alexametrics
31.3 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Awas! Pelanggar Prokes Dapat Diancam Tipiring

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pengawasan protokol kesehatan menjadi poin krusial PPKM mikro darurat. Polisi, TNI, dan satpol PP menantikan turunnya petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan itu. ‘’Kami menunggu SE bupati tentang PPKM mikro darurat untuk mengetahui poin dalam pengetatan pembatasan masyarakat,’’ kata Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi Arif Setiono, Jumat (2/7).

Arif sejatinya mafhum substansi PPKM mikro darurat. Dia ikut hadir dalam rapat telekonferensi video bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kemarin. Kisi-kisi pengetatan kegiatan masyarakat secara umum telah dipaparkan. ‘’Tinggal menunggu legalitasnya,’’ ujarnya.

Kabagops Polres Ngawi Kompol Slamet Suyanto menambahkan, sosialisasi aturan main PPKM mikro darurat segera dilakukam begitu SE turun. Tujuannya agar masyarakat mematuhi aturan pengetatan selama 18 hari setelah kebijakan itu diberlakukan besok. Sehingga pelanggar dapat ditindak tegas. ‘’Pelanggar bisa diancam hukuman tipiring (tindak pidana ringan, Red) dengan langsung sidang di tempat,’’ ungkapnya. (sae/c1/cor/her)

Baca Juga :  291 Peserta PKH di Ngawi Tereliminasi

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pengawasan protokol kesehatan menjadi poin krusial PPKM mikro darurat. Polisi, TNI, dan satpol PP menantikan turunnya petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan itu. ‘’Kami menunggu SE bupati tentang PPKM mikro darurat untuk mengetahui poin dalam pengetatan pembatasan masyarakat,’’ kata Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi Arif Setiono, Jumat (2/7).

Arif sejatinya mafhum substansi PPKM mikro darurat. Dia ikut hadir dalam rapat telekonferensi video bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kemarin. Kisi-kisi pengetatan kegiatan masyarakat secara umum telah dipaparkan. ‘’Tinggal menunggu legalitasnya,’’ ujarnya.

Kabagops Polres Ngawi Kompol Slamet Suyanto menambahkan, sosialisasi aturan main PPKM mikro darurat segera dilakukam begitu SE turun. Tujuannya agar masyarakat mematuhi aturan pengetatan selama 18 hari setelah kebijakan itu diberlakukan besok. Sehingga pelanggar dapat ditindak tegas. ‘’Pelanggar bisa diancam hukuman tipiring (tindak pidana ringan, Red) dengan langsung sidang di tempat,’’ ungkapnya. (sae/c1/cor/her)

Baca Juga :  Gerah Disindir Dewan Soal Legislasi, Bupati Sugiri Ajukan Tiga Raperda Sekaligus

Most Read

Artikel Terbaru

/