alexametrics
31.7 C
Madiun
Monday, May 16, 2022

Ratusan Massa Gelar Unjuk Rasa Tuntu Kades Mundur dari Jabatannya

NGAWIJawa Pos Radar Ngawi – Ratusan warga Desa Krompol, Bringin, Senin (6/1) menggelar unjuk rasa di kantor Kecamatan Bringin. Mereka menuntut kepala desa (kades) setempat mudur dari jabatannya karena dituding tidak menjalankan pemerintah desa (pemdes) secara transparan.

Massa juga menuntut pelantikan perangkat desa dibatalkan karena dianggap bermasalah. Selain itu, menolak adanya kriminalisasi terhadap warga terkait penggunaan lahan desa. ‘’Pembangunan tidak jelas arahnya dan melantik perangkat desa mantan narapidana,’’ kata Suyadi, salah seorang peserta aksi.

Ratusan massa itu tiba di kantor Kecamatan Bringin sekitar pukul 09.00. Mereka diangkut menggunakan tiga truk dan dikawal sejumlah polisi serta anggota TNI. Tidak lama berselang beberapa perwakilan warga menggelar orasi menyuarakan aspirasinya.

Setelah melakukan orasi sekitar satu jam, massa bergeser ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi. Di sana, sejumlah perwakilan warga melakukan audiensi dengan Kepala DPMD Kabul Tunggul Winarno. ‘’Selama ini ketika diajak musyawarah, pihak desa selalu menghindar. Sedangkan dari kecamatan juga tidak ada kejelasan,’’ keluh Suyadi.

Terpisah, Camat Bringin Supriyadi mengaku tidak mempermasalahkan aksi warga Krompol tersebut. Sebab, itu merupakan bagian dari demokrasi, asalkan penyampaiannya dilakukan dengan tertib. ‘’Aspirasi kami tampung dan akan ditindaklanjuti sesuai tupoksi masing masing,’’ tuturnya.

Dia menjelaskan, selama ini peran dari pemerintah kecamatan hanya sebagai fasilitator. Menjembatani antara aspirasi masyarakat dan pemerintahan desa. Tetapi, kedua belah pihak mempunyai keinginan yang berbeda-beda. ’’Selama ini antara warga dan pemerintah desa sudah kami pertemukan, tapi keduanya sama ngototnya,’’ terangnya.

Supriyadi menampik pihaknya selama ini tidak serius menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Krompol. Soal pengangkatan perangkat desa mantan narapidana, misalnya, pihaknya sudah melaporkan ke DMPD. Kemudian, ditindaklanjuti musyawarah dengan mendatangkan seorang ahli bidang hukum. ’’Berdasarkan hasil pertemuan, pelantikan tersebut sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Memprihatinkan! Nakes di Ngawi Jalani Isoman Justru Diusir Warga

Kepala Desa Krompol Eko Suprowo saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya aksi massa di kantor Kecamatan Bringin karena tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah desanya. Sedangkan soal tuntutan mereka, dia enggan berkomentar. ‘’Saya belum memahaminya sehingga tidak bisa menanggapi hal itu,’’ kata Eko saat dihubungi Radar Ngawi. (mg1/c1/isd)

DPMD Berjanji Carikan Solusi

DINAS pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) berjanji bakal mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah antara warga dengan pejabat Desa Krompol, Bringin. ‘’Sudah kami terima (aspirasi warga). Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,’’ kata Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno usai audiensi dengan perwakilan warga yang menggelar aksi Senin (6/1).

TERIMA ASPIRASI: Kabul saat memimpin audiensi dengan perwakilan warga di kantor DPMD Ngawi.

Kabul mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan warga Krompol saat audiensi. Salah satunya terkait pertanggungjawaban kepala desa (kades) soal penggunaan anggaran mulai 2015 hingga 2018 yang dinilai tidak transparan. ‘’Kami perlu lakukan kajian lebih dulu, bagaimana menyikapi dugaan tersebut,’’ ujarnya.

Sedangkan soal mantan narapidana menjabat perangkat desa, kata dia, sudah diatur dalam peraturan. Yakni, diperbolehkan sepanjang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun.

Terkait polemik pengelolaan aset desa setempat yang berujung masalah hukum, Kabul menyebut uang hasil pengelolaannya seharusnya masuk rekening desa dulu sebelum dibelanjakan. ‘’Setelah itu digunakan untuk apa tidak masalah,’’ tuturnya.

