alexametrics
23.3 C
Madiun
Monday, May 23, 2022

Jual-Beli Tanah Wajib Lampirkan BPJS Kesehatan

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Jangan salah, tidak semua pengurusan sertifikat tanah wajib melampirkan kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya mengatur permohonan balik nama jual-beli tanah.  ‘’Akan kami sosialisasikan agar masyarakat lebih paham,’’ kata Kabag Tata Usaha Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun Andri Satrio, Senin (21/3).

Sepanjang Maret ini, atau sejak inpres tersebut diberlakukan, tercatat 20 berkas yang sudah terinput dengan melampirkan salinan kartu BPJS Kesehatan. Pun, ada beberapa berkas jual-beli yang belum melampirkan. Kendati begitu, pihaknya tetap menerima berkas tersebut dan akan memprosesnya hingga selesai. Namun, baru diserahkan kepada pemohon jika sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. ‘’Selama proses, cukup memakai fotokopi pendaftaran BPJS,’’ terang Andri.

Baca Juga :  Dewan Minta Validasi Ulang Luasan Lahan Pertanian di Madiun

Pihaknya juga telah menggandeng BPJS Kesehatan Madiun dengan menyediakan meja pelayanan. Sehingga, bagi pemohon yang belum melampirkan persyaratan tersebut bisa langsung mendaftar di BPN. ‘’Kami tidak akan mempersulit pemohon, akan kami permudah segala prosesnya,’’ ujarnya.

Pihaknya juga akan menyosialisasikan ke seluruh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) secara berkelanjutan. Pun, kepada masyarakat umum secara langsung maupun melalui media sosial. Andri mengklaim sudah sering sosialisasi ke beberapa desa. ‘’Tetap kami jelaskan prosedurnya, bagaimanapun itu instruksi dari pusat,’’ tegasnya.

Andri mengungkapkan, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang protes ke BPN terkait aturan tersebut. Sebagian mengaku keberatan. Sehingga, memilih membatalkan pendaftaran dan menarik berkasnya. (tr2/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Jangan salah, tidak semua pengurusan sertifikat tanah wajib melampirkan kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya mengatur permohonan balik nama jual-beli tanah.  ‘’Akan kami sosialisasikan agar masyarakat lebih paham,’’ kata Kabag Tata Usaha Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun Andri Satrio, Senin (21/3).

Sepanjang Maret ini, atau sejak inpres tersebut diberlakukan, tercatat 20 berkas yang sudah terinput dengan melampirkan salinan kartu BPJS Kesehatan. Pun, ada beberapa berkas jual-beli yang belum melampirkan. Kendati begitu, pihaknya tetap menerima berkas tersebut dan akan memprosesnya hingga selesai. Namun, baru diserahkan kepada pemohon jika sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. ‘’Selama proses, cukup memakai fotokopi pendaftaran BPJS,’’ terang Andri.

Baca Juga :  Pemasungan ODGJ Tinggi, Dinsos Kabupaten Madiun Tak Punya Shelter

Pihaknya juga telah menggandeng BPJS Kesehatan Madiun dengan menyediakan meja pelayanan. Sehingga, bagi pemohon yang belum melampirkan persyaratan tersebut bisa langsung mendaftar di BPN. ‘’Kami tidak akan mempersulit pemohon, akan kami permudah segala prosesnya,’’ ujarnya.

Pihaknya juga akan menyosialisasikan ke seluruh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) secara berkelanjutan. Pun, kepada masyarakat umum secara langsung maupun melalui media sosial. Andri mengklaim sudah sering sosialisasi ke beberapa desa. ‘’Tetap kami jelaskan prosedurnya, bagaimanapun itu instruksi dari pusat,’’ tegasnya.

Andri mengungkapkan, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang protes ke BPN terkait aturan tersebut. Sebagian mengaku keberatan. Sehingga, memilih membatalkan pendaftaran dan menarik berkasnya. (tr2/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/