MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif tak ingin pembangunan Kabupaten Madiun meleset. Wakil rakyat menyorot sejumlah sektor krusial agar tak luput dari perhatian. Hal itu terangkum dalam pokok pikiran (pokir) dewan dalam musrenbang RKPD Pemkab Madiun 2024, Selasa (21/3). ”Ada enam poin utama pokir yang kami usulkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono.
Mujono menyebutkan, enam pokir itu meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infratsruktur, pertanian, tenaga kerja, dan kebencanaan. Dia menjelaskan, sejumlah sektor itu penting untuk mendapat prioritas. ”Sektor-sektor dalam pokir itu juga menyesuaikan kondisi tahun depan yang masuk masa transisi kepemimpinan,” ungkapnya.
Dia menuturkan, sejumlah pokir dewan yang disampaikan dalam musrembang tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Baik melalui reses maupun kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil). ”Sektor yang perlu penekanan adalah pendidikan dan kesehatan karena merupakan kebutuhan dasar. Untuk infrastruktur, yang rusak berat itu diprioritaskan,” ujar Mujono. (den/isd/adv)
MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif tak ingin pembangunan Kabupaten Madiun meleset. Wakil rakyat menyorot sejumlah sektor krusial agar tak luput dari perhatian. Hal itu terangkum dalam pokok pikiran (pokir) dewan dalam musrenbang RKPD Pemkab Madiun 2024, Selasa (21/3). ”Ada enam poin utama pokir yang kami usulkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono.
Mujono menyebutkan, enam pokir itu meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infratsruktur, pertanian, tenaga kerja, dan kebencanaan. Dia menjelaskan, sejumlah sektor itu penting untuk mendapat prioritas. ”Sektor-sektor dalam pokir itu juga menyesuaikan kondisi tahun depan yang masuk masa transisi kepemimpinan,” ungkapnya.
Dia menuturkan, sejumlah pokir dewan yang disampaikan dalam musrembang tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Baik melalui reses maupun kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil). ”Sektor yang perlu penekanan adalah pendidikan dan kesehatan karena merupakan kebutuhan dasar. Untuk infrastruktur, yang rusak berat itu diprioritaskan,” ujar Mujono. (den/isd/adv)
