23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Ingin Dongkrak Investasi di Madiun, Pemkab Cuatkan Opsi Revisi Regulasi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana Pemkab Madiun menyesuaikan regulasi penanaman modal dengan aturan yang lebih tinggi sudah sampai ke telinga legislatif. Opsinya dua, antara diubah sebagian atau dicabut dan dibuatkan regulasi baru. ‘’Beberapa ketentuan mengenai investasi akan diubah,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi kemarin (24/1).

Saat ini regulasi investasi di Kabupaten Madiun tertuang dalam Perda 2/2017 tentang Penanaman Modal. Sedangkan rencana penyesuaian aturan tersebut sudah masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun ini. ‘’Perubahan perda itu dilakukan menyesuaikan peraturan di atasnya,’’ ujarnya.

Sejumlah poin ketentuan dalam regulasi bakal diutak-atik. Menurut Hari, ada beberapa hal yang perlu dihapus. Pun, ditambah ketentuan baru. Rencana perubahan regulasi itu bisa membuat investor semringah. ‘’Sebab, salah satu poin penyesuaian yang perlu dilakukan adalah peran pemkab dalam memberikan kemudahan pada investor. Seperti pajak,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Sikapi Kasus Pupuk Bersubsidi, Dewan Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Sebaliknya, ada juga poin penyesuaian yang membuat investor mengernyitkan dahi. Sebab, bakal ada proses panjang dalam berinvestasi. Itu merujuk peralihan kewenangan dari daerah ke pusat maupun provinsi. ‘’Seperti izin PBG (persetujuan bangunan gedung), dalam penyesuaian nanti tidak lagi kewenangan daerah,’’ sambungnya.

Tak cuma itu, bakal ada perlakuan khusus berdasarkan jenis investasi. Hari mengungkapkan, diperlukan izin ke pusat untuk investasi berisiko tinggi. Itu, lanjut dia, terkait berbagai aspek yang terdampak langsung terhadap keberadaan suatu investasi. ‘’Dalam poin-poin tertentu, daerah sekadar memberikan rekomendasi,’’ jelasnya. (den/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana Pemkab Madiun menyesuaikan regulasi penanaman modal dengan aturan yang lebih tinggi sudah sampai ke telinga legislatif. Opsinya dua, antara diubah sebagian atau dicabut dan dibuatkan regulasi baru. ‘’Beberapa ketentuan mengenai investasi akan diubah,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi kemarin (24/1).

Saat ini regulasi investasi di Kabupaten Madiun tertuang dalam Perda 2/2017 tentang Penanaman Modal. Sedangkan rencana penyesuaian aturan tersebut sudah masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun ini. ‘’Perubahan perda itu dilakukan menyesuaikan peraturan di atasnya,’’ ujarnya.

Sejumlah poin ketentuan dalam regulasi bakal diutak-atik. Menurut Hari, ada beberapa hal yang perlu dihapus. Pun, ditambah ketentuan baru. Rencana perubahan regulasi itu bisa membuat investor semringah. ‘’Sebab, salah satu poin penyesuaian yang perlu dilakukan adalah peran pemkab dalam memberikan kemudahan pada investor. Seperti pajak,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Sikapi Kasus Pupuk Bersubsidi, Dewan Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Sebaliknya, ada juga poin penyesuaian yang membuat investor mengernyitkan dahi. Sebab, bakal ada proses panjang dalam berinvestasi. Itu merujuk peralihan kewenangan dari daerah ke pusat maupun provinsi. ‘’Seperti izin PBG (persetujuan bangunan gedung), dalam penyesuaian nanti tidak lagi kewenangan daerah,’’ sambungnya.

Tak cuma itu, bakal ada perlakuan khusus berdasarkan jenis investasi. Hari mengungkapkan, diperlukan izin ke pusat untuk investasi berisiko tinggi. Itu, lanjut dia, terkait berbagai aspek yang terdampak langsung terhadap keberadaan suatu investasi. ‘’Dalam poin-poin tertentu, daerah sekadar memberikan rekomendasi,’’ jelasnya. (den/sat)

Most Read

Artikel Terbaru