23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi di Kabupaten Madiun Akhirnya Dibui

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) distribusi pupuk bersubsidi 2019 memasuki babak baru. Seorang tersangka dalam kasus yang merugikan negara Rp 1 miliar tersebut resmi ditahan per kemarin (24/1). ‘’Ditahan 20 hari,’’ kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun Ardhitia Harjanto kemarin (24/1).

Tersangka tersebut adalah Suyatno (SY), seorang pensiunan dinas pertanian dan perikanan (disperta) setempat. Menurut Ardhitia, SY  akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Sebelumnya, tersangka menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam di kejari setempat.

Kejari setempat juga telah menahan seorang tersangka lainnya sejak 24 Desember 2022 lalu. Yakni Dharto (DR), ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Mitra Rosan. Hanya, DR berstatus tahanan kota karena alasan kesehatan. ‘’Kami mendatangkan petugas medis untuk memeriksa kondisi fisik SY sebelum dibawa ke kejati,’’ imbuhnya.

SY dan DR resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tipikor distribusi pupuk bersubsidi subsektor perkebunan tebu pada 15 November 2022 lalu. SY diduga melakukan empat pelanggaran hukum. Pertama, mengarahkan segera menandatangani rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Baca Juga :  Kaji Mbing: Bergerak Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat

Kedua, mengarahkan untuk segera menandatangani laporan bulanan verifikasi dan validasi (verval). Ketiga, membuat usulan kuota pupuk bersubsidi tidak berdasarkan RDKK. Keempat, tidak melakukan verval RDKK dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Sementara DR diduga melakukan tujuh pelanggaran hukum. Pertama, mengajukan sebagai distributor yang tidak sesuai persyaratan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag). Kedua, memerintahkan karyawan KPTR Mitra Rosan membuat RDKK fiktif. Ketiga, RDKK dibuat dengan melebihkan (mark up) total kebutuhan dan luas lahan.

Keempat, menyalurkan pupuk bersubsidi tidak sesuai 6 asas (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). Kelima, menyalurkan pupuk bersubsidi tanpa melalui gudang KPTR Mitra Rosan maupun kios/pengecer.

Keenam, penyaluran hanya untuk kepentingan petani besar. Terakhir, memanipulasi dokumen penyaluran. ‘’Sempat dua kali kami panggil untuk pemeriksaan, namun SY selalu mangkir tanpa keterangan. Sementara wali DR mengkonfirmasi ketidakhadiran karena sakit,’’ jelasnya. (mg3/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) distribusi pupuk bersubsidi 2019 memasuki babak baru. Seorang tersangka dalam kasus yang merugikan negara Rp 1 miliar tersebut resmi ditahan per kemarin (24/1). ‘’Ditahan 20 hari,’’ kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun Ardhitia Harjanto kemarin (24/1).

Tersangka tersebut adalah Suyatno (SY), seorang pensiunan dinas pertanian dan perikanan (disperta) setempat. Menurut Ardhitia, SY  akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Sebelumnya, tersangka menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam di kejari setempat.

Kejari setempat juga telah menahan seorang tersangka lainnya sejak 24 Desember 2022 lalu. Yakni Dharto (DR), ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Mitra Rosan. Hanya, DR berstatus tahanan kota karena alasan kesehatan. ‘’Kami mendatangkan petugas medis untuk memeriksa kondisi fisik SY sebelum dibawa ke kejati,’’ imbuhnya.

SY dan DR resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tipikor distribusi pupuk bersubsidi subsektor perkebunan tebu pada 15 November 2022 lalu. SY diduga melakukan empat pelanggaran hukum. Pertama, mengarahkan segera menandatangani rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Baca Juga :  Tidak Ada Rekrutmen CPPPK, Ratusan Tenaga Kontrak Merana

Kedua, mengarahkan untuk segera menandatangani laporan bulanan verifikasi dan validasi (verval). Ketiga, membuat usulan kuota pupuk bersubsidi tidak berdasarkan RDKK. Keempat, tidak melakukan verval RDKK dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Sementara DR diduga melakukan tujuh pelanggaran hukum. Pertama, mengajukan sebagai distributor yang tidak sesuai persyaratan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag). Kedua, memerintahkan karyawan KPTR Mitra Rosan membuat RDKK fiktif. Ketiga, RDKK dibuat dengan melebihkan (mark up) total kebutuhan dan luas lahan.

Keempat, menyalurkan pupuk bersubsidi tidak sesuai 6 asas (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). Kelima, menyalurkan pupuk bersubsidi tanpa melalui gudang KPTR Mitra Rosan maupun kios/pengecer.

Keenam, penyaluran hanya untuk kepentingan petani besar. Terakhir, memanipulasi dokumen penyaluran. ‘’Sempat dua kali kami panggil untuk pemeriksaan, namun SY selalu mangkir tanpa keterangan. Sementara wali DR mengkonfirmasi ketidakhadiran karena sakit,’’ jelasnya. (mg3/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/