alexametrics
29.7 C
Madiun
Friday, May 13, 2022

Usulan Formasi PPPK untuk Kabupaten Ngawi Berpotensi Ditolak Pusat

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi mengusulkan 557 formasi untuk rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini. Disetujui tidaknya berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). ‘’Bisa disetujui, dikurangi, atau malah ditolak,’’ kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Ngawi Reny Novia Dewi, Sabtu (16/4).

Reny mengatakan, 557 formasi meliputi tiga bidang pekerjaan. Perinciannya, 354 tenaga pendidikan, 176 tenaga kesehatan, dan 27 tenaga teknis. Jumlah usulan tersebut naik dari 416 lowongan yang dibuka dalam rekrutmen PPPK tahun lalu. ‘’Pengusulan formasi berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan pemkab,’’ ujarnya.

Dia menyampaikan, pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Alasannya, anggaran belanja pegawai dipangkas. Dari sebelumnya tidak terbatas, kini maksimal 30 persen dari APBD. Kebijakan itu tertuang dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ‘’Imbasnya pada moratorium rekrutmen CPNS tahun ini,’’ tuturnya. (tr1/c1/cor/her)

Baca Juga :  Alun-Alun Ngawi Ditata, Bongkar Lapak PKL di Jalan Merdeka Timur

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi mengusulkan 557 formasi untuk rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini. Disetujui tidaknya berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). ‘’Bisa disetujui, dikurangi, atau malah ditolak,’’ kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Ngawi Reny Novia Dewi, Sabtu (16/4).

Reny mengatakan, 557 formasi meliputi tiga bidang pekerjaan. Perinciannya, 354 tenaga pendidikan, 176 tenaga kesehatan, dan 27 tenaga teknis. Jumlah usulan tersebut naik dari 416 lowongan yang dibuka dalam rekrutmen PPPK tahun lalu. ‘’Pengusulan formasi berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan pemkab,’’ ujarnya.

Dia menyampaikan, pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Alasannya, anggaran belanja pegawai dipangkas. Dari sebelumnya tidak terbatas, kini maksimal 30 persen dari APBD. Kebijakan itu tertuang dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ‘’Imbasnya pada moratorium rekrutmen CPNS tahun ini,’’ tuturnya. (tr1/c1/cor/her)

Baca Juga :  Terkait PJJ di Masa Pandemi Korona, Dewan Desak Pemkab Inovatif

Most Read

Artikel Terbaru

/