Sementara, mengenai warga yang dilaporkan ke polisi, Kabul mengaku tidak dapat berbuat banyak. Sebab, jika sudah masuk ranah hukum pihaknya tidak bisa ikut campur. ‘’Tapi, kami akan bantu mencari penyelesaian yang terbaik. Mudah-mudahan selesai cukup di desa dan tidak melebar ke mana mana,’’ harapnya. (tif/c1/isd)

NGAWIJawa Pos Radar Ngawi – Ratusan warga Desa Krompol, Bringin, Senin (6/1) menggelar unjuk rasa di kantor Kecamatan Bringin. Mereka menuntut kepala desa (kades) setempat mudur dari jabatannya karena dituding tidak menjalankan pemerintah desa (pemdes) secara transparan.

Massa juga menuntut pelantikan perangkat desa dibatalkan karena dianggap bermasalah. Selain itu, menolak adanya kriminalisasi terhadap warga terkait penggunaan lahan desa. ‘’Pembangunan tidak jelas arahnya dan melantik perangkat desa mantan narapidana,’’ kata Suyadi, salah seorang peserta aksi.

Ratusan massa itu tiba di kantor Kecamatan Bringin sekitar pukul 09.00. Mereka diangkut menggunakan tiga truk dan dikawal sejumlah polisi serta anggota TNI. Tidak lama berselang beberapa perwakilan warga menggelar orasi menyuarakan aspirasinya.

Setelah melakukan orasi sekitar satu jam, massa bergeser ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi. Di sana, sejumlah perwakilan warga melakukan audiensi dengan Kepala DPMD Kabul Tunggul Winarno. ‘’Selama ini ketika diajak musyawarah, pihak desa selalu menghindar. Sedangkan dari kecamatan juga tidak ada kejelasan,’’ keluh Suyadi.

Terpisah, Camat Bringin Supriyadi mengaku tidak mempermasalahkan aksi warga Krompol tersebut. Sebab, itu merupakan bagian dari demokrasi, asalkan penyampaiannya dilakukan dengan tertib. ‘’Aspirasi kami tampung dan akan ditindaklanjuti sesuai tupoksi masing masing,’’ tuturnya.

Dia menjelaskan, selama ini peran dari pemerintah kecamatan hanya sebagai fasilitator. Menjembatani antara aspirasi masyarakat dan pemerintahan desa. Tetapi, kedua belah pihak mempunyai keinginan yang berbeda-beda. ’’Selama ini antara warga dan pemerintah desa sudah kami pertemukan, tapi keduanya sama ngototnya,’’ terangnya.

Supriyadi menampik pihaknya selama ini tidak serius menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Krompol. Soal pengangkatan perangkat desa mantan narapidana, misalnya, pihaknya sudah melaporkan ke DMPD. Kemudian, ditindaklanjuti musyawarah dengan mendatangkan seorang ahli bidang hukum. ’’Berdasarkan hasil pertemuan, pelantikan tersebut sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Memprihatinkan! Nakes di Ngawi Jalani Isoman Justru Diusir Warga

Kepala Desa Krompol Eko Suprowo saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya aksi massa di kantor Kecamatan Bringin karena tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah desanya. Sedangkan soal tuntutan mereka, dia enggan berkomentar. ‘’Saya belum memahaminya sehingga tidak bisa menanggapi hal itu,’’ kata Eko saat dihubungi Radar Ngawi. (mg1/c1/isd)

DPMD Berjanji Carikan Solusi

DINAS pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) berjanji bakal mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah antara warga dengan pejabat Desa Krompol, Bringin. ‘’Sudah kami terima (aspirasi warga). Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,’’ kata Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno usai audiensi dengan perwakilan warga yang menggelar aksi Senin (6/1).

TERIMA ASPIRASI: Kabul saat memimpin audiensi dengan perwakilan warga di kantor DPMD Ngawi.

Kabul mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan warga Krompol saat audiensi. Salah satunya terkait pertanggungjawaban kepala desa (kades) soal penggunaan anggaran mulai 2015 hingga 2018 yang dinilai tidak transparan. ‘’Kami perlu lakukan kajian lebih dulu, bagaimana menyikapi dugaan tersebut,’’ ujarnya.

Sedangkan soal mantan narapidana menjabat perangkat desa, kata dia, sudah diatur dalam peraturan. Yakni, diperbolehkan sepanjang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun.

Terkait polemik pengelolaan aset desa setempat yang berujung masalah hukum, Kabul menyebut uang hasil pengelolaannya seharusnya masuk rekening desa dulu sebelum dibelanjakan. ‘’Setelah itu digunakan untuk apa tidak masalah,’’ tuturnya.

Sementara, mengenai warga yang dilaporkan ke polisi, Kabul mengaku tidak dapat berbuat banyak. Sebab, jika sudah masuk ranah hukum pihaknya tidak bisa ikut campur. ‘’Tapi, kami akan bantu mencari penyelesaian yang terbaik. Mudah-mudahan selesai cukup di desa dan tidak melebar ke mana mana,’’ harapnya. (tif/c1/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/