alexametrics
24.3 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

571 ASN Ngawi Purnatugas Tahun Ini

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi butuh tambahan abdi negara. Menyusul 571 dari 8.475 aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tahun ini. ‘’Hampir setiap tahun ada ASN purnatugas,’’ kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia (BKPSDM) Ngawi Reny Novia Dewi, Selasa (8/3).

BKPSDM telah mengusulkan penambahan pegawai baru untuk mengisi kekosongan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yakni, 557 formasi dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Usulan itu menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat bahwa tidak ada rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). ’’Selain karena keterbatasan anggaran, ada aturan usulan pegawai baru tidak boleh melebihi jumlah yang pensiun,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Diuji Coba April, Perempatan Kartonyono Dipasangi Kamera Tilang Elektronik

Reny mengatakan, ASN yang purnatugas tersebar di sejumlah perangkat daerah. Statusnya pejabat struktural dan fungsional. Beberapa di antaranya pejabat eselon II. Pihaknya bakal memaksimalkan ASN aktif untuk menambal kekosongan. ‘’Demi memastikan kinerja pemerintahan tidak terhambat, khususnya terkait pelayanan publik,’’ tuturnya.

Pemkab menerima tambahan 649 pegawai baru. Hasil rekrutmen PNS dan PPPK tahun lalu. Perinciannya, 353 guru PPPK, 63 tenaga medis PPPK, dan 233 PNS. Namun, semuanya belum mulai bertugas. ‘’SK (surat keputusan) pengangkatannya belum turun,’’ ucap Reny. (tr1/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi butuh tambahan abdi negara. Menyusul 571 dari 8.475 aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tahun ini. ‘’Hampir setiap tahun ada ASN purnatugas,’’ kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia (BKPSDM) Ngawi Reny Novia Dewi, Selasa (8/3).

BKPSDM telah mengusulkan penambahan pegawai baru untuk mengisi kekosongan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yakni, 557 formasi dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Usulan itu menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat bahwa tidak ada rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). ’’Selain karena keterbatasan anggaran, ada aturan usulan pegawai baru tidak boleh melebihi jumlah yang pensiun,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Utamakan Sosialisasi ketimbang Penindakan

Reny mengatakan, ASN yang purnatugas tersebar di sejumlah perangkat daerah. Statusnya pejabat struktural dan fungsional. Beberapa di antaranya pejabat eselon II. Pihaknya bakal memaksimalkan ASN aktif untuk menambal kekosongan. ‘’Demi memastikan kinerja pemerintahan tidak terhambat, khususnya terkait pelayanan publik,’’ tuturnya.

Pemkab menerima tambahan 649 pegawai baru. Hasil rekrutmen PNS dan PPPK tahun lalu. Perinciannya, 353 guru PPPK, 63 tenaga medis PPPK, dan 233 PNS. Namun, semuanya belum mulai bertugas. ‘’SK (surat keputusan) pengangkatannya belum turun,’’ ucap Reny. (tr1/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/