alexametrics
23.6 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

Pengembangan TPA Selopuro, DPRD Ngawi Lobi Senayan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pembatalan kucuran dana pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Selopuro, Ngawi, tahun depan masuk telinga wakil rakyat. Komisi IV DPRD diwaduli dinas lingkungan hidup (DLH) perihal keputusan Kementerian PUPR.

Plotting anggaran Rp 40 miliar dihapus ketika proses penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) lembaga negara itu. ‘’Kami akan membawa persoalan ini ke DPR. Harapannya bisa membantu mendapatkan anggaran,’’ kata Ketua Komisi IV DPRD Ngawi Slamet Riyanto.

Duduk perkara pembatalan dana segar dibahas komisi IV dan DLH selama dua hari pada Jumat (5/11) dan Senin lalu (8/11). Selain alasan pembatalan karena refocusing penanganan Covid-19, organisasi perangkat daerah itu menyampaikan kondisi darurat zona I. Area seluas 980 meter persegi tersebut terpaksa ditutup akhir bulan lalu.

Baca Juga :  Wujudukan Herd Immunity, Pemkab Ngawi Kebut Vaksinasi

Sebab, tidak lagi sanggup menampung kiriman sampah dari enam titik tempat pembuangan sementara (TPS). Meliputi Kecamatan Ngawi, Pitu, dan Paron. Lalu, Kecamatan Kedunggalar, Padas, dan Geneng. ‘’Kami sudah cek lokasi. Kondisi TPA mengkhawatirkan,’’ ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Komisi IV segera membawa persoalan overload-nya TPA Selopuro ke Jakarta. Terealisasi tidaknya kucuran anggaran pengembangan, butuh campur tangan wakil rakyat di Senayan. ‘’Bantuan dari pemerintah pusat urgen. Sangat sulit kalau mengandalkan APBD,’’ tandas Slamet. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pembatalan kucuran dana pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Selopuro, Ngawi, tahun depan masuk telinga wakil rakyat. Komisi IV DPRD diwaduli dinas lingkungan hidup (DLH) perihal keputusan Kementerian PUPR.

Plotting anggaran Rp 40 miliar dihapus ketika proses penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) lembaga negara itu. ‘’Kami akan membawa persoalan ini ke DPR. Harapannya bisa membantu mendapatkan anggaran,’’ kata Ketua Komisi IV DPRD Ngawi Slamet Riyanto.

Duduk perkara pembatalan dana segar dibahas komisi IV dan DLH selama dua hari pada Jumat (5/11) dan Senin lalu (8/11). Selain alasan pembatalan karena refocusing penanganan Covid-19, organisasi perangkat daerah itu menyampaikan kondisi darurat zona I. Area seluas 980 meter persegi tersebut terpaksa ditutup akhir bulan lalu.

Baca Juga :  Mancing Ngobok ala Komunitas Tegek Coklek  

Sebab, tidak lagi sanggup menampung kiriman sampah dari enam titik tempat pembuangan sementara (TPS). Meliputi Kecamatan Ngawi, Pitu, dan Paron. Lalu, Kecamatan Kedunggalar, Padas, dan Geneng. ‘’Kami sudah cek lokasi. Kondisi TPA mengkhawatirkan,’’ ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Komisi IV segera membawa persoalan overload-nya TPA Selopuro ke Jakarta. Terealisasi tidaknya kucuran anggaran pengembangan, butuh campur tangan wakil rakyat di Senayan. ‘’Bantuan dari pemerintah pusat urgen. Sangat sulit kalau mengandalkan APBD,’’ tandas Slamet. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/