alexametrics
24 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Ancam Bawa ke Ranah Hukum Polemik Hasil Pilkades Gandul

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Masih percaya pada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD) Kabupaten Madiun 2021. Itu sikap sementara pihak calon kepala desa (cakades) Gandul, Pilangkenceng, nomor urut 3, yang dikalahkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) lantaran hasil perolehan suara draw.

Karena itu, mereka tidak langsung membawa kasus langka ini ke ranah hukum. ‘’Untuk saat ini kami memang belum membawa masalah ini ke PN (pengadilan negeri, Red) atau PTUN (pengadilan tata usaha negara),’’ kata Suprianto, kuasa hukum cakades Gandul nomor 3 Bambang Hariyanto pada Jumat (31/12).

Suprianto menuding pilkades Gandul bermasalah di beberapa hal. Seperti, kekeliruan penghitungan perolehan suara dan indikasi pemaksaan kehendak pada pemilih. Serta, perihal keterbukaan informasi seperti klaim tidak ada pemberitahuan dari panitia pilkades soal kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Menurut dia, dari beberapa masalah itu ada unsur pendukung untuk maju ke ranah hukum. Namun, pihaknya tak mau terburu-buru. ‘’Sementara ini kami percaya ke TP3KD. Kalau nanti perlu ke PN atau PTUN, akan kami lakukan itu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Kuota Pupuk Subsidi Sekarat

Suprianto ogah disebut setengah hati. Dia berdalih bahwa pihaknya saat ini mengedepankan iktikad baik. Yakni, melaporkan ke TP3KD. Pun, menghargai Perbup 38/2021 tentang Kepala Desa sebagai regulasi teknis pilkades yang juga memayungi TP3KD itu. Meski mafhum TP3KD merupakan lembaga nonlitigasi. Sehingga, penyelesaian perselisihan cenderung ke mediasi. ‘’Dilihat dulu hasil di TP3KD nanti,’’ ungkapnya.

Ketidakpuasan pihak cakades Bambang Hariyanto itu lantaran kalah dengan cakades nomor urut 1 Sunarto. Kendati perolehan suara keduanya imbang alias draw, 1.166 suara. Cakades Sunarto ditetapkan sebagai pemenang berdasar perolehan suara tertinggi di dusun dengan jumlah pemilih terbanyak sesuai regulasi.

Fakta itu sempat dikomplain ke panitia pilkades tingkat desa, namun penjelasan tidak memuaskan. Sehingga, pihak cakades nomor urut 3 melaporkan ke TP3KD, Rabu lalu (29/12). ‘’Kami minta penghitungan ulang. Penetapan perolehan suara dan cakades terpilih untuk dibatalkan. Kami yakin TP3KD bisa dan punya kapasitas untuk memenuhi tuntutan itu,’’ beber Suprianto. (den/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Masih percaya pada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (TP3KD) Kabupaten Madiun 2021. Itu sikap sementara pihak calon kepala desa (cakades) Gandul, Pilangkenceng, nomor urut 3, yang dikalahkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) lantaran hasil perolehan suara draw.

Karena itu, mereka tidak langsung membawa kasus langka ini ke ranah hukum. ‘’Untuk saat ini kami memang belum membawa masalah ini ke PN (pengadilan negeri, Red) atau PTUN (pengadilan tata usaha negara),’’ kata Suprianto, kuasa hukum cakades Gandul nomor 3 Bambang Hariyanto pada Jumat (31/12).

Suprianto menuding pilkades Gandul bermasalah di beberapa hal. Seperti, kekeliruan penghitungan perolehan suara dan indikasi pemaksaan kehendak pada pemilih. Serta, perihal keterbukaan informasi seperti klaim tidak ada pemberitahuan dari panitia pilkades soal kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Menurut dia, dari beberapa masalah itu ada unsur pendukung untuk maju ke ranah hukum. Namun, pihaknya tak mau terburu-buru. ‘’Sementara ini kami percaya ke TP3KD. Kalau nanti perlu ke PN atau PTUN, akan kami lakukan itu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Musim Hujan, Kasus DBD di Kabupaten Madiun Meningkat

Suprianto ogah disebut setengah hati. Dia berdalih bahwa pihaknya saat ini mengedepankan iktikad baik. Yakni, melaporkan ke TP3KD. Pun, menghargai Perbup 38/2021 tentang Kepala Desa sebagai regulasi teknis pilkades yang juga memayungi TP3KD itu. Meski mafhum TP3KD merupakan lembaga nonlitigasi. Sehingga, penyelesaian perselisihan cenderung ke mediasi. ‘’Dilihat dulu hasil di TP3KD nanti,’’ ungkapnya.

Ketidakpuasan pihak cakades Bambang Hariyanto itu lantaran kalah dengan cakades nomor urut 1 Sunarto. Kendati perolehan suara keduanya imbang alias draw, 1.166 suara. Cakades Sunarto ditetapkan sebagai pemenang berdasar perolehan suara tertinggi di dusun dengan jumlah pemilih terbanyak sesuai regulasi.

Fakta itu sempat dikomplain ke panitia pilkades tingkat desa, namun penjelasan tidak memuaskan. Sehingga, pihak cakades nomor urut 3 melaporkan ke TP3KD, Rabu lalu (29/12). ‘’Kami minta penghitungan ulang. Penetapan perolehan suara dan cakades terpilih untuk dibatalkan. Kami yakin TP3KD bisa dan punya kapasitas untuk memenuhi tuntutan itu,’’ beber Suprianto. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/