alexametrics
31 C
Madiun
Thursday, June 30, 2022

Mantan Kades Cabean Dituntut Delapan Tahun Penjara

MADIUNJawa Pos Radar Madiun – Andi Wibowo Kusumo (AWK), mantan Kepala Desa (Kades) Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, terancam lama di bui. Itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tanah kas desa (TKD) alias bengkok di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro mengatakan sidang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu digelar Kamis (19/5) lalu. ‘’Terdakwa AWK kami tuntut delapan tahun penjara,’’ katanya kemarin (22/5).

Sidang lanjutan tersebut dipimpin ketua majelis hakim I Ketut Swarta. Selain JPU, sidang juga dihadiri panitera pengganti, dan penasihat hukum terdakwa. Sementara terdakwa AWK dihadirkan secara virtual. ‘’Terdakwa dalam penahanan,’’ ungkap Purning.

Baca Juga :  RSL Joglo Bakal Digabung dengan RS Paru Dungus

JPU juga menuntut AWK membayar denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan. Selain itu, AWK juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 700 juta. Sementara uang yang sudah dikembalikan dan disita negara Rp 515 juta. ‘’Kalau terdakwa tidak bisa memenuhi uang pengganti ada pidana pengganti lima tahun penjara,’’ ujar Purning.

Perkara dugaan rasuah ini pertama kali diungkap Polres Madiun Kota. AWK diduga melakukan penyelewengan pengelolaan tanah bengkok pada periode 2016-2019.  Modusnya, tidak menyetorkan dana hasil sewa TKD itu ke kas desa. Namun, dinikmati untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan AWK mengakibatkan kerugian negara Rp 1,2 miliar. ‘’Agenda sidang selanjutnya, pledoi (pembelaan terdakwa), pada 2 Juni mendatanng,’’ jelas Purning. (den/sat)

MADIUNJawa Pos Radar Madiun – Andi Wibowo Kusumo (AWK), mantan Kepala Desa (Kades) Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, terancam lama di bui. Itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tanah kas desa (TKD) alias bengkok di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro mengatakan sidang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu digelar Kamis (19/5) lalu. ‘’Terdakwa AWK kami tuntut delapan tahun penjara,’’ katanya kemarin (22/5).

Sidang lanjutan tersebut dipimpin ketua majelis hakim I Ketut Swarta. Selain JPU, sidang juga dihadiri panitera pengganti, dan penasihat hukum terdakwa. Sementara terdakwa AWK dihadirkan secara virtual. ‘’Terdakwa dalam penahanan,’’ ungkap Purning.

Baca Juga :  Simalakama PPDB Zona Tunggal, Siswa Berakademis Baik Akan Serbu SMAN Favorit

JPU juga menuntut AWK membayar denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan. Selain itu, AWK juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 700 juta. Sementara uang yang sudah dikembalikan dan disita negara Rp 515 juta. ‘’Kalau terdakwa tidak bisa memenuhi uang pengganti ada pidana pengganti lima tahun penjara,’’ ujar Purning.

Perkara dugaan rasuah ini pertama kali diungkap Polres Madiun Kota. AWK diduga melakukan penyelewengan pengelolaan tanah bengkok pada periode 2016-2019.  Modusnya, tidak menyetorkan dana hasil sewa TKD itu ke kas desa. Namun, dinikmati untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan AWK mengakibatkan kerugian negara Rp 1,2 miliar. ‘’Agenda sidang selanjutnya, pledoi (pembelaan terdakwa), pada 2 Juni mendatanng,’’ jelas Purning. (den/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/