alexametrics
29.2 C
Madiun
Thursday, June 30, 2022

Temuan Pabrik Miras di Sawahan, Pemdes Tak Maksimal Menjaga Kamtibmas

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Terbongkarnya pabrik miras di Sidomulyo, Sawahan, membuat Pemkab Madiun kebakaran jenggot. Sebab, cukup jadi bukti bahwa pemerintah desa (pemdes) telah kecolongan. Karena itu, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) setempat meminta pemdes menjadikannya pelajaran berharga. ‘’Akan segera kami tindak lanjuti. Tak cuma desa terkait, tapi seluruh desa,’’ kata Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lelono, Sabtu (28/5).

Menurut dia, ini merupakan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab, pemdes punya kewenangan menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing. Pabrik miras di Sawahan itu menjadi salah satu indikator kurang maksimalnya hal tersebut. ‘’Saat ada warga baru, sejumlah ketentuan yang ada harus dipatuhi untuk mengantisipasi hal yang tidak-tidak,’’ pintanya.

Joko menuturkan, ada aturan wajib lapor ketika ada pendatang baru. Pemdes melalui sejumlah perangkat sampai tingkat RT mestinya tahu. Dari kasus Sidomulyo ini membuktikan bahwa salah satu ketentuan terkait kamtibmas di desa itu tak berjalan maksimal. ‘’Warga juga punya peran menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pengusaha Tahu Sebut Harga Kedelai Naik, Pemkab Madiun Klaim Turun

Pun, menjadi tanggung jawab pemdes jika peran warga terkait kamtibmas rendah. Joko menegaskan, pemdes berkewajiban mengedukasi warganya. Pengetahuan mengenai berbagai hal mengenai kamtibmas perlu ditingkatkan. ‘’Untuk edukasi warga terkait kamtibmas, pemdes boleh memanfaatkan DD maupun ADD,’’ tuturnya.

Urusan kamtibmas menyangkut kepentingan bersama. Antisipasi dengan berbagai cara penting dilakukan. Namun, tidak semua desa menganggarkan dalam APBDes. Ke depan, DPMD bakal lebih mengawal perihal kamtibmas di 198 desa se-kabupaten ini. ‘’Dalam usulan APBDes 2023, kami imbau memprioritaskan edukasi masyarakat soal kamtibmas,’’ tegasnya. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Terbongkarnya pabrik miras di Sidomulyo, Sawahan, membuat Pemkab Madiun kebakaran jenggot. Sebab, cukup jadi bukti bahwa pemerintah desa (pemdes) telah kecolongan. Karena itu, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) setempat meminta pemdes menjadikannya pelajaran berharga. ‘’Akan segera kami tindak lanjuti. Tak cuma desa terkait, tapi seluruh desa,’’ kata Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lelono, Sabtu (28/5).

Menurut dia, ini merupakan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab, pemdes punya kewenangan menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing. Pabrik miras di Sawahan itu menjadi salah satu indikator kurang maksimalnya hal tersebut. ‘’Saat ada warga baru, sejumlah ketentuan yang ada harus dipatuhi untuk mengantisipasi hal yang tidak-tidak,’’ pintanya.

Joko menuturkan, ada aturan wajib lapor ketika ada pendatang baru. Pemdes melalui sejumlah perangkat sampai tingkat RT mestinya tahu. Dari kasus Sidomulyo ini membuktikan bahwa salah satu ketentuan terkait kamtibmas di desa itu tak berjalan maksimal. ‘’Warga juga punya peran menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Dewan Desak Pemkab Madiun Mandiri Tuntaskan Problem Migor

Pun, menjadi tanggung jawab pemdes jika peran warga terkait kamtibmas rendah. Joko menegaskan, pemdes berkewajiban mengedukasi warganya. Pengetahuan mengenai berbagai hal mengenai kamtibmas perlu ditingkatkan. ‘’Untuk edukasi warga terkait kamtibmas, pemdes boleh memanfaatkan DD maupun ADD,’’ tuturnya.

Urusan kamtibmas menyangkut kepentingan bersama. Antisipasi dengan berbagai cara penting dilakukan. Namun, tidak semua desa menganggarkan dalam APBDes. Ke depan, DPMD bakal lebih mengawal perihal kamtibmas di 198 desa se-kabupaten ini. ‘’Dalam usulan APBDes 2023, kami imbau memprioritaskan edukasi masyarakat soal kamtibmas,’’ tegasnya. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/