alexametrics
23.3 C
Madiun
Monday, May 23, 2022

Bupati Madiun Sepakat Status Tenaga Honorer Disetarakan

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun manut kebijakan pusat terkait penghentian pengangkatan tenaga honorer. Kendati ada sudut pandang positif terhadap keberadaan mereka. Tak terkecuali guru honorer. ‘’Akhir 2021 kebijakan itu sudah saya tindak lanjuti untuk tidak mengambil guru honorer lagi,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami, Minggu (30/1).

Menurut Kaji Mbing, sapaan bupati, tenaga honorer punya peran dalam menyelesaikan masalah di kabupaten ini. Namun, dia sepakat dengan kebijakan larangan pengangkatan tenaga honorer baru. Bukan karena sudah tidak ada lagi, namun lebih ke kesetaraan. ‘’Bersamaan kebijakan tersebut, kami di daerah harus mempersiapkan tenaga yang benar-benar sesuai kebutuhan,’’ ungkapnya.

Tenaga honorer tertolong kemunculan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kaji Mbing menyebutkan, kebijakan ini merupakan wadah kesetaraan pegawai. Dia menekankan, guru honorer bakal diarahkan ke PPPK. ‘’Meski dengan status honorer, mereka bekerja sungguh-sungguh,’’ ujar bupati.

Baca Juga :  Cek Kelaikan Angkutan Lebaran, Pelototi Rem hingga Kondisi Roda Kendaraan

Kaji Mbing menambahkan, sebagian besar guru honorer telah berstatus PPPK. Dari total 741, kini tinggal 83 orang yang masih berstatus guru honorer. ‘’Semua nanti akan diarahkan ke PPPK, karena saya juga punya tugas memberi kenyamanan kepada mereka,’’ jelasnya.

Peralihan status guru honorer ke PPPK merupakan skema yang sesuai regulasi. Selain kinerja yang dinilai baik, beberapa pertimbangan juga mendasari kebijakan tersebut. Pun, disesuaikan kekuatan keuangan daerah. ‘’Termasuk penghitungan keuangan daerah secara global,’’ tuturnya.

Untuk tenaga honorer non-guru bakal diperlakukan sama. Baik dari sektor medis maupun mereka yang berada di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Mindset saya dari awal harus ada kesetaraan, karena belum PNS sudah maksimal,’’ tegasnya. (den/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun manut kebijakan pusat terkait penghentian pengangkatan tenaga honorer. Kendati ada sudut pandang positif terhadap keberadaan mereka. Tak terkecuali guru honorer. ‘’Akhir 2021 kebijakan itu sudah saya tindak lanjuti untuk tidak mengambil guru honorer lagi,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami, Minggu (30/1).

Menurut Kaji Mbing, sapaan bupati, tenaga honorer punya peran dalam menyelesaikan masalah di kabupaten ini. Namun, dia sepakat dengan kebijakan larangan pengangkatan tenaga honorer baru. Bukan karena sudah tidak ada lagi, namun lebih ke kesetaraan. ‘’Bersamaan kebijakan tersebut, kami di daerah harus mempersiapkan tenaga yang benar-benar sesuai kebutuhan,’’ ungkapnya.

Tenaga honorer tertolong kemunculan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kaji Mbing menyebutkan, kebijakan ini merupakan wadah kesetaraan pegawai. Dia menekankan, guru honorer bakal diarahkan ke PPPK. ‘’Meski dengan status honorer, mereka bekerja sungguh-sungguh,’’ ujar bupati.

Baca Juga :  Pandemi Covid-19, Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Madiun Naik

Kaji Mbing menambahkan, sebagian besar guru honorer telah berstatus PPPK. Dari total 741, kini tinggal 83 orang yang masih berstatus guru honorer. ‘’Semua nanti akan diarahkan ke PPPK, karena saya juga punya tugas memberi kenyamanan kepada mereka,’’ jelasnya.

Peralihan status guru honorer ke PPPK merupakan skema yang sesuai regulasi. Selain kinerja yang dinilai baik, beberapa pertimbangan juga mendasari kebijakan tersebut. Pun, disesuaikan kekuatan keuangan daerah. ‘’Termasuk penghitungan keuangan daerah secara global,’’ tuturnya.

Untuk tenaga honorer non-guru bakal diperlakukan sama. Baik dari sektor medis maupun mereka yang berada di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Mindset saya dari awal harus ada kesetaraan, karena belum PNS sudah maksimal,’’ tegasnya. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/