27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Pemkab Madiun Prioritaskan Sektor Pendidikan dan Kesehatan Di-PPPK-kan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Nasib ribuan tenaga honorer Pemkab Madiun coba diperjuangkan. Kendati bergantung kebijakan pemerintah pusat. Dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau tidak. Khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. ‘’Terkait pengadaan PPPK sudah diproses,’’ kata Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto, Senin (26/9).

Belakangan, tenaga honorer menjadi bahasan skala nasional. Menyusul rencana penghapusan kalangan pegawai tersebut tahun depan. Tontro menyebutkan, pemkab telah melayangkan daftar tenaga honorer ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). ‘’Yang kami ajukan sekitar 2.100 orang,’’ ujarnya.

Ribuan nama itu belum mencakup jumlah keselurahan tenaga honorer di Kabupaten Madiun. Tontro menambahkan, jumlah tersebut tidak termasuk mereka dengan masa kerja kurang dari satu tahun. ‘’Yang diajukan itu dari sektor pendidikan dan kesehatan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Tak Ada Duit, Nihil Renovasi Pasar Tradisional

Belum ada kejelasan nasib ke depan 2.100 tenaga honorer itu. Pemkab juga tidak bisa memastikan. Sampai saat ini belum ada ketentuan dan persyaratan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK di daerah. ‘’Pemkab cuma menunggu kebijakan pusat,’’ ungkapnya.

Kendati belum jelas, tenaga honorer bidang pendidikan dan kesehatan diprioritaskan. Sebab, sudah ada sinyal kejelasan seiring pengajuan data ke Kemen PAN-RB itu. Sementara, tenaga honorer non pendidikan dan non kesehatan, sama sekali belum jelas. ‘’Kami tetap mendata mereka dan menunggu arahan kementerian,’’ lanjutnya.

Menurut Tontro, akan ada kebijakan khusus bagi tenaga honorer non pendidikan dan non kesehatan. Kendati, juga belum jelas. Dia berharap ada kebijakan yang positif. ‘’Mereka tetap dipekerjakan sampai November 2023,’’ jelasnya. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Nasib ribuan tenaga honorer Pemkab Madiun coba diperjuangkan. Kendati bergantung kebijakan pemerintah pusat. Dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau tidak. Khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. ‘’Terkait pengadaan PPPK sudah diproses,’’ kata Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto, Senin (26/9).

Belakangan, tenaga honorer menjadi bahasan skala nasional. Menyusul rencana penghapusan kalangan pegawai tersebut tahun depan. Tontro menyebutkan, pemkab telah melayangkan daftar tenaga honorer ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). ‘’Yang kami ajukan sekitar 2.100 orang,’’ ujarnya.

Ribuan nama itu belum mencakup jumlah keselurahan tenaga honorer di Kabupaten Madiun. Tontro menambahkan, jumlah tersebut tidak termasuk mereka dengan masa kerja kurang dari satu tahun. ‘’Yang diajukan itu dari sektor pendidikan dan kesehatan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Calo PPPK Palsukan Tanda Tangan Kepala BKPSDM Ponorogo

Belum ada kejelasan nasib ke depan 2.100 tenaga honorer itu. Pemkab juga tidak bisa memastikan. Sampai saat ini belum ada ketentuan dan persyaratan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK di daerah. ‘’Pemkab cuma menunggu kebijakan pusat,’’ ungkapnya.

Kendati belum jelas, tenaga honorer bidang pendidikan dan kesehatan diprioritaskan. Sebab, sudah ada sinyal kejelasan seiring pengajuan data ke Kemen PAN-RB itu. Sementara, tenaga honorer non pendidikan dan non kesehatan, sama sekali belum jelas. ‘’Kami tetap mendata mereka dan menunggu arahan kementerian,’’ lanjutnya.

Menurut Tontro, akan ada kebijakan khusus bagi tenaga honorer non pendidikan dan non kesehatan. Kendati, juga belum jelas. Dia berharap ada kebijakan yang positif. ‘’Mereka tetap dipekerjakan sampai November 2023,’’ jelasnya. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/