alexametrics
29.1 C
Madiun
Monday, June 27, 2022

Lahan 2 Ribu Meter Persegi di Kawasan Puspem Kabupaten Madiun Nganggur

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hamparan lahan sekitar 2.000 meter persegi di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun dibiarkan terbengkalai. Padahal, sudah diratakan dan diuruk sejak lama. ‘’Belum ada gambaran untuk lahan itu di RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) 2023,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh, Selasa (22/6).

Lahan nganggur itu berlokasi di sebelah barat gedung dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disperdakop-UM) setempat. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) coba memanfaatkan. Yakni, menyewakan lahan tersebut. Itu pun hanya boleh untuk berkebun. Dilarang mendirikan bangunan apa pun.

Prioritasnya untuk warga sekitar dan Kabupaten Madiun. Namun, tidak tertutup untuk warga luar daerah. ‘’Lahan itu rencananya untuk melengkapi gedung OPD (organisasi perangkat daerah) yang belum pindah, tapi belum siap untuk ke sana,’’ ungkap Kurnia.

Meski sudah ready, namun belum ada kepastian kapan akan ada pembangunan di lahan tersebut. Sejumlah OPD yang belum boyongan ke puspem sejak 2014 lalu mesti bersabar. Seperti dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), dinas perumahan dan permukiman (disperkim), dinas sosial (dinsos), serta dinas kesehatan (dinkes).

Baca Juga :  Waspadai Ancaman Luapan Lima Sungai di Madiun

Pun, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), dinas tenaga kerja (disnaker), serta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). ‘’Kegiatan untuk lahan itu belum masuk plafon (anggaran),’’ ujarnya.

Dapat dipastikan tidak ada kegiatan untuk lahan tersebut hingga dua tahun ke depan. Pandemi Covid-19 diklaim sebagai salah satu penyebabnya. Berbagai anggaran kegiatan di-refocusing untuk penanganan pegebluk korona itu. ‘’Dua tahun berturut-turut, sejak 2020, ada refocusing. Baru tahun ini mulai bibrik-bibrik menata berbagai sektor terdampak pandemi,’’ ungkapnya.

Besar kemungkinan, pemanfaatan lahan sebagaimana mestinya setelah 2023. Itu merujuk perhatian pemkab yang terpusat ke beberapa sektor lain. Kurnia menyampaikan, fokus pemkab saat ini pemberdayaan masyarakat. ‘’Seperti UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan sektor ekonomi kreatif di kabupaten ini,’’ tuturnya. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hamparan lahan sekitar 2.000 meter persegi di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun dibiarkan terbengkalai. Padahal, sudah diratakan dan diuruk sejak lama. ‘’Belum ada gambaran untuk lahan itu di RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) 2023,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh, Selasa (22/6).

Lahan nganggur itu berlokasi di sebelah barat gedung dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (disperdakop-UM) setempat. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) coba memanfaatkan. Yakni, menyewakan lahan tersebut. Itu pun hanya boleh untuk berkebun. Dilarang mendirikan bangunan apa pun.

Prioritasnya untuk warga sekitar dan Kabupaten Madiun. Namun, tidak tertutup untuk warga luar daerah. ‘’Lahan itu rencananya untuk melengkapi gedung OPD (organisasi perangkat daerah) yang belum pindah, tapi belum siap untuk ke sana,’’ ungkap Kurnia.

Meski sudah ready, namun belum ada kepastian kapan akan ada pembangunan di lahan tersebut. Sejumlah OPD yang belum boyongan ke puspem sejak 2014 lalu mesti bersabar. Seperti dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), dinas perumahan dan permukiman (disperkim), dinas sosial (dinsos), serta dinas kesehatan (dinkes).

Baca Juga :  Pengemudi Mengantuk, Mobil Tabrak Pembatas Tol Madiun-Kertosono

Pun, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), dinas tenaga kerja (disnaker), serta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). ‘’Kegiatan untuk lahan itu belum masuk plafon (anggaran),’’ ujarnya.

Dapat dipastikan tidak ada kegiatan untuk lahan tersebut hingga dua tahun ke depan. Pandemi Covid-19 diklaim sebagai salah satu penyebabnya. Berbagai anggaran kegiatan di-refocusing untuk penanganan pegebluk korona itu. ‘’Dua tahun berturut-turut, sejak 2020, ada refocusing. Baru tahun ini mulai bibrik-bibrik menata berbagai sektor terdampak pandemi,’’ ungkapnya.

Besar kemungkinan, pemanfaatan lahan sebagaimana mestinya setelah 2023. Itu merujuk perhatian pemkab yang terpusat ke beberapa sektor lain. Kurnia menyampaikan, fokus pemkab saat ini pemberdayaan masyarakat. ‘’Seperti UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan sektor ekonomi kreatif di kabupaten ini,’’ tuturnya. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/