alexametrics
25.6 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Sikapi Kasus Pupuk Bersubsidi, Dewan Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif Kabupaten Madiun meminta semua  pihak mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus penyelewengan pupuk bersubsidi. Kendati 20 dari 30 orang yang dimintai keterangan kejaksaan negeri (kejari) merupakan pegawai dinas pertanian dan perikanan (disperta). ‘’Biar berjalan sesuai proses hukum yang berlaku,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Selasa (26/4).

Diketahui, Kejari Kabupaten Madiun telah memeriksa 30 orang dari berbagai kalangan. Mulai disperta, petani, kios, sampai distributor pupuk bersubsidi. Korps Adhyaksa mengendus ada penyalahgunaan wewenang. Penyelidikan yang dimulai sejak sebulan lalu itu hingga kini tetap berlanjut.  Tak terkecuali dugaan peredaran pupuk bersubsidi ilegal. ‘’Kami berharap masalah pupuk subsidi teratasi,’’ ujarnya.

Wahyu menyatakan, penyelidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, dia menggarisbawahi bahwa persoalan ini perlu dibenahi dari akarnya. Dia menyingggung berbagai hal mendasar terkait pupuk bersubsidi. Mulai pendataan sampai pupuk diterima petani. ‘’Berbicara ketercukupan pupuk, salah satu akar masalah yang perlu dibenahi adalah soal data,’’ tuturnya.

Singkat kata, alur pupuk subsidi itu dari petani untuk petani. Data kebutuhan dihimpun dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Data tersebut disetor pemkab ke pusat dalam bentuk RDKK elektronik (e-RDKK). Kemudian, pusat memberi jatah alokasi yang didrop lebih dulu di pemprov sebelum disalurkan ke kabupaten/kota. ‘’Pembenahan dengan RDKK riil di lapangan menjadi poin penting dalam penyelesaian masalah kebutuhan pupuk subsidi,’’ ujar Wahyu.

Baca Juga :  Angkutan Cerdas Sekolah Peninggalan Ipong Dipermak Bupati Sugiri

Ada satu tahap lagi sebelum petani dapat memanfaatkan pupuk subsidi. Yakni, penyaluran. Dalam hal ini, Wahyu mengatakan bahwa distribusi merupakan bagian tak kalah penting terkait pupuk subsidi. Menurut dia, perihal tersebut juga perlu dibenahi. ‘’Terutama soal petunjuk teknis penyaluran. Jangan sampai barang sudah tersedia tapi regulasi belum ada, karena dua unsur itu saling melengkapi,’’ ungkapnya.

Instrumen pengawas dalam pupuk subsidi tak ketinggalan disorot Wahyu. Dia mendesak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) kembali aktif dan memaksimalkan fungsi dan peran sesuai kewenangan. ‘’Agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran dan tidak ada oknum atau pihak yang cari untung sendiri,’’ tegasnya. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif Kabupaten Madiun meminta semua  pihak mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus penyelewengan pupuk bersubsidi. Kendati 20 dari 30 orang yang dimintai keterangan kejaksaan negeri (kejari) merupakan pegawai dinas pertanian dan perikanan (disperta). ‘’Biar berjalan sesuai proses hukum yang berlaku,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Selasa (26/4).

Diketahui, Kejari Kabupaten Madiun telah memeriksa 30 orang dari berbagai kalangan. Mulai disperta, petani, kios, sampai distributor pupuk bersubsidi. Korps Adhyaksa mengendus ada penyalahgunaan wewenang. Penyelidikan yang dimulai sejak sebulan lalu itu hingga kini tetap berlanjut.  Tak terkecuali dugaan peredaran pupuk bersubsidi ilegal. ‘’Kami berharap masalah pupuk subsidi teratasi,’’ ujarnya.

Wahyu menyatakan, penyelidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, dia menggarisbawahi bahwa persoalan ini perlu dibenahi dari akarnya. Dia menyingggung berbagai hal mendasar terkait pupuk bersubsidi. Mulai pendataan sampai pupuk diterima petani. ‘’Berbicara ketercukupan pupuk, salah satu akar masalah yang perlu dibenahi adalah soal data,’’ tuturnya.

Singkat kata, alur pupuk subsidi itu dari petani untuk petani. Data kebutuhan dihimpun dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Data tersebut disetor pemkab ke pusat dalam bentuk RDKK elektronik (e-RDKK). Kemudian, pusat memberi jatah alokasi yang didrop lebih dulu di pemprov sebelum disalurkan ke kabupaten/kota. ‘’Pembenahan dengan RDKK riil di lapangan menjadi poin penting dalam penyelesaian masalah kebutuhan pupuk subsidi,’’ ujar Wahyu.

Baca Juga :  AKD Tuntas, Dewan Langsung Tancap Gas

Ada satu tahap lagi sebelum petani dapat memanfaatkan pupuk subsidi. Yakni, penyaluran. Dalam hal ini, Wahyu mengatakan bahwa distribusi merupakan bagian tak kalah penting terkait pupuk subsidi. Menurut dia, perihal tersebut juga perlu dibenahi. ‘’Terutama soal petunjuk teknis penyaluran. Jangan sampai barang sudah tersedia tapi regulasi belum ada, karena dua unsur itu saling melengkapi,’’ ungkapnya.

Instrumen pengawas dalam pupuk subsidi tak ketinggalan disorot Wahyu. Dia mendesak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) kembali aktif dan memaksimalkan fungsi dan peran sesuai kewenangan. ‘’Agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran dan tidak ada oknum atau pihak yang cari untung sendiri,’’ tegasnya. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/