27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Problem Seleksi Caperdes Cermo, Kata ”Dapat” Bakal Selamatkan TPPD?

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun angkat suara perihal problem yang muncul dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat Desa Cermo, Kare. Masyarakat diharapkan lebih cermat memahami regulasi.

‘’Beberapa poin permasalahan itu sebenarnya sudah diatur dalam regulasi,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono, Rabu (23/11).

Menurut dia, regulasi seleksi calon perangkat desa (caperdes) di Kabupaten Madiun diatur dalam Perbup 9/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sementara, salah satu permasalahan di Cermo ada anggota tim pengisian perangkat desa (TPPD) yang terlambat. ‘’Sesuai regulasi, tidak apa-apa panitia seleksi membuat soal ujian secara mandiri asalkan mampu,’’ ujarnya.

Joko menyebutkan, penyusunan naskah soal seleksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya, menggandeng lembaga pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan (dindikbud) setempat. Pun, panitia seleksi boleh menyusun soal sendiri jika mampu. ‘’Tim penyusun naskah juga dikarantina untuk menjaga agar tidak bocor,’’ ujarnya.

Namun, dalam Perbup 9/2020, panitia seleksi boleh menyusun naskah soal memang tidak eksplisit atau terang-terangan disebutkan. Hanya, makna itu tersirat dalam pasal 14.

Baca Juga :  Kebijakan Pemkab Madiun Menerapkan Full PTM Jangan Jadi Bumerang

Bunyinya: Pelaksanaan ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, TPPD dapat menunjuk tim penyusun naskah ujian yang keanggotaannya lima orang dari lembaga pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun disertai MoU (kontrak kerja sama) yang diketahui dindikbud setempat.

‘’Panitia seleksi boleh membuat soal sendiri itu terkandung di kata ‘dapat’ pada pasal 14 itu. Jadi, tidak harus menunjuk lembaga pendidikan,’’ ungkap Joko.

Diketahui, total terdapat sembilan peserta caperdes Cermo. Namun, cuma tujuh yang mengikuti seleksi pada Senin (21/11) lalu. Sehari setelah hari H, dua peserta membuat nota keberatan ke TPPD dengan beberapa alasan.

Selain menyorot anggota TPPD yang merangkap tim penyusun naskah soal ujian, pelapor mengindikasi kunci jawaban bocor. Pembatalan hasil ujian dan dilaksanakan ujian ulang menjadi tuntutan pelapor. Pun, meminta tim pembuat naskah dan panitia seleksi dibedakan.

‘’Sesuai ketentuan, pengaduan seperti itu juga tidak dilarang. Ada waktu tiga hari bagi panitia untuk menyelesaikan,’’ jelasnya. (den/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun angkat suara perihal problem yang muncul dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat Desa Cermo, Kare. Masyarakat diharapkan lebih cermat memahami regulasi.

‘’Beberapa poin permasalahan itu sebenarnya sudah diatur dalam regulasi,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono, Rabu (23/11).

Menurut dia, regulasi seleksi calon perangkat desa (caperdes) di Kabupaten Madiun diatur dalam Perbup 9/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sementara, salah satu permasalahan di Cermo ada anggota tim pengisian perangkat desa (TPPD) yang terlambat. ‘’Sesuai regulasi, tidak apa-apa panitia seleksi membuat soal ujian secara mandiri asalkan mampu,’’ ujarnya.

Joko menyebutkan, penyusunan naskah soal seleksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya, menggandeng lembaga pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan (dindikbud) setempat. Pun, panitia seleksi boleh menyusun soal sendiri jika mampu. ‘’Tim penyusun naskah juga dikarantina untuk menjaga agar tidak bocor,’’ ujarnya.

Namun, dalam Perbup 9/2020, panitia seleksi boleh menyusun naskah soal memang tidak eksplisit atau terang-terangan disebutkan. Hanya, makna itu tersirat dalam pasal 14.

Baca Juga :  Bapak dan Anak di Madiun Tewas Tenggelam

Bunyinya: Pelaksanaan ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, TPPD dapat menunjuk tim penyusun naskah ujian yang keanggotaannya lima orang dari lembaga pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Madiun disertai MoU (kontrak kerja sama) yang diketahui dindikbud setempat.

‘’Panitia seleksi boleh membuat soal sendiri itu terkandung di kata ‘dapat’ pada pasal 14 itu. Jadi, tidak harus menunjuk lembaga pendidikan,’’ ungkap Joko.

Diketahui, total terdapat sembilan peserta caperdes Cermo. Namun, cuma tujuh yang mengikuti seleksi pada Senin (21/11) lalu. Sehari setelah hari H, dua peserta membuat nota keberatan ke TPPD dengan beberapa alasan.

Selain menyorot anggota TPPD yang merangkap tim penyusun naskah soal ujian, pelapor mengindikasi kunci jawaban bocor. Pembatalan hasil ujian dan dilaksanakan ujian ulang menjadi tuntutan pelapor. Pun, meminta tim pembuat naskah dan panitia seleksi dibedakan.

‘’Sesuai ketentuan, pengaduan seperti itu juga tidak dilarang. Ada waktu tiga hari bagi panitia untuk menyelesaikan,’’ jelasnya. (den/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/