NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Ratusan pemerintah desa (pemdes) di Ngawi terlibat pengentasan kemiskinan secara konkret mulai tahun ini. Sebanyak 213 kepala desa diminta mengalokasikan anggaran bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dalam APBDes. ‘’Juknis (petunjuk teknis)-nya sedang disiapkan,’’ kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Jumat (4/2).
Antok, sapaan akrabnya, menyebutkan, 426 RTLH bakal diperbaiki menggunakan dana desa (DD). Jumlah itu asumsi perbaikan dua rumah dari 213 desa. Perbaikan tersebut membantu pengentasan warga prasejahtera yang tinggal di rumah tidak layak.
Berdasarkan data dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (disperkim), terdapat 6.200 RTLH yang tersebar di 19 kecamatan. ‘’Karena tahun ini pemkab menganggarkan perbaikan sekitar 400 RTLH, belum lagi intervensi pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur,’’ terangnya.
Di sisi lain, Antok menyampaikan bahwa angka kemiskinan kabupaten ini naik akibat pandemi Covid-19. Dari sebelumnya 15,44 persen menjadi 15,68 persen. TKPKD bakal melakukan intervensi untuk mengurangi persentase buruk itu. ‘’Kami mendampingi pengusulan warga yang masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial),’’ beber wakil bupati tersebut.
Verifikasi dan validasi berlandaskan keluarga penerima manfaat (KPM). Yakni, warga terdaftar DTKS namun belum menerima bantuan sosial (bansos). Juga, warga layak mendapatkan bansos namun belum masuk DTKS. ‘’Yang menjadi kendala salah satunya terkait administrasi kependudukan,’’ ujarnya sembari menyebut persoalan itu bakal diurai dinas kependudukan dan pencatatan sipil. (sae/c1/cor/her)
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Ratusan pemerintah desa (pemdes) di Ngawi terlibat pengentasan kemiskinan secara konkret mulai tahun ini. Sebanyak 213 kepala desa diminta mengalokasikan anggaran bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dalam APBDes. ‘’Juknis (petunjuk teknis)-nya sedang disiapkan,’’ kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Jumat (4/2).
Antok, sapaan akrabnya, menyebutkan, 426 RTLH bakal diperbaiki menggunakan dana desa (DD). Jumlah itu asumsi perbaikan dua rumah dari 213 desa. Perbaikan tersebut membantu pengentasan warga prasejahtera yang tinggal di rumah tidak layak.
Berdasarkan data dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (disperkim), terdapat 6.200 RTLH yang tersebar di 19 kecamatan. ‘’Karena tahun ini pemkab menganggarkan perbaikan sekitar 400 RTLH, belum lagi intervensi pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur,’’ terangnya.
Di sisi lain, Antok menyampaikan bahwa angka kemiskinan kabupaten ini naik akibat pandemi Covid-19. Dari sebelumnya 15,44 persen menjadi 15,68 persen. TKPKD bakal melakukan intervensi untuk mengurangi persentase buruk itu. ‘’Kami mendampingi pengusulan warga yang masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial),’’ beber wakil bupati tersebut.
Verifikasi dan validasi berlandaskan keluarga penerima manfaat (KPM). Yakni, warga terdaftar DTKS namun belum menerima bantuan sosial (bansos). Juga, warga layak mendapatkan bansos namun belum masuk DTKS. ‘’Yang menjadi kendala salah satunya terkait administrasi kependudukan,’’ ujarnya sembari menyebut persoalan itu bakal diurai dinas kependudukan dan pencatatan sipil. (sae/c1/cor/her)
