alexametrics
29.8 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Forum CSR Ngawi Mati Suri

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Perusahaan swasta dan pelat merah belum satu frekuensi dalam menyalurkan margin keuntungan. Salah satu musabab tiadanya kekompakan itu lantaran forum komunikasi CSR belum terbentuk. Padahal, keberadaannya penting sebagai wadah bagi perusahaan anggota untuk saling berkonsultasi dan mengevaluasi penyelenggaraan program CSR.

Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Ngawi Sergian Januardi mengungkapkan, forum CSR tidak dikelola secara serius sejak 2016. Mati suri lantaran kepengurusan dan keanggotaannya belum mendapat pengakuan secara de facto dan de jure.

Alhasil, banyak perusahaan tak acuh untuk menyisihkan sebagian kecil keuntungannya. ‘’Sebetulnya kami coba hidupkan forum CSR pada akhir 2019. Tapi, belum terealisasi karena tahun berikutnya datang pandemi Covid-19,’’ ujarnya, Senin (3/1).

Janu, sapaan akrab Sergian Januardi, menyebut bahwa pembentukan forum CSR mandek pada tahap pembentukan kepengurusan. Pihaknya membuka kesempatan bagi perusahaan mana pun untuk bergabung. Namun, rencana yang diikuti dengan penerbitan Perbup 11/2021, regulasi turunan Perda 14/2016 tentang TJSP, itu perlahan terlupakan.

Baca Juga :  Volume Toa Masjid Fleksibel

Perusahaan lebih fokus menstabilkan neraca keuangan yang goyah akibat pandemi. Margin keuntungan digunakan untuk bertahan agar tidak kolaps. ‘’Jadi, selama ini kami sebatas mengumpulkan data CSR. Belum sampai menyelaraskan dana CSR dengan pembangunan,’’ tuturnya.

Bapelitbang mengklaim telah berulang kali berupaya menyelaraskan dana CSR dengan pembangunan. Janu sempat mengundang pertemuan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD pada 2019. Namun, tidak semuanya datang. ‘’Banyak perusahaan yang beralasan kalau tidak ada basis terkait program yang butuh bantuan,’’ beber Janu.

Bapelitbang, lanjut dia, lantas mengumpulkan sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD) yang potensial didanai CSR. Data tersebut diunggah ke laman rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Harapannya, pengusaha dapat menggunakannya sebagai rujukan.

Namun, pada akhirnya tidak ada satu pun yang didanai. Programnya dianggap tidak seksi. ‘’Akhir 2020 strategi diubah. Kami ambil program dari RKPD yang dapat pendanaan APBD dan berkaitan penanganan Covid-19. Tapi, tetap saja tidak ada respons,’’ ungkapnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Perusahaan swasta dan pelat merah belum satu frekuensi dalam menyalurkan margin keuntungan. Salah satu musabab tiadanya kekompakan itu lantaran forum komunikasi CSR belum terbentuk. Padahal, keberadaannya penting sebagai wadah bagi perusahaan anggota untuk saling berkonsultasi dan mengevaluasi penyelenggaraan program CSR.

Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Ngawi Sergian Januardi mengungkapkan, forum CSR tidak dikelola secara serius sejak 2016. Mati suri lantaran kepengurusan dan keanggotaannya belum mendapat pengakuan secara de facto dan de jure.

Alhasil, banyak perusahaan tak acuh untuk menyisihkan sebagian kecil keuntungannya. ‘’Sebetulnya kami coba hidupkan forum CSR pada akhir 2019. Tapi, belum terealisasi karena tahun berikutnya datang pandemi Covid-19,’’ ujarnya, Senin (3/1).

Janu, sapaan akrab Sergian Januardi, menyebut bahwa pembentukan forum CSR mandek pada tahap pembentukan kepengurusan. Pihaknya membuka kesempatan bagi perusahaan mana pun untuk bergabung. Namun, rencana yang diikuti dengan penerbitan Perbup 11/2021, regulasi turunan Perda 14/2016 tentang TJSP, itu perlahan terlupakan.

Baca Juga :  Golkar-Demokrat Resmi Usung OK di Pilkada Ngawi 2020

Perusahaan lebih fokus menstabilkan neraca keuangan yang goyah akibat pandemi. Margin keuntungan digunakan untuk bertahan agar tidak kolaps. ‘’Jadi, selama ini kami sebatas mengumpulkan data CSR. Belum sampai menyelaraskan dana CSR dengan pembangunan,’’ tuturnya.

Bapelitbang mengklaim telah berulang kali berupaya menyelaraskan dana CSR dengan pembangunan. Janu sempat mengundang pertemuan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD pada 2019. Namun, tidak semuanya datang. ‘’Banyak perusahaan yang beralasan kalau tidak ada basis terkait program yang butuh bantuan,’’ beber Janu.

Bapelitbang, lanjut dia, lantas mengumpulkan sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD) yang potensial didanai CSR. Data tersebut diunggah ke laman rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Harapannya, pengusaha dapat menggunakannya sebagai rujukan.

Namun, pada akhirnya tidak ada satu pun yang didanai. Programnya dianggap tidak seksi. ‘’Akhir 2020 strategi diubah. Kami ambil program dari RKPD yang dapat pendanaan APBD dan berkaitan penanganan Covid-19. Tapi, tetap saja tidak ada respons,’’ ungkapnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/