alexametrics
23.7 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Wait and See Jatuhkan Sanksi kepada ASN Pemkab Ngawi Pemilik Karaoke Ilegal

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kabar HR yang kembali menjalankan bisnis karaokenya telah masuk ke telinga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ngawi. Akan tetapi, perangkat daerah itu pilih wait and see dalam menjatuhkan hukuman indisipliner.

Aparatur sipil negara (ASN) asal Desa/Kecamatan Ngrambe itu pernah disanksi atas pelanggaran menjalankan usaha tanpa legalitas pada 2019. ‘’Kami masih menunggu hasil penyelidikan inspektorat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan,’’ kata Kepala BKPSDM Ngawi Idham Karima, Sabtu (16/4).

Idham mengatakan, HR yang saat ini bertugas di Agro Techno Park (ATP) kerap berulah. Pihaknya tidak sekali-dua kali melayangkan surat teguran dan pemanggilan. Bahkan, menjatuhkan sanksi administrasi tidak langsung berupa mutasi.

Dia belum dapat memastikan kala disinggung ihwal potensi pemecatan bila HR terbukti kembali melakukan pelanggaran. ‘’Nanti akan dilihat pelanggaran disiplinnya termasuk ringan, sedang, atau berat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Akhirnya, Pemkab Ngawi Izinkan Wisata Kolam Renang Buka

Inspektur Inspektorat Ngawi Yulianto Kusprasetyo membenarkan bahwa pihaknya bakal memeriksa HR. Perihal waktunya belum dapat dipastikan. ‘’Masih dibahas oleh tim internal,’’ katanya.

Sebelumnya, puluhan warga menggeruduk Polsek Ngrambe. Mereka menuntut tempat karaoke milik HR ditutup dengan alasan meresahkan masyarakat. Pemerintah desa (pemdes) juga telah melayangkan surat resmi permintaan penutupan ke satpol PP. Langkah itu diklaim mendapatkan dukungan warga dan tokoh masyarakat.

Korps penegak perda merespons dengan akan berkoordinasi ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Komunikasi itu untuk memastikan sudah berizin tidaknya tempat karaoke. (tr1/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kabar HR yang kembali menjalankan bisnis karaokenya telah masuk ke telinga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ngawi. Akan tetapi, perangkat daerah itu pilih wait and see dalam menjatuhkan hukuman indisipliner.

Aparatur sipil negara (ASN) asal Desa/Kecamatan Ngrambe itu pernah disanksi atas pelanggaran menjalankan usaha tanpa legalitas pada 2019. ‘’Kami masih menunggu hasil penyelidikan inspektorat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan,’’ kata Kepala BKPSDM Ngawi Idham Karima, Sabtu (16/4).

Idham mengatakan, HR yang saat ini bertugas di Agro Techno Park (ATP) kerap berulah. Pihaknya tidak sekali-dua kali melayangkan surat teguran dan pemanggilan. Bahkan, menjatuhkan sanksi administrasi tidak langsung berupa mutasi.

Dia belum dapat memastikan kala disinggung ihwal potensi pemecatan bila HR terbukti kembali melakukan pelanggaran. ‘’Nanti akan dilihat pelanggaran disiplinnya termasuk ringan, sedang, atau berat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Suprawoto Larang ASN Pemkab Magetan Menambah Libur

Inspektur Inspektorat Ngawi Yulianto Kusprasetyo membenarkan bahwa pihaknya bakal memeriksa HR. Perihal waktunya belum dapat dipastikan. ‘’Masih dibahas oleh tim internal,’’ katanya.

Sebelumnya, puluhan warga menggeruduk Polsek Ngrambe. Mereka menuntut tempat karaoke milik HR ditutup dengan alasan meresahkan masyarakat. Pemerintah desa (pemdes) juga telah melayangkan surat resmi permintaan penutupan ke satpol PP. Langkah itu diklaim mendapatkan dukungan warga dan tokoh masyarakat.

Korps penegak perda merespons dengan akan berkoordinasi ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Komunikasi itu untuk memastikan sudah berizin tidaknya tempat karaoke. (tr1/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/