alexametrics
23.1 C
Madiun
Friday, May 27, 2022

Jatah Dana Bagi Hasil Cukai Ngawi Naik Rp 2 Miliar

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun –  Tanggung jawab Pemkab Ngawi menyerap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun ini kian besar seiring kenaikan alokasi anggaran. Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) urung mengeluarkan pemetaan program kegiatan dan subkegiatan hingga awal triwulan kedua.

Padahal, kucuran anggaran naik Rp 2 miliar dari tahun lalu Rp 24 miliar. ‘’Penyerapan belum bisa dilakukan karena belum ada pemetaan dari Kemendagri,” kata Kabag Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi Sri Widodo, Rabu (13/4).

Sri mengatakan, persoalan pencairan telah dikonsultasikan ke Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Pihaknya disarankan untuk menyusun perubahan mendahului perubahan APBD (P-APBD) 2022. Supaya perangkat daerah penerima jatah bidang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan mempercepat eksekusi antara Mei atau Juni nanti. ‘’Konsultasi dilakukan karena kami tidak ingin kelabakan seperti tahun lalu, DBHCHT-nya diserap menjelang tutup buku,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pemkab Ngawi Habiskan Setengah Miliar Beli 10 Mesin Cetak e-KTP

Penyusunan perubahan mendahului P-APBD 2022 harus mendapatkan restu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mokh. Sodiq Triwidianto. Bila disetujui, perangkat daerah bisa langsung mengeksekusi. ‘’Beban penumpukan di akhir tahun berkurang karena bidang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan itu 90 persen dari total anggaran DBHCHT,’’ ucapnya.

Sri menambahkan, penyerapan anggaran bidang kesejahteraan masyarakat menguntungkan petani tembakau. Dinas ketahanan pangan dan pertanian bisa segera menyalurkan bantuan bibit tembakau. ‘’Kalau dibagikan akhir tahun, bibit tidak sesuai dengan musim tanamnya,’’ pungkasnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun –  Tanggung jawab Pemkab Ngawi menyerap dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun ini kian besar seiring kenaikan alokasi anggaran. Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) urung mengeluarkan pemetaan program kegiatan dan subkegiatan hingga awal triwulan kedua.

Padahal, kucuran anggaran naik Rp 2 miliar dari tahun lalu Rp 24 miliar. ‘’Penyerapan belum bisa dilakukan karena belum ada pemetaan dari Kemendagri,” kata Kabag Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi Sri Widodo, Rabu (13/4).

Sri mengatakan, persoalan pencairan telah dikonsultasikan ke Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Pihaknya disarankan untuk menyusun perubahan mendahului perubahan APBD (P-APBD) 2022. Supaya perangkat daerah penerima jatah bidang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan mempercepat eksekusi antara Mei atau Juni nanti. ‘’Konsultasi dilakukan karena kami tidak ingin kelabakan seperti tahun lalu, DBHCHT-nya diserap menjelang tutup buku,’’ ujarnya.

Baca Juga :  RS Mantingan-Geneng Jadi Tempat Penanganan Darurat Kasus Omicron

Penyusunan perubahan mendahului P-APBD 2022 harus mendapatkan restu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mokh. Sodiq Triwidianto. Bila disetujui, perangkat daerah bisa langsung mengeksekusi. ‘’Beban penumpukan di akhir tahun berkurang karena bidang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan itu 90 persen dari total anggaran DBHCHT,’’ ucapnya.

Sri menambahkan, penyerapan anggaran bidang kesejahteraan masyarakat menguntungkan petani tembakau. Dinas ketahanan pangan dan pertanian bisa segera menyalurkan bantuan bibit tembakau. ‘’Kalau dibagikan akhir tahun, bibit tidak sesuai dengan musim tanamnya,’’ pungkasnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/