alexametrics
27.6 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Jelang PPDB SMPN 2022, Dikbud Ngawi Lakukan Evaluasi

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemerataan kualitas pendidikan di Ngawi masih jauh panggang dari api. Persoalan itu tecermin dari hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 2021/2022. Keterisian pagu 17 dari 49 lembaga pendidikan di bawah 75 persen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi Sumarsono waswas hasil minor tersebut terulang dalam PPDB 2022/2023. ‘’Karena memang kualitas sebuah lembaga pendidikan memengaruhi minat calon siswa atau orang tuanya,’’ kata Sumarsono, Rabu (4/5).

Dia telah meminta belasan SMPN yang sepi peminat melakukan evaluasi. Kepala sekolah, pengawas, hingga tenaga pendidiknya mesti meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, pihaknya juga melakukan intervensi.

Antara lain, penetapan standardisasi soal ujian sekolah. Lalu, meningkatkan kompetensi pengajar. Berikutnya, menciptakan kompetisi dengan sasaran siswa dan guru. ‘’Karena saat ini masih kekurangan pengajar, sehingga belum memungkinkan menyebar guru,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Gegara Korona, Ratusan Mahasiswa Unipma dari Dua Kecamatan Ditarik

Dikbud juga mengevaluasi skema penentuan kursi rombongan belajar di masing-masing lembaga pendidikan. Besarannya harus realistis terhadap potensi masuknya calon peserta didik. Tidak kalah penting evaluasi penataan zonasi sekolah secara komprehensif. Berkaca tahun lalu, sejumlah SMPN memprotesnya. Sebab, ada desa tidak masuk zonasinya, namun masuk zonasi lain. ‘’Dianggap zonasi tidak berkeadilan,’’ ucap Sumarsono.

Dia menyampaikan, seluruh hasil evaluasi bakal dimasukkan dalam peraturan bupati (perbup) PPDB. Regulasi itu masih proses penyusunan. ‘’Kalau sudah selesai akan segera diumumkan ke sekolah-sekolah dan masyarakat,’’ pungkasnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemerataan kualitas pendidikan di Ngawi masih jauh panggang dari api. Persoalan itu tecermin dari hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN 2021/2022. Keterisian pagu 17 dari 49 lembaga pendidikan di bawah 75 persen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi Sumarsono waswas hasil minor tersebut terulang dalam PPDB 2022/2023. ‘’Karena memang kualitas sebuah lembaga pendidikan memengaruhi minat calon siswa atau orang tuanya,’’ kata Sumarsono, Rabu (4/5).

Dia telah meminta belasan SMPN yang sepi peminat melakukan evaluasi. Kepala sekolah, pengawas, hingga tenaga pendidiknya mesti meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, pihaknya juga melakukan intervensi.

Antara lain, penetapan standardisasi soal ujian sekolah. Lalu, meningkatkan kompetensi pengajar. Berikutnya, menciptakan kompetisi dengan sasaran siswa dan guru. ‘’Karena saat ini masih kekurangan pengajar, sehingga belum memungkinkan menyebar guru,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Jeda Pergantian Mapel, Siswa Rawan Bergerombol

Dikbud juga mengevaluasi skema penentuan kursi rombongan belajar di masing-masing lembaga pendidikan. Besarannya harus realistis terhadap potensi masuknya calon peserta didik. Tidak kalah penting evaluasi penataan zonasi sekolah secara komprehensif. Berkaca tahun lalu, sejumlah SMPN memprotesnya. Sebab, ada desa tidak masuk zonasinya, namun masuk zonasi lain. ‘’Dianggap zonasi tidak berkeadilan,’’ ucap Sumarsono.

Dia menyampaikan, seluruh hasil evaluasi bakal dimasukkan dalam peraturan bupati (perbup) PPDB. Regulasi itu masih proses penyusunan. ‘’Kalau sudah selesai akan segera diumumkan ke sekolah-sekolah dan masyarakat,’’ pungkasnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/