dengan APBDes induk tahun ini. Sebab, semua belum mencantumkan rencana tersebut. Peluang terealisasi adalah dalam perubahan APBDes akhir  tahun ini. Menurut Joko, program tersebut dapat menggunakan dana desa (DD) maupun alokasi  dana desa (ADD). ‘’Pakai PADes (pendapatan asli desa) juga boleh,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Mereka Korban atau Pejuang Demokrasi?

Keseriusan penanganan masalah sampah di  desa patut diragukan. Padahal, Joko mengklaim problem tersebut merupakan urusan kemasyarakatan yang urgen. Namun, skala prioritas menjadi faktor pertimbangan untuk merealisasikan. Termasuk kemampuan keuangan pemdes masing-masing. ‘’Semua permasalahan dan prioritas penyelesaian dimusyawarahkan di desa,’’ sebut Joko.

Rencana penanganan masalah sampah belum dilaksanakan di 198 desa. Baru 15 persen dari jumlah total desa di Kabupaten Madiun itu. Joko mengatakan, ke depan penanganan bakal menyeluruh. Untuk saat ini cukup di 30 desa itu. ‘’Tidak semua desa mengalami problem sampah. Tapi, semua tetap disiapkan sesuai perkembangan daerah,’’ klaimnya. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/