alexametrics
26.2 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Bupati Madiun Mutasi OPD Besar-besaran

MEJAYAN – Bongkar-pasang posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Madiun bakal besar-besaran. Indikasi itu setidaknya menilik banyaknya pejabat eselon II B yang mengikuti seleksi mutasi jabatan tinggi pimpinan pratama (JPTP). Sebanyak 26 pejabat setingkat kepala dinas, badan, staf ahli, asisten hingga direktur diuji kemampuannya oleh tim panitia seleksi (pansel) mutasi, Selasa lalu (25/6).

Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto menyatakan, seleksi merupakan agenda menguji kompetensi pejabat eselon II B. Menilai kapasitas pejabat dan mengevaluasi kinerjanya selama ini. Hasil seleksi sehari yang digelar di gedung diklat badan kepegawaian daerah (BKD) kompleks pusat pemerintahan lama Kota Madiun itu bakal dijadikan dasar melakukan rotasi. ’’Mutasi disesuaikan dengan hasil penilaian masing-masing pejabat,’’ ujarnya.

Tim pansel mutasi terdiri lima orang. Ketuanya Tontro dengan empat anggota yang terdiri dua unsur. Yakni, unsur eksternal kepala Kanreg II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko, guru besar Universitas Islam Malang Mas’ud Said, dan kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Hari Nugraha. Sedangkan unsur internal kepala BKD Kabupaten Madiun Endang Setyowati.

Mereka diangkat sebagai tim pansel lewat surat keputusan bupati nomor 188.45/111/KPTS/402.013/2019. Tindak lanjut dari surat ketua komisi aparatur sipil negara (KASN) B-1810/KASN/5/2019 ihwal rekomendasi rencana uji kompetensi JPTP yang diteken 29 Mei 2019.

Baca Juga :  Sebatas Wacana, Relokasi PKL dari Selatan Masjid Quba

Tontro mengungkapkan, peserta seleksi diminta menyusun makalah sesuai tema yang telah ditetapkan. Tugas itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para pejabat. Peserta juga dihadapkan wawancara. Tes tatap muka tersebut mengupas materi makalah yang ditulis dan rekam jejak masing-masing peserta. ’’Wawancara secara menyeluruh,’’ ucap mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) tersebut.

Kendati demikian, sekda belum bisa memastikan kapan gol atas seleksi mutasi yang tidak dihadiri staf ahli bidang ekonomi pembangunan dan keuangan karena sakit itu. Pemkab perlu menyampaikan hasil tes ke KASN, Kemendagri, gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memperoleh rekomendasi pelantikan. ’’Tergantung proses administrasi. Semoga saja cepat keluar (rekomendasi turun),’’ ujarnya sembari belum bisa memastikan rekom turun bulan depan.

Bagaimana dengan enam OPD setingkat kepala dinas yang masih kosong? Tontro menyebut, OPD yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt) itu bakal diisi. Namun, prosesnya berbeda karena penunjukkan pimpinan definitif harus melalui lelang terbuka. ’’Kami selesaikan dulu rotasi eselon II B, baru nanti melangkah mutasi,’’ tandasnya. (cor/ota)

MEJAYAN – Bongkar-pasang posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Madiun bakal besar-besaran. Indikasi itu setidaknya menilik banyaknya pejabat eselon II B yang mengikuti seleksi mutasi jabatan tinggi pimpinan pratama (JPTP). Sebanyak 26 pejabat setingkat kepala dinas, badan, staf ahli, asisten hingga direktur diuji kemampuannya oleh tim panitia seleksi (pansel) mutasi, Selasa lalu (25/6).

Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto menyatakan, seleksi merupakan agenda menguji kompetensi pejabat eselon II B. Menilai kapasitas pejabat dan mengevaluasi kinerjanya selama ini. Hasil seleksi sehari yang digelar di gedung diklat badan kepegawaian daerah (BKD) kompleks pusat pemerintahan lama Kota Madiun itu bakal dijadikan dasar melakukan rotasi. ’’Mutasi disesuaikan dengan hasil penilaian masing-masing pejabat,’’ ujarnya.

Tim pansel mutasi terdiri lima orang. Ketuanya Tontro dengan empat anggota yang terdiri dua unsur. Yakni, unsur eksternal kepala Kanreg II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko, guru besar Universitas Islam Malang Mas’ud Said, dan kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Hari Nugraha. Sedangkan unsur internal kepala BKD Kabupaten Madiun Endang Setyowati.

Mereka diangkat sebagai tim pansel lewat surat keputusan bupati nomor 188.45/111/KPTS/402.013/2019. Tindak lanjut dari surat ketua komisi aparatur sipil negara (KASN) B-1810/KASN/5/2019 ihwal rekomendasi rencana uji kompetensi JPTP yang diteken 29 Mei 2019.

Baca Juga :  Karya Ukiran Limbah Kayu Joko Suwiono Rambah Mancanegara

Tontro mengungkapkan, peserta seleksi diminta menyusun makalah sesuai tema yang telah ditetapkan. Tugas itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para pejabat. Peserta juga dihadapkan wawancara. Tes tatap muka tersebut mengupas materi makalah yang ditulis dan rekam jejak masing-masing peserta. ’’Wawancara secara menyeluruh,’’ ucap mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) tersebut.

Kendati demikian, sekda belum bisa memastikan kapan gol atas seleksi mutasi yang tidak dihadiri staf ahli bidang ekonomi pembangunan dan keuangan karena sakit itu. Pemkab perlu menyampaikan hasil tes ke KASN, Kemendagri, gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memperoleh rekomendasi pelantikan. ’’Tergantung proses administrasi. Semoga saja cepat keluar (rekomendasi turun),’’ ujarnya sembari belum bisa memastikan rekom turun bulan depan.

Bagaimana dengan enam OPD setingkat kepala dinas yang masih kosong? Tontro menyebut, OPD yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt) itu bakal diisi. Namun, prosesnya berbeda karena penunjukkan pimpinan definitif harus melalui lelang terbuka. ’’Kami selesaikan dulu rotasi eselon II B, baru nanti melangkah mutasi,’’ tandasnya. (cor/ota)

Most Read

Artikel Terbaru

/