alexametrics
23.3 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Gamang Segel Lima BTS Bodong

‘’Artinya, persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami. Tapi, instansi lain (DPMPTSP dan PLN Kota Madiun, Red) juga bertanggung jawab.’’ Kabid Prodak Hukum Satpol PP Kabupaten Madiun, Eko Budi Hastanto

————–

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Lima tower BTS (base transceiver station) bodong di sejumlah wilayah Kabupaten Madiun masih tegak berdiri sampai sekarang. Padahal, sejak jauh hari DPMPTSP sudah bersurat ke satpol PP merekomendasikan agar dilakukan penyegelan terhadap tower telekomunikasi yang ada di Nglanduk, Tempursari, Dempelan, Klitik, dan Sidodadi tersebut.

Kabid Prodak Hukum Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto berdalih ada sejumlah hal yang patut menjadi pertimbangan sebelum dilakukan tindakan penyegelan di lapangan. Seperti mengedepankan sikap preentif ke pemilik tower tersebut. ‘’Memang dari DPMPTSP sudah melayangkan surat untuk penertiban. Tapi, kami juga memandang dari tingkat kebutuhan masyarakat,’’ katanya.

Baca Juga :  Pertina Kota Madiun Evaluasi Total Tinju Lokal

Diakuinya, keberadaan lima tower itu memang sudah aktif. Hanya, izin pendirian tower BTS tersebut yang tidak ada. ‘’Artinya, persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami. Tapi, instansi lain (DPMPTSP dan PLN Kota Madiun, Red) juga bertanggung jawab,’’ ujar Eko.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar ada komunikasi antara DPMPTSP dengan pemilik tower BTS tersebut. Tujuannya mencari solusi terkait persoalan yang dihadapi. Pemkab bakal merugi dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut. Sementara, masyarakat membutuhkan tower BTS itu untuk kepentingan jaringan telekomunikasi. ‘’Dari lima tower itu, setidaknya ada tiga tower yang harus kami lakukan koordinasi dengan PLN Kota Madiun. Karena aliran listriknya dari PLN kota. Begitu juga dengan keberadaannya di wilayah perbatasan,’’ terang Eko. (mgc/c1/her)

‘’Artinya, persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami. Tapi, instansi lain (DPMPTSP dan PLN Kota Madiun, Red) juga bertanggung jawab.’’ Kabid Prodak Hukum Satpol PP Kabupaten Madiun, Eko Budi Hastanto

————–

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Lima tower BTS (base transceiver station) bodong di sejumlah wilayah Kabupaten Madiun masih tegak berdiri sampai sekarang. Padahal, sejak jauh hari DPMPTSP sudah bersurat ke satpol PP merekomendasikan agar dilakukan penyegelan terhadap tower telekomunikasi yang ada di Nglanduk, Tempursari, Dempelan, Klitik, dan Sidodadi tersebut.

Kabid Prodak Hukum Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto berdalih ada sejumlah hal yang patut menjadi pertimbangan sebelum dilakukan tindakan penyegelan di lapangan. Seperti mengedepankan sikap preentif ke pemilik tower tersebut. ‘’Memang dari DPMPTSP sudah melayangkan surat untuk penertiban. Tapi, kami juga memandang dari tingkat kebutuhan masyarakat,’’ katanya.

Baca Juga :  Pohon-pohon di Jalan Kartini Dicabuti, Diganti Tabebuya

Diakuinya, keberadaan lima tower itu memang sudah aktif. Hanya, izin pendirian tower BTS tersebut yang tidak ada. ‘’Artinya, persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami. Tapi, instansi lain (DPMPTSP dan PLN Kota Madiun, Red) juga bertanggung jawab,’’ ujar Eko.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar ada komunikasi antara DPMPTSP dengan pemilik tower BTS tersebut. Tujuannya mencari solusi terkait persoalan yang dihadapi. Pemkab bakal merugi dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut. Sementara, masyarakat membutuhkan tower BTS itu untuk kepentingan jaringan telekomunikasi. ‘’Dari lima tower itu, setidaknya ada tiga tower yang harus kami lakukan koordinasi dengan PLN Kota Madiun. Karena aliran listriknya dari PLN kota. Begitu juga dengan keberadaannya di wilayah perbatasan,’’ terang Eko. (mgc/c1/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/