23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Pembentukan UPT Benteng Pendem Tunggu Sah Aset Berpindah

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi harus melalui jalan panjang dalam membentuk tim khusus pengelola Benteng Van den Bosch. Arahan Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur membentuk unit pelaksana teknis (UPT) pun masih terkendala.

Aset kepemilikan cagar budaya nasional itu belum sah berpindah tangan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). ”Menunggu status asetnya resmi milik daerah,” kata Kabid Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur Supriyadi, Kamis (8/12).

Supriyadi merujuk pada Undang-Undang (UU) 23/2015 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan daerah mengelola sebuah aset bergantung pada status kepemilikannya.

Dalam kasus Benteng Pendem, nama lain Benteng Van den Bosch, pemkab belum resmi mengakuisisinya melalui mekanisme saling hibah aset dengan Kemenhan. ”Karena segala bentuk pengelolaan berimplikasi pada keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa pelaksanaan saling hibah aset Benteng Pendem dengan Taman Candi bergantian waktu. Pemkab terlebih dulu menyerahkan aset Taman Candi ke Kodam V/Brawijaya. Rencana pelaksanaannya pertengahan bulan ini.

Baca Juga :  Diobrak Petugas, Puluhan Pebalap Liar Kocar-kacir

Kemudian pemkab menerima hibah aset Benteng Pendem awal Januari 2023. Bila mengacu timeline itu, pembentukan UPT baru bisa dilakukan awal tahun depan. ”Jangan sampai anggaran daerah digunakan untuk mengelola aset yang bukan miliknya,’’ imbuh Supriyadi.

Rabu (7/12) lalu, Biro Organisasi Pemprov Jatim mengunjungi Benteng Pendem untuk meninjau kesiapan pembentukan UPT-nya. Supriyadi menyampaikan bahwa UPT diampu dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga (disparpora) merupakan langkah bijak.

Ketimbang diserahkan ke dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud). ”Karena Benteng Pendem ke depannya harus memberikan kontribusi kepada pemkab,” ucapnya sembari menyebut urusan pariwisata nantinya lebih dominan daripada cagar budaya. (sae/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi harus melalui jalan panjang dalam membentuk tim khusus pengelola Benteng Van den Bosch. Arahan Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur membentuk unit pelaksana teknis (UPT) pun masih terkendala.

Aset kepemilikan cagar budaya nasional itu belum sah berpindah tangan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). ”Menunggu status asetnya resmi milik daerah,” kata Kabid Kelembagaan Biro Organisasi Pemprov Jawa Timur Supriyadi, Kamis (8/12).

Supriyadi merujuk pada Undang-Undang (UU) 23/2015 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan daerah mengelola sebuah aset bergantung pada status kepemilikannya.

Dalam kasus Benteng Pendem, nama lain Benteng Van den Bosch, pemkab belum resmi mengakuisisinya melalui mekanisme saling hibah aset dengan Kemenhan. ”Karena segala bentuk pengelolaan berimplikasi pada keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa pelaksanaan saling hibah aset Benteng Pendem dengan Taman Candi bergantian waktu. Pemkab terlebih dulu menyerahkan aset Taman Candi ke Kodam V/Brawijaya. Rencana pelaksanaannya pertengahan bulan ini.

Baca Juga :  Kepastian Kampus Cabang Unibraw di Ngawi Tunggu Rekomendasi

Kemudian pemkab menerima hibah aset Benteng Pendem awal Januari 2023. Bila mengacu timeline itu, pembentukan UPT baru bisa dilakukan awal tahun depan. ”Jangan sampai anggaran daerah digunakan untuk mengelola aset yang bukan miliknya,’’ imbuh Supriyadi.

Rabu (7/12) lalu, Biro Organisasi Pemprov Jatim mengunjungi Benteng Pendem untuk meninjau kesiapan pembentukan UPT-nya. Supriyadi menyampaikan bahwa UPT diampu dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga (disparpora) merupakan langkah bijak.

Ketimbang diserahkan ke dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud). ”Karena Benteng Pendem ke depannya harus memberikan kontribusi kepada pemkab,” ucapnya sembari menyebut urusan pariwisata nantinya lebih dominan daripada cagar budaya. (sae/cor)

Most Read

Artikel Terbaru