alexametrics
22.8 C
Madiun
Wednesday, June 29, 2022

Dewan Desak KP3 Kabupaten Madiun Segera Dibentuk

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Problem pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun butuh perhatian lebih. Tidak hanya pada kasus yang tengah diselidiki penegak hukum. Namun, kesulitan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi saat ini juga harus diperhatikan.

Ketepatan sasaran dan waktu distribusi sangat penting. Sayangnya, Kabupaten Madiun tak memiliki Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). ‘’Karena itu, KP3 harus segera dibentuk,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Jumat (27/5).

KP3 adalah organisasi pengawasan hulu sampai hilir terkait pupuk dan pestisida di daerah. Seperti pengadaan, ketersediaan, dan penyaluran sampai ke petani. Pun, memfasilitasi penggunaan secera efektif dan efisien. ‘’Melihat kondisi saat ini, KP3 sangat dibutuhkan di Kabupaten Madiun,’’ ujarnya.

Sejumlah unsur tergabung dalam KP3. Mulai dinas pertanian, perdagangan, sampai penegak hukum. Pun, organisasi ini banyak fungsinya. ‘’Dengan adanya KP3, pengawasan dan pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi dapat dimaksimalkan,’’ tutur Wahyu.

Baca Juga :  Madiun Umbul Square Pekerjakan Lagi 7 Karyawan yang Sempat Dirumahkan

Menurut dia, problem utama terkait pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun saat ini adalah kelangkaan. Yakni, jatah petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan. Karena itu, evaluasi perlu segera dilakukan untuk  mencari solusi kekurangan pupuk bersubsidi tersebut. ‘’Jadi, perlu pembenahan sistem penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi,’’ ungkapnya.

Untuk saat ini dan ke depan harus benar-benar diawasi. Pun, dipastikan tepat sasaran hingga ke petani. Untuk memastikan itu semua, KP3 menjadi pihak yang dapat memaksimalkan segala sesuatu terkait pupuk bersubsidi.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun  saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di daerah ini. Mereka mengendus adanya praktik tindak pidana korupsi (tipikor). (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Problem pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun butuh perhatian lebih. Tidak hanya pada kasus yang tengah diselidiki penegak hukum. Namun, kesulitan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi saat ini juga harus diperhatikan.

Ketepatan sasaran dan waktu distribusi sangat penting. Sayangnya, Kabupaten Madiun tak memiliki Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). ‘’Karena itu, KP3 harus segera dibentuk,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, Jumat (27/5).

KP3 adalah organisasi pengawasan hulu sampai hilir terkait pupuk dan pestisida di daerah. Seperti pengadaan, ketersediaan, dan penyaluran sampai ke petani. Pun, memfasilitasi penggunaan secera efektif dan efisien. ‘’Melihat kondisi saat ini, KP3 sangat dibutuhkan di Kabupaten Madiun,’’ ujarnya.

Sejumlah unsur tergabung dalam KP3. Mulai dinas pertanian, perdagangan, sampai penegak hukum. Pun, organisasi ini banyak fungsinya. ‘’Dengan adanya KP3, pengawasan dan pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi dapat dimaksimalkan,’’ tutur Wahyu.

Baca Juga :  Dewan Minta Perluas Lingkup Pendataan Anak Tidak Sekolah

Menurut dia, problem utama terkait pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun saat ini adalah kelangkaan. Yakni, jatah petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan. Karena itu, evaluasi perlu segera dilakukan untuk  mencari solusi kekurangan pupuk bersubsidi tersebut. ‘’Jadi, perlu pembenahan sistem penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi,’’ ungkapnya.

Untuk saat ini dan ke depan harus benar-benar diawasi. Pun, dipastikan tepat sasaran hingga ke petani. Untuk memastikan itu semua, KP3 menjadi pihak yang dapat memaksimalkan segala sesuatu terkait pupuk bersubsidi.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun  saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di daerah ini. Mereka mengendus adanya praktik tindak pidana korupsi (tipikor). (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/