alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Dewan Sarankan Pemkab Madiun Benahi Sistem Distribusi Pupuk Subsidi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun tengah fokus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait distribusi pupuk bersubsidi. Namun, ada hal yang juga penting lainnya. Yakni, solusi atas problem ketersediaan pupuk bersubsidi di kabupaten ini ke depan. ‘’Roh dari masalah ini jangan sampai dikesampingkan,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Jumat (20/5).

Wahyu mengungkapkan, permasalahan awal perihal pupuk bersubsidi adalah kelangkaan. Jatah yang diperoleh petani tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga, petani pun sempat wadul ke DPRD. ‘’Petani berharap jatah pupuk subsidi cukup, sesuai lahan garapan mereka,’’ ujarnya.

Karena itu, berbagai hal perlu dilakukan agar tidak ada kelangkaan lagi. Di antaranya mengurai problematikanbya. ‘’Perlu evaluasi dan pembenahan sistem distribusinya,’’ sambungnya.

Baca Juga :  Rusak Diserang Kumbang Badak, Buah Aren Budi Daya Warga Madiun Gagal Panen

Antara lain soal perencanaan kebutuhan pupuk. Validitas datanya diklaim penting. Baik jumlah petani maupun luasan lahan. ‘’Soal ketepatan waktu juga harus diperhitungkan. Tak kalah penting, pengawasannya,’’ beber Wahyu.

Diketahui, hingga kini puluhan orang dari berbagai kalangan mulai petani, kios, distributor, sampai pegawai dinas terkait, dimintai keterangan pihak kejari. Di lain sisi, kontak tani nelayan andalan (KTNA) setempat berharap penyelidikan dihentikan. Soal kontradiksi antara kejari dan KTNA itu, Wahyu enggan berkomentar banyak. ‘’Lanjut atau tidak (penyelidikian, Red.) itu kewenangan kejaksaan,’’ jelasnya. (den/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun tengah fokus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait distribusi pupuk bersubsidi. Namun, ada hal yang juga penting lainnya. Yakni, solusi atas problem ketersediaan pupuk bersubsidi di kabupaten ini ke depan. ‘’Roh dari masalah ini jangan sampai dikesampingkan,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Jumat (20/5).

Wahyu mengungkapkan, permasalahan awal perihal pupuk bersubsidi adalah kelangkaan. Jatah yang diperoleh petani tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga, petani pun sempat wadul ke DPRD. ‘’Petani berharap jatah pupuk subsidi cukup, sesuai lahan garapan mereka,’’ ujarnya.

Karena itu, berbagai hal perlu dilakukan agar tidak ada kelangkaan lagi. Di antaranya mengurai problematikanbya. ‘’Perlu evaluasi dan pembenahan sistem distribusinya,’’ sambungnya.

Baca Juga :  Desa Urung Mandiri Tangani Sampah

Antara lain soal perencanaan kebutuhan pupuk. Validitas datanya diklaim penting. Baik jumlah petani maupun luasan lahan. ‘’Soal ketepatan waktu juga harus diperhitungkan. Tak kalah penting, pengawasannya,’’ beber Wahyu.

Diketahui, hingga kini puluhan orang dari berbagai kalangan mulai petani, kios, distributor, sampai pegawai dinas terkait, dimintai keterangan pihak kejari. Di lain sisi, kontak tani nelayan andalan (KTNA) setempat berharap penyelidikan dihentikan. Soal kontradiksi antara kejari dan KTNA itu, Wahyu enggan berkomentar banyak. ‘’Lanjut atau tidak (penyelidikian, Red.) itu kewenangan kejaksaan,’’ jelasnya. (den/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/