alexametrics
29.9 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Tujuh OPD tanpa Pimpinan Definitif, Belum Utak-atik Warisan Mbah Tarom

‘’Menghindari protes. Saya ingin siapa pun yang digeser bisa guyub dan kerja bersama-sama.’’ Ahmad Dawami RS, Bupati Madiun

—————————

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Setahun kepemimpinan Bupati Madiun Ahmad Dawami tak ada bongkar pasang posisi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga kini realisasi mengutak-atik komposisi pejabat eselon II hingga IV warisan Bupati Muhtarom masih gelap. Kendati assessment telah dilakukan tim panitia seleksi (pansel) mutasi. ‘’Menunggu hari baik,’’ kata Kaji Mbing, sapaan Ahmad Dawami, ditanya kemungkinan mutasi tahun ini.

Kaji Mbing beralasan ada sejumlah hal. Salah satunya memutus mata rantai permusuhan pasca-Pilkada 2018. Tidak ingin memunculkan stigma like and dislike. Sehingga, kerukunan yang sudah berjalan menjadi rusak. Penekanan itu akan diterapkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019. ‘’Menghindari protes. Saya ingin siapa pun yang digeser bisa guyub dan kerja bersama-sama,’’ ujarnya.

Pun mencari pejabat yang tepat untuk menempati posisi tertentu. Upaya tersebut butuh waktu tidak singkat. Tenggat tiga hingga empat bulan belum cukup untuk mengukur kemampuan dan kinerja para aparatur sipil negara (ASN). ‘’Masa sarjana hukum di pertanian? Kalau keputusan tidak tepat, masyarakat yang jadi korban,’’ tuturnya.

Kendati demikian, Kaji Mbing menolak disebut bimbang karena lama mengambil keputusan. Pun sudah ada badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) hingga pansel yang melakukan penilaian. Menurut dia, landasan lembaga itu menilai adalah regulasi. Sedangkan dia lebih pada hak prerogatif mencari pejabat pintar, jujur, dan berani. ‘’Pada akhirnya keputusan saya itu tidak boleh melanggar aturan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  DPRD Desak Pemkab Madiun Bangun Jembatan Baru Klumutan Tahun Ini

Informasinya, tujuh OPD yang dipimpin setingkat eselon II B tanpa nakhoda definitif. Dinas pertanian dan perikanan (disperta) dipimpin pelaksana tugas (Plt) Edi Bintardjo, kepala badan pembangunan dan pengembangan daerah (bappeda). Kemudian dinas lingkungan hidup (DLH) di-handle Endang Setyowati, kepala badan kepegawaian daerah (BKD), imbas Bambang Brasianto terjerat kasus korupsi.

Soedjiono, kabag administrasi pemerintahan setdakab, menjabat sementara kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) setelah Hekso Setyo Rahardjo purnatugas. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rori Priambodo menyusul pensiun hingga membuat pemimpin OPD itu kosong.

Kekosongan lainnya staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, asisten administrasi umum, serta asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Di luar itu ada puluhan pejabat eselon III dan IV yang siap promosi dan pensiun. Kaji Mbing mafhum potensi kekosongan membesar. ‘’Tapi, regenerasi akan tetap berjalan karena sudah ada jenjangnya,’’ ujarnya.

Menurut dia, pengisian Plt tidak ada salahnya karena bisa jadi bagian penilaian kemampuan. Pejabatnya mengemban tugas ganda. Juga mengukur kemampuan sekretaris hingga kasi. Ihwal posisi Plt tidak mengambil kebijakan strategis, Kaji Mbing mengakuinya. ‘’Ya, sejauh bisa diatasi dinas ya dilaksanakan, kalau yang mengarah kebijakan, naik ke saya,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

‘’Menghindari protes. Saya ingin siapa pun yang digeser bisa guyub dan kerja bersama-sama.’’ Ahmad Dawami RS, Bupati Madiun

—————————

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Setahun kepemimpinan Bupati Madiun Ahmad Dawami tak ada bongkar pasang posisi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga kini realisasi mengutak-atik komposisi pejabat eselon II hingga IV warisan Bupati Muhtarom masih gelap. Kendati assessment telah dilakukan tim panitia seleksi (pansel) mutasi. ‘’Menunggu hari baik,’’ kata Kaji Mbing, sapaan Ahmad Dawami, ditanya kemungkinan mutasi tahun ini.

Kaji Mbing beralasan ada sejumlah hal. Salah satunya memutus mata rantai permusuhan pasca-Pilkada 2018. Tidak ingin memunculkan stigma like and dislike. Sehingga, kerukunan yang sudah berjalan menjadi rusak. Penekanan itu akan diterapkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019. ‘’Menghindari protes. Saya ingin siapa pun yang digeser bisa guyub dan kerja bersama-sama,’’ ujarnya.

Pun mencari pejabat yang tepat untuk menempati posisi tertentu. Upaya tersebut butuh waktu tidak singkat. Tenggat tiga hingga empat bulan belum cukup untuk mengukur kemampuan dan kinerja para aparatur sipil negara (ASN). ‘’Masa sarjana hukum di pertanian? Kalau keputusan tidak tepat, masyarakat yang jadi korban,’’ tuturnya.

Kendati demikian, Kaji Mbing menolak disebut bimbang karena lama mengambil keputusan. Pun sudah ada badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) hingga pansel yang melakukan penilaian. Menurut dia, landasan lembaga itu menilai adalah regulasi. Sedangkan dia lebih pada hak prerogatif mencari pejabat pintar, jujur, dan berani. ‘’Pada akhirnya keputusan saya itu tidak boleh melanggar aturan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Siksaan Bau Busuk Menahun Segera Usai, Manajemen PT BSS Komitmen Berbenah

Informasinya, tujuh OPD yang dipimpin setingkat eselon II B tanpa nakhoda definitif. Dinas pertanian dan perikanan (disperta) dipimpin pelaksana tugas (Plt) Edi Bintardjo, kepala badan pembangunan dan pengembangan daerah (bappeda). Kemudian dinas lingkungan hidup (DLH) di-handle Endang Setyowati, kepala badan kepegawaian daerah (BKD), imbas Bambang Brasianto terjerat kasus korupsi.

Soedjiono, kabag administrasi pemerintahan setdakab, menjabat sementara kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) setelah Hekso Setyo Rahardjo purnatugas. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rori Priambodo menyusul pensiun hingga membuat pemimpin OPD itu kosong.

Kekosongan lainnya staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, asisten administrasi umum, serta asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Di luar itu ada puluhan pejabat eselon III dan IV yang siap promosi dan pensiun. Kaji Mbing mafhum potensi kekosongan membesar. ‘’Tapi, regenerasi akan tetap berjalan karena sudah ada jenjangnya,’’ ujarnya.

Menurut dia, pengisian Plt tidak ada salahnya karena bisa jadi bagian penilaian kemampuan. Pejabatnya mengemban tugas ganda. Juga mengukur kemampuan sekretaris hingga kasi. Ihwal posisi Plt tidak mengambil kebijakan strategis, Kaji Mbing mengakuinya. ‘’Ya, sejauh bisa diatasi dinas ya dilaksanakan, kalau yang mengarah kebijakan, naik ke saya,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/