MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Melejitnya harga minyak goreng (migor) akhir-akhir ini membuat Pemkab Madiun sibuk. Intervensi dalam upaya menstabilkan harga hingga mengurai alur distribusi coba dilakukan. Pun, mencegah indikasi penimbunan.
‘’Sementara temuan di lapangan hanya penjualan migor bersubsidi di atas HET (harga eceran tertinggi). Untuk indikasi penimbunan belum ada,’’ kata Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun Toni Eko Prasetyo, Jumat (27/1).
Kendati begitu, pihaknya tetap akan mengecek langsung di lapangan. Hasilnya akan dijadikan pedoman untuk mengurai rantai pasokan. Dari pedagang, apakah ada pasokan dari pihak lain yang bukan distributor biasanya. ‘’Jika ada, pihak lain ini akan kami cek lebih lanjut, apakah sudah resmi atau belum,’’ ujarnya.
Selain menjaga harga tidak melampaui HET. Antisipasi dan penstabilan harga ditempuh dengan melancarkan distribusi. Dimulai pengecekan langsung ke distributor dan vendor terkait permasalahan yang menyebabkan keterlambatan. Pun, bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk operasi pasar (OP) di pusat-pusat keramaian. ‘’Selain migor, kami juga mengecek harga dan stok beras,’’ imbuh Toni.
Diketahui harga migor bersubsidi Minyakita saat ini di kisaran Rp 15.500 hingga Rp 16.000 per liter. Sedangkan HET-nya Rp 14.000. Sementara migor curah dari sebelumnya Rp 12.000 – Rp 14.000 per kilogram, kini jadi Rp 16.000. Untuk migor kemasan nonsubsidi Rp 18.000 per liter. ‘’Yang subsidi dan curah ini stoknya sama-sama susah, jadi harganya naik,’’ sebut Yuliawatin, salah seorang pedagang di Pasar Besar Caruban. (mg3/sat)