alexametrics
21.8 C
Madiun
Tuesday, June 28, 2022

Pemkab Madiun Klaim Tidak Ada Masalah Distribusi Pupuk Subsidi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hingga saat ini Kabupaten Madiun memang belum memiliki KP3. Namun, pemkab setempat mengklaim tetap melakukan pengawasan distribusi sejumlah kebutuhan sektor pertanian. ‘’Termasuk pupuk bersubsidi,’’ kata Kabid Perdagangan Disperdagkop-UM Kabupaten Madiun Toni Eko Prasetyo, Jumat (27/5).

Menurut Toni, laporan jumlah pupuk yang disalurkan dan waktu penyaluran selalu diterima dari pihak produsen. Dia juga memastikan tidak ada masalah. Kalaupun tersendat, karena faktor teknis seperti pengumpulan e-KTP petani penerima yang terlambat. ‘’Semua berjalan baik. Kalau soal jatah yang berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, itu karena subsidi dari pusat juga berkurang,’’ ujarnya.

Toni mengungkapkan, kewenangan pihaknya dalam pengawasan hanya sebatas dari distributor ke kios pengecer. Saat ini total ada sembilan distributor. Masing-masing menyalurkan rata-rata ke sepuluh kios. Pihaknya selalu mengawasi penyaluran seluruh distributor itu. Pun, pengecekan di lapangan secara sampling empat kali setahun. ‘’Kewenangan kami memastikan penyaluran distributor ke kios. Sementara kios ke petani, ada OPD terkait,’’ dalihnya.

Baca Juga :  Pembeli Rumah KPR Didominasi Kaum Milenial

Soal KP3, menurut Toni, pihaknya juga salah satu unsur di dalam organisasi tersebut. Namun, saat ini KP3 belum ada di Kabupaten Madiun. ‘’Pengawasan internal tetap kami lakukan. Kalau tentang KP3, saat ini dalam proses pembentukan. Tapi, agak terkendala karena itu (penyelidikan dugaan tipikor pupuk bersubsidi, Red),’’ sebutnya. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hingga saat ini Kabupaten Madiun memang belum memiliki KP3. Namun, pemkab setempat mengklaim tetap melakukan pengawasan distribusi sejumlah kebutuhan sektor pertanian. ‘’Termasuk pupuk bersubsidi,’’ kata Kabid Perdagangan Disperdagkop-UM Kabupaten Madiun Toni Eko Prasetyo, Jumat (27/5).

Menurut Toni, laporan jumlah pupuk yang disalurkan dan waktu penyaluran selalu diterima dari pihak produsen. Dia juga memastikan tidak ada masalah. Kalaupun tersendat, karena faktor teknis seperti pengumpulan e-KTP petani penerima yang terlambat. ‘’Semua berjalan baik. Kalau soal jatah yang berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, itu karena subsidi dari pusat juga berkurang,’’ ujarnya.

Toni mengungkapkan, kewenangan pihaknya dalam pengawasan hanya sebatas dari distributor ke kios pengecer. Saat ini total ada sembilan distributor. Masing-masing menyalurkan rata-rata ke sepuluh kios. Pihaknya selalu mengawasi penyaluran seluruh distributor itu. Pun, pengecekan di lapangan secara sampling empat kali setahun. ‘’Kewenangan kami memastikan penyaluran distributor ke kios. Sementara kios ke petani, ada OPD terkait,’’ dalihnya.

Baca Juga :  Pembeli Rumah KPR Didominasi Kaum Milenial

Soal KP3, menurut Toni, pihaknya juga salah satu unsur di dalam organisasi tersebut. Namun, saat ini KP3 belum ada di Kabupaten Madiun. ‘’Pengawasan internal tetap kami lakukan. Kalau tentang KP3, saat ini dalam proses pembentukan. Tapi, agak terkendala karena itu (penyelidikan dugaan tipikor pupuk bersubsidi, Red),’’ sebutnya. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/