alexametrics
24.5 C
Madiun
Thursday, June 30, 2022

Kejaksaan Selidiki Kasus Penyimpangan Pupuk Subsidi hingga ke Tingkat Kecamatan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Polda Jatim berhasil membongkar mafia pupuk bersubsidi dari sembilan daerah di provinsi ini. Sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun masih sibuk menyelidiki dugaan penyelewengan distribusinya di kabupaten setempat.

Bahkan, penyelidikan dilakukan hingga ke tingkat kecamatan. Tujuan utamanya, membongkar praktik culas yang terindikasi masuk kategori tindak pidana korupsi (tipikor). ‘’Saat ini kami lakukan pencarian bukti dan pendalaman keterangan,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro, Rabu (18/5).

Hingga kemarin sudah sampai ke Kecamatan Dolopo. Purning turun langsung mengorek keterangan dari sejumlah saksi. Antara lain, anggota dan ketua kelompok tani (poktan) wilayah setempat. ‘’Hingga saat ini sudah lebih dari 50 orang yang kami periksa,’’ ungkapnya.

Korps Adhyaksa menemukan di satu wilayah kecamatan terdapat berbagai pihak terkait pupuk bersubsidi. Mulai petani (anggota) dan ketua poktan sampai penyuluh pertanian dari pemkab setempat. Dinas pertanian dan perikanan (disperta) setempat juga menyebutkan bahwa puluhan stafnya telah dimintai keterangan perihal kasus tersebut.

Baca Juga :  Peredaran Arjo di Kabupaten Madiun Menggila

Purning mengungkapkan, dugaan sementara hasil penyelidikan mengarah ke praktik rasuah. Sebab, memunculkan kemungkinan adanya kerugian negara. ‘’Mengenai modusnya, belum bisa kami jelaskan karena masih pendalaman lebih lanjut,’’ ujarnya.

Dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun mencuat bersamaan dampak yang ditimbulkan. Yakni, kelangkaan yang membuat petani resah dan sambat ke DPRD setempat. Langkah yang diambil kejari juga menyasar kios dan distributor. ‘’Mohon dukungan masyarakat agar kasus ini segera selesai,’’ harapnya.

Diketahui, Polda Jatim telah menetapkan 21 tersangka kasus mafia pupuk bersubsidi dari sembilan daerah. Yakni, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang, dan Lamongan. Modusnya mengemas ulang pupuk bersubsidi dalam kemasan nonsubsidi dan menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET). Barang bukti pupuk yang disita mencapai 279 ton. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Polda Jatim berhasil membongkar mafia pupuk bersubsidi dari sembilan daerah di provinsi ini. Sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun masih sibuk menyelidiki dugaan penyelewengan distribusinya di kabupaten setempat.

Bahkan, penyelidikan dilakukan hingga ke tingkat kecamatan. Tujuan utamanya, membongkar praktik culas yang terindikasi masuk kategori tindak pidana korupsi (tipikor). ‘’Saat ini kami lakukan pencarian bukti dan pendalaman keterangan,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro, Rabu (18/5).

Hingga kemarin sudah sampai ke Kecamatan Dolopo. Purning turun langsung mengorek keterangan dari sejumlah saksi. Antara lain, anggota dan ketua kelompok tani (poktan) wilayah setempat. ‘’Hingga saat ini sudah lebih dari 50 orang yang kami periksa,’’ ungkapnya.

Korps Adhyaksa menemukan di satu wilayah kecamatan terdapat berbagai pihak terkait pupuk bersubsidi. Mulai petani (anggota) dan ketua poktan sampai penyuluh pertanian dari pemkab setempat. Dinas pertanian dan perikanan (disperta) setempat juga menyebutkan bahwa puluhan stafnya telah dimintai keterangan perihal kasus tersebut.

Baca Juga :  Konten TikTok Viral, Nama Imelda Naisya Ayudia Cantika Meroket

Purning mengungkapkan, dugaan sementara hasil penyelidikan mengarah ke praktik rasuah. Sebab, memunculkan kemungkinan adanya kerugian negara. ‘’Mengenai modusnya, belum bisa kami jelaskan karena masih pendalaman lebih lanjut,’’ ujarnya.

Dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun mencuat bersamaan dampak yang ditimbulkan. Yakni, kelangkaan yang membuat petani resah dan sambat ke DPRD setempat. Langkah yang diambil kejari juga menyasar kios dan distributor. ‘’Mohon dukungan masyarakat agar kasus ini segera selesai,’’ harapnya.

Diketahui, Polda Jatim telah menetapkan 21 tersangka kasus mafia pupuk bersubsidi dari sembilan daerah. Yakni, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang, dan Lamongan. Modusnya mengemas ulang pupuk bersubsidi dalam kemasan nonsubsidi dan menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET). Barang bukti pupuk yang disita mencapai 279 ton. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/