alexametrics
29.7 C
Madiun
Friday, May 13, 2022

Buka Posko Pengaduan THR, Pemkab Ngawi Monitor 800 Perusahaan Besar-Kecil

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi menyiapkan posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Posko tersebut dibuka mulai hari ini hingga H+7 Idul Fitri. Pekerja yang tidak memperoleh tambahan penghasilan itu dari perusahaannya diminta untuk melaporkan. ‘’Karena THR wajib diberikan oleh pemberi kerja,’’ kata Kabid Tenaga Kerja DPPTK Ngawi Supriyadi, Selasa (12/4).

Pembentukan posko menindaklanjuti turunnya Surat Edaran (SE) Menaker M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan. DPPTK bakal melakukan pertemuan dengan 50 dari total 800 perusahaan besar hingga kecil untuk menyosialisasikan SE tersebut. ‘’Untuk sisanya (750 perusahaan, Red) diberi surat imbauan. Kami akan memonitor ke lapangan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Olah Limbah Jadi Barang Bernilai

Supriyadi mengatakan, nihil aduan THR oleh pekerja dalam dua tahun terakhir. Meskipun banyak perusahaan yang neraca keuangannya goyah imbas pandemi Covid-19. Pihak perusahaan diketahui telah berunding dengan pekerja ihwal pembayaran THR. ‘’Ada satu aduan terkait besaran THR yang tidak penuh pada 2019. Persoalan berhasil ditangani lewat mediasi,’’ tuturnya.

DPPTK mengimbau seluruh pengusaha dapat membayarkan THR secara penuh. Tidak boleh dicicil dan pembayaran maksimal H-7 Lebaran. Semua kategori pekerja berhak mendapatkannya. ‘’Bila tidak mampu membayar sesuai ketentuan, perusahaan harus menjelaskan alasannya kepada pekerja dan membuat kesepakatan bersama,’’ pungkasnya. (tr1/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi menyiapkan posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Posko tersebut dibuka mulai hari ini hingga H+7 Idul Fitri. Pekerja yang tidak memperoleh tambahan penghasilan itu dari perusahaannya diminta untuk melaporkan. ‘’Karena THR wajib diberikan oleh pemberi kerja,’’ kata Kabid Tenaga Kerja DPPTK Ngawi Supriyadi, Selasa (12/4).

Pembentukan posko menindaklanjuti turunnya Surat Edaran (SE) Menaker M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan. DPPTK bakal melakukan pertemuan dengan 50 dari total 800 perusahaan besar hingga kecil untuk menyosialisasikan SE tersebut. ‘’Untuk sisanya (750 perusahaan, Red) diberi surat imbauan. Kami akan memonitor ke lapangan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Olah Limbah Jadi Barang Bernilai

Supriyadi mengatakan, nihil aduan THR oleh pekerja dalam dua tahun terakhir. Meskipun banyak perusahaan yang neraca keuangannya goyah imbas pandemi Covid-19. Pihak perusahaan diketahui telah berunding dengan pekerja ihwal pembayaran THR. ‘’Ada satu aduan terkait besaran THR yang tidak penuh pada 2019. Persoalan berhasil ditangani lewat mediasi,’’ tuturnya.

DPPTK mengimbau seluruh pengusaha dapat membayarkan THR secara penuh. Tidak boleh dicicil dan pembayaran maksimal H-7 Lebaran. Semua kategori pekerja berhak mendapatkannya. ‘’Bila tidak mampu membayar sesuai ketentuan, perusahaan harus menjelaskan alasannya kepada pekerja dan membuat kesepakatan bersama,’’ pungkasnya. (tr1/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/