alexametrics
28.7 C
Madiun
Sunday, August 14, 2022

Dilarang Kulak Pertalite di SPBU, Pengecer Menjerit

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pengecer bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Madiun menjerit. Pasalnya, mereka dilarang kulakan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Untuk mengurai masalah pelik itu, dewan mengundang sejumlah pihak rapat dengar pendapat (RDP). ‘’Kami minta kebijakan larangan kulakan pertalite ditinjau lagi,’’ kata Husein Fata, perwakilan pedagang BBM eceran, Jumat (17/9).

Menurut Husein, sedikitnya 170 pengecer BBM di Kecamatan Dagangan mengharapkan hal yang sama. Yakni, agar diperbolehkan kulakan di SPBU. ‘’Ekonomi saat ini sedang sulit, malah ditambah aturan seperti itu. Menyengsarakan rakyat di tengah pandemi,’’ ungkap Husein kecewa.

Setelah mendengar jeritan pengecer BBM itu, sejumlah pihak diundang ke Gedung Klitik, sebutan DPRD Kabupaten Madiun, untuk RDP. Yakni, pihak Pertamina; perwakilan SPBU; dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disperdakop-UM); serta perwakilan pengecer. ‘’Hasil hearing masih menggantung, belum ada titik temu,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat.

Baca Juga :  Kalah, BPD Paslon 02 Enggan Tanda Tangan

Wahyu menyebut, pihak Pertamina maupun perwakilan SPBU sekadar melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran (SE) Menteri ESDM. Artinya, ketentuan larangan kulakan itu regulasi dari pemerintah pusat. ‘’Meski demikian, kami berharap pihak Pertamina dapat menyuarakan aspirasi masyarakat ini. Mulai tingkat regional hingga pusat untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,’’ tuturnya. (den/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pengecer bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Madiun menjerit. Pasalnya, mereka dilarang kulakan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Untuk mengurai masalah pelik itu, dewan mengundang sejumlah pihak rapat dengar pendapat (RDP). ‘’Kami minta kebijakan larangan kulakan pertalite ditinjau lagi,’’ kata Husein Fata, perwakilan pedagang BBM eceran, Jumat (17/9).

Menurut Husein, sedikitnya 170 pengecer BBM di Kecamatan Dagangan mengharapkan hal yang sama. Yakni, agar diperbolehkan kulakan di SPBU. ‘’Ekonomi saat ini sedang sulit, malah ditambah aturan seperti itu. Menyengsarakan rakyat di tengah pandemi,’’ ungkap Husein kecewa.

Setelah mendengar jeritan pengecer BBM itu, sejumlah pihak diundang ke Gedung Klitik, sebutan DPRD Kabupaten Madiun, untuk RDP. Yakni, pihak Pertamina; perwakilan SPBU; dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disperdakop-UM); serta perwakilan pengecer. ‘’Hasil hearing masih menggantung, belum ada titik temu,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat.

Baca Juga :  Banjir Masih Mengancam, Dua Tanggul Jebol Tunggu Perbaikan

Wahyu menyebut, pihak Pertamina maupun perwakilan SPBU sekadar melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran (SE) Menteri ESDM. Artinya, ketentuan larangan kulakan itu regulasi dari pemerintah pusat. ‘’Meski demikian, kami berharap pihak Pertamina dapat menyuarakan aspirasi masyarakat ini. Mulai tingkat regional hingga pusat untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,’’ tuturnya. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/