alexametrics
28.7 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

KPAI Dorong Dikbud Ngawi Evaluasi Sistem Perlindungan Anak

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kasus perundungan NN, siswi SMPN 3 Ngrambe, menjadi noktah merah dunia pendidikan di Ngawi. Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) mengevaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah. ‘’Patut disesalkan karena perlindungan anak telah diamanatkan di Undang-Undang (UU) 35/2014 (tentang Perlindungan Anak, Red),’’ kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dihubungi via sambungan telepon, Senin (14/3).

Retno merujuk pasal 54 UU 35/2014. Anak-anak di lingkungan sekolah harus terlindungi dari bentuk kekerasan apa pun. Baik kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksual. Pelakunya bisa saja dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau orang lain. ‘’Perlindungan itu wajib dilakukan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Truk Kontainer ”Bobok” di Tol Solo-Kertosono

Dia mempertanyakan pengawasan SMPN 3 Ngrambe terhadap tindak tanduk peserta didiknya. Sebab, perundungan yang menimpa NN oleh enam siswi lainnya baru terbongkar setelah hampir tiga tahun. Adanya praktik perundungan sejatinya bisa diketahui dari perubahan perilaku korbannya. Semisal, biasanya ceria berubah pemurung atau mudah bergaul menjadi menarik diri. ‘’Butuh kepekaan dari guru dan orang tua untuk mengenali perubahan perilaku,’’ tuturnya.

KPAI juga mendorong dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana untuk memberikan pendampingan NN. Dampak trauma dan psikologis korban harus dipulihkan. ‘’Korban punya hak untuk pulih, dan pemkab harus menjamin hal itu,’’ ucapnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kasus perundungan NN, siswi SMPN 3 Ngrambe, menjadi noktah merah dunia pendidikan di Ngawi. Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) mengevaluasi sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah. ‘’Patut disesalkan karena perlindungan anak telah diamanatkan di Undang-Undang (UU) 35/2014 (tentang Perlindungan Anak, Red),’’ kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dihubungi via sambungan telepon, Senin (14/3).

Retno merujuk pasal 54 UU 35/2014. Anak-anak di lingkungan sekolah harus terlindungi dari bentuk kekerasan apa pun. Baik kekerasan fisik, psikis, maupun pelecehan seksual. Pelakunya bisa saja dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau orang lain. ‘’Perlindungan itu wajib dilakukan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Sosialisasi Cukai Berlanjut di Kecamatan Kasreman

Dia mempertanyakan pengawasan SMPN 3 Ngrambe terhadap tindak tanduk peserta didiknya. Sebab, perundungan yang menimpa NN oleh enam siswi lainnya baru terbongkar setelah hampir tiga tahun. Adanya praktik perundungan sejatinya bisa diketahui dari perubahan perilaku korbannya. Semisal, biasanya ceria berubah pemurung atau mudah bergaul menjadi menarik diri. ‘’Butuh kepekaan dari guru dan orang tua untuk mengenali perubahan perilaku,’’ tuturnya.

KPAI juga mendorong dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana untuk memberikan pendampingan NN. Dampak trauma dan psikologis korban harus dipulihkan. ‘’Korban punya hak untuk pulih, dan pemkab harus menjamin hal itu,’’ ucapnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/