alexametrics
29.6 C
Madiun
Monday, August 15, 2022

5 Toko Modern Terancam Disegel

MEJAYAN – Bidang perdagangan Kabupaten Madiun menyimpan masalah pelik. Lima di antara 60-an toko modern dinyatakan ilegal. Nekat beroperasi meski belum mengantongi perizinan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat. Satpol PP pun ancang-ancang menyegel toko berjejaring yang tersebar di empat kecamatan tersebut. ”Lima toko itu berada di Saradan, Geger, Madiun, dan masing-masing dua di Jiwan,” kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Satpol PP telah melayangkan dua kali surat peringatan (SP) untuk lima toko modern tersebut. SP ke-1 dikirimkan dua pekan lalu. Dilanjutkan SP ke-2 selang tujuh hari kemudian. Rencananya korps penegak perda bakal menghadiahkan SP ke-3, hari ini (21/2). Menyusul kelima pengusaha toko modern yang tak bisa menunjukkan izin usaha toko swalayan (IUTS) atau dulu dikenal izin usaha toko modern (IUTM). Peringatan kali ketiga ini sekaligus mendesak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi perizinan. ”Kalau setelah tiga hari terhitung SP 3 tak bisa menunjukkan surat izin usaha, akan kami tutup,” ancamnya.

Kelima toko itu melanggar Perda 4/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Eko menyatakan penutupan dalam bentuk segel kelak bersifat sementara dan permanen. Bergantung dari permasalahan yang membelit toko tersebut. Pihaknya bisa melepas segel ketika yang dilanggar hanya administrasi. Artinya, bisa beroperasi kembali ketika pemiliknya telah menyelesaikan seluruh perizinan. ”Tapi bakal ditutup selama-lamanya ketika bertolak belakang dengan ketentuan perda,” ujarnya kepada Radar Mejayan.

Eko menambahkan, penyegelan tetap dijalankan meski pemilik toko punya iktikad baik mengurus izin. Lembaganya hanya mengacu pada bukti perizinannya sudah komplet. Dia tidak tahu sejauh mana respons pemilik toko dalam mengurus izin pasca dilayangkan SP. Proses tersebut berada di DPMPTSP serta dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM). ”Konfirmasi langsung ke dinas yang bersangkutan,” pintanya.

Baca Juga :  DLH Kabupaten Madiun Kembangkan Tujuh RTH Lama

Dia menyebut toko modern bermasalah itu merupakan laporan dari DPMPTSP. Awalnya ada belasan yang ditengarai maladministrasi. Setelah kroscek, hanya enam yang belum tuntas pengurusan perizinannya. Kemudian terkoreksi satu karena belakangan telah mengantongi surat izin. Dokumen itu ditunjukkan kala hendak diberi SP ke-2. ”Kelima toko modern itu baru beroperasi akhir tahun lalu,” katanya ketika ditanya mengapa baru sekarang ada penindakan. (cor/c1/fin)

MEJAYAN – Bidang perdagangan Kabupaten Madiun menyimpan masalah pelik. Lima di antara 60-an toko modern dinyatakan ilegal. Nekat beroperasi meski belum mengantongi perizinan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat. Satpol PP pun ancang-ancang menyegel toko berjejaring yang tersebar di empat kecamatan tersebut. ”Lima toko itu berada di Saradan, Geger, Madiun, dan masing-masing dua di Jiwan,” kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Satpol PP telah melayangkan dua kali surat peringatan (SP) untuk lima toko modern tersebut. SP ke-1 dikirimkan dua pekan lalu. Dilanjutkan SP ke-2 selang tujuh hari kemudian. Rencananya korps penegak perda bakal menghadiahkan SP ke-3, hari ini (21/2). Menyusul kelima pengusaha toko modern yang tak bisa menunjukkan izin usaha toko swalayan (IUTS) atau dulu dikenal izin usaha toko modern (IUTM). Peringatan kali ketiga ini sekaligus mendesak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi perizinan. ”Kalau setelah tiga hari terhitung SP 3 tak bisa menunjukkan surat izin usaha, akan kami tutup,” ancamnya.

Kelima toko itu melanggar Perda 4/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Eko menyatakan penutupan dalam bentuk segel kelak bersifat sementara dan permanen. Bergantung dari permasalahan yang membelit toko tersebut. Pihaknya bisa melepas segel ketika yang dilanggar hanya administrasi. Artinya, bisa beroperasi kembali ketika pemiliknya telah menyelesaikan seluruh perizinan. ”Tapi bakal ditutup selama-lamanya ketika bertolak belakang dengan ketentuan perda,” ujarnya kepada Radar Mejayan.

Eko menambahkan, penyegelan tetap dijalankan meski pemilik toko punya iktikad baik mengurus izin. Lembaganya hanya mengacu pada bukti perizinannya sudah komplet. Dia tidak tahu sejauh mana respons pemilik toko dalam mengurus izin pasca dilayangkan SP. Proses tersebut berada di DPMPTSP serta dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM). ”Konfirmasi langsung ke dinas yang bersangkutan,” pintanya.

Baca Juga :  Pemkab Madiun Klasterisasi Kerusakan Rumah Dampak Putting Beliung

Dia menyebut toko modern bermasalah itu merupakan laporan dari DPMPTSP. Awalnya ada belasan yang ditengarai maladministrasi. Setelah kroscek, hanya enam yang belum tuntas pengurusan perizinannya. Kemudian terkoreksi satu karena belakangan telah mengantongi surat izin. Dokumen itu ditunjukkan kala hendak diberi SP ke-2. ”Kelima toko modern itu baru beroperasi akhir tahun lalu,” katanya ketika ditanya mengapa baru sekarang ada penindakan. (cor/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/