alexametrics
29.8 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Soal Pupuk, DPRD Kabupaten Madiun Lempar Handuk

WONOASRI, Jawa Pos Radar Madiun – Situasi sulit dihadapi petani di Kabupaten Madiun. Mereka mesti menerima kenyataan dicabutnya subsidi pupuk ZA dan SP-36 oleh pemerintah. Pun, legislatif lempar handuk terkait kondisi tersebut. ‘’Itu sudah keputusan dari pusat,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Kamis (20/1/2022).

Wahyu mengungkapkan, hasil koordinasi dengan dinas terkait, penghapusan subsidi dua jenis pupuk tersebut berdasar hasil penelitian kondisi tanah di Kabupaten Madiun. ‘’Keterangan dari dinas, berdasar penelitian pusat, tanah di Kabupaten Madiun tidak begitu membutuhkan dua pupuk itu. Juga untuk menyehatkan kondisi tanah,’’ ujarnya.

Lantas, bagaimana nasib petani yang biasa memakai ZA dan SP-36 untuk pemupukan tanaman? Wahyu mengatakan, petani harus pandai-pandai dalam mengolah sawah. ‘’Kalau memang membutuhkan dua jenis pupuk itu, yang nonsubsidi masih ada,’’ ungkapnya.
‘’Cuma, harga yang lebih mahal itu tetap jadi PR (pekerjaan rumah, Red) bersama,’’ imbuh Wahyu sembari menyebut bahwa pemerintah daerah bisa saja mengalokasikan APBD untuk memberi subsidi ke petani.

Baca Juga :  Kejaksaan Dalami Unsur Tipikor Penyimpangan Pupuk Subsidi di Kabupaten Madiun

Tahun ini Kabupaten Madiun mendapat jatah pupuk subsidi yang lebih rendah daripada usulan. Usulan berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan 85.415 petani dan luas tanam 117.001 hektare. Perincian pupuk yang didapat meliputi Urea 23.348 ton dari usulan 31.383 ton, NPK 10.899 ton (31.131 ton), organik 11.536 ton (39.079 ton), dan organik cair 302 liter (6.699 liter). (den/c1/isd/her)

WONOASRI, Jawa Pos Radar Madiun – Situasi sulit dihadapi petani di Kabupaten Madiun. Mereka mesti menerima kenyataan dicabutnya subsidi pupuk ZA dan SP-36 oleh pemerintah. Pun, legislatif lempar handuk terkait kondisi tersebut. ‘’Itu sudah keputusan dari pusat,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Kamis (20/1/2022).

Wahyu mengungkapkan, hasil koordinasi dengan dinas terkait, penghapusan subsidi dua jenis pupuk tersebut berdasar hasil penelitian kondisi tanah di Kabupaten Madiun. ‘’Keterangan dari dinas, berdasar penelitian pusat, tanah di Kabupaten Madiun tidak begitu membutuhkan dua pupuk itu. Juga untuk menyehatkan kondisi tanah,’’ ujarnya.

Lantas, bagaimana nasib petani yang biasa memakai ZA dan SP-36 untuk pemupukan tanaman? Wahyu mengatakan, petani harus pandai-pandai dalam mengolah sawah. ‘’Kalau memang membutuhkan dua jenis pupuk itu, yang nonsubsidi masih ada,’’ ungkapnya.
‘’Cuma, harga yang lebih mahal itu tetap jadi PR (pekerjaan rumah, Red) bersama,’’ imbuh Wahyu sembari menyebut bahwa pemerintah daerah bisa saja mengalokasikan APBD untuk memberi subsidi ke petani.

Baca Juga :  RDP Bahas Pilkades Serentak di Kabupaten Madiun Memanas

Tahun ini Kabupaten Madiun mendapat jatah pupuk subsidi yang lebih rendah daripada usulan. Usulan berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan 85.415 petani dan luas tanam 117.001 hektare. Perincian pupuk yang didapat meliputi Urea 23.348 ton dari usulan 31.383 ton, NPK 10.899 ton (31.131 ton), organik 11.536 ton (39.079 ton), dan organik cair 302 liter (6.699 liter). (den/c1/isd/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/