alexametrics
23.7 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Inspektorat Hitung Kerugian Dugaan Korupsi Pengelolaan Bengkok Desa Kwadungan

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Ujung penyelidikan dugaan korupsi dana desa dan tanah kas Desa/Kecamatan Kwadungan, Ngawi, 2011–2018 urung terlihat. Terhitung sejak kasus itu mulai diusut polisi delapan bulan lalu.

Penyidik Satreskrim Polres Ngawi masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari inspektorat. ‘’Prosesnya lama karena harus mengumpulkan banyak keterangan sejak 2011,’’ kata Inspektur Inspektorat Ngawi Yulianto Kusprasetyo, Selasa (14/12). Berdasarkan audit sementara, ada dugaan penyalahgunaan pengelolaan tanah kas desa. Hasil pemanfaatan lahan sawah seluas empat hektare itu tidak dimasukkan dalam rekening kas desa. ‘’Hasil meminta keterangan dari saksi perangkat desa dan warga penyewa, kami temukan angka-angka yang mengarah pada kerugian negara,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Ancaman Omicron Bisa Picu Fasyankes Kolaps

Yulianto berdalih proses audit lama karena harus menggali keterangan setidaknya 30 mantan perangkat desa. Dalam pelaksanaannya, banyak saksi yang mengaku tidak ingat detail kegiatan. Dokumen yang dapat menjadi barang bukti juga telah hilang. Misalnya, kuitansi penjualan padi. ‘’Karena banyak perangkat desa yang sudah pensiun, kami perlu mencari mereka terlebih dahulu,’’ tuturnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Ujung penyelidikan dugaan korupsi dana desa dan tanah kas Desa/Kecamatan Kwadungan, Ngawi, 2011–2018 urung terlihat. Terhitung sejak kasus itu mulai diusut polisi delapan bulan lalu.

Penyidik Satreskrim Polres Ngawi masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari inspektorat. ‘’Prosesnya lama karena harus mengumpulkan banyak keterangan sejak 2011,’’ kata Inspektur Inspektorat Ngawi Yulianto Kusprasetyo, Selasa (14/12). Berdasarkan audit sementara, ada dugaan penyalahgunaan pengelolaan tanah kas desa. Hasil pemanfaatan lahan sawah seluas empat hektare itu tidak dimasukkan dalam rekening kas desa. ‘’Hasil meminta keterangan dari saksi perangkat desa dan warga penyewa, kami temukan angka-angka yang mengarah pada kerugian negara,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Ancaman Omicron Bisa Picu Fasyankes Kolaps

Yulianto berdalih proses audit lama karena harus menggali keterangan setidaknya 30 mantan perangkat desa. Dalam pelaksanaannya, banyak saksi yang mengaku tidak ingat detail kegiatan. Dokumen yang dapat menjadi barang bukti juga telah hilang. Misalnya, kuitansi penjualan padi. ‘’Karena banyak perangkat desa yang sudah pensiun, kami perlu mencari mereka terlebih dahulu,’’ tuturnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/