alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

DPRD Ngawi Kritik Nilai Profit Penjualan Beras Organik

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Komisi III DPRD Ngawi mengkritik nominal keuntungan yang diraup PD Sumber Bhakti. Profit yang dikantongi pelaksana program aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemkab membeli beras organik itu dinilai kelewat rendah.

Persoalan tersebut dikemukakan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama perusahaan pelat merah itu kemarin (15/8). ‘’Ini sangat disayangkan karena sudah mendapatkan market yang jelas,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Ngawi Imam Nasrulloh.

Komisi III memperoleh informasi bahwa profit PD Sumber Bhakti hanya Rp 900 dari penjualan beras organik Rp 15 ribu per kilogramnya. Keuntungan tersebut hasil pengurangan dari tiga jenis biaya yang telah dikeluarkan.

Pertama, pembelian gabah petani sebesar Rp 12.400 per kilogram. Kemudian, biaya operasional Rp 1.300. Terakhir, bagi hasil untuk pendamping petani organik dan BUMDes yang masing-masing nilainya Rp 300 dan Rp 100 per kilogram.

Imam berhitung keuntungan PD Sumber Bhakti hanya sekitar Rp 40 juta per bulannya. Nominal itu dari pengkalian untung Rp 900 dengan jatah 42 ton beras organik yang dikeluarkan untuk ribuan ASN. Padahal, BPRS mengucurkan modal Rp 550 juta saban bulannya. ‘’Kami menilai perlu ada efisiensi biaya agar bisa menaikkan keuntungan,’’ ujarnya.

Dia menyarankan besaran porsi bagi hasil ditekan. Khususnya duit yang diberikan kepada pendamping petani organik. Sebab, pendapatan kotor alias bruto yang diterima PD Sumber Bhakti hanya Rp 2.600 per penjualan satu kilogram beras organik.

Baca Juga :  Les Renang, PNS Perempuan Pemkab Ngawi Meninggal di Kolam

‘’Selain menciptakan pasar beras organik, tujuan program ini adalah agar PD Sumber Bhakti bisa menyumbang PAD (pendapatan asli daerah),’’ tuturnya sembari menyebut efisiensi juga bisa dari mengevaluasi harga beras organik dan rantai pengadaannya.

Di sisi lain, Imam menilai penyebutan program beras organik kurang tepat. Dia menyarankan penggunaan beras ramah lingkungan atau sehat. Pasalnya, tidak semua beras yang dijual bersertifikat organik.

Dari kebutuhan 42 ton, petani organik hanya mampu menyediakan maksimal 15 ton per bulannya. Kekurangannya diambil dari hasil pertanian di lahan konversi. ‘’Meski lahan konversi sudah tidak memakai bahan kimia, tapi karena belum bersertifikat maka tetap saja bukan beras organik,’’ ungkapnya.

Imam dan sejawatnya di komisi III menilai bahwa program ASN beli beras organik cukup bagus. Salah satunya mendorong peningkatan populasi petani ramah lingkungan berkelanjutan. Namun, bila pelaksanaannya tidak baik, program yang mulai bergulir April lalu itu bisa menuai polemik. ‘’Perlu telaah landasan hukum agar tidak melanggar dengan aturan di atasnya,’’ tegasnya.

Direktur PD Sumber Bhakti Anang Aprianto Nugroho mengatakan, kritik dan saran komisi III ditampung. Pihaknya akan berkoordinasi ke bagian administrasi perekonomian serta dinas ketahanan pangan dan pertanian ihwal pengkajian ulang porsi bagi hasil.

Di luar itu, pembagian duit sebagai bentuk apresiasi. Pun, stimulus agar semakin banyak petani konvensional beralih ke organik. ‘’Terkait keuntungan sebenarnya fluktuatif,’’ ujarnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Komisi III DPRD Ngawi mengkritik nominal keuntungan yang diraup PD Sumber Bhakti. Profit yang dikantongi pelaksana program aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemkab membeli beras organik itu dinilai kelewat rendah.

Persoalan tersebut dikemukakan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama perusahaan pelat merah itu kemarin (15/8). ‘’Ini sangat disayangkan karena sudah mendapatkan market yang jelas,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Ngawi Imam Nasrulloh.

Komisi III memperoleh informasi bahwa profit PD Sumber Bhakti hanya Rp 900 dari penjualan beras organik Rp 15 ribu per kilogramnya. Keuntungan tersebut hasil pengurangan dari tiga jenis biaya yang telah dikeluarkan.

Pertama, pembelian gabah petani sebesar Rp 12.400 per kilogram. Kemudian, biaya operasional Rp 1.300. Terakhir, bagi hasil untuk pendamping petani organik dan BUMDes yang masing-masing nilainya Rp 300 dan Rp 100 per kilogram.

Imam berhitung keuntungan PD Sumber Bhakti hanya sekitar Rp 40 juta per bulannya. Nominal itu dari pengkalian untung Rp 900 dengan jatah 42 ton beras organik yang dikeluarkan untuk ribuan ASN. Padahal, BPRS mengucurkan modal Rp 550 juta saban bulannya. ‘’Kami menilai perlu ada efisiensi biaya agar bisa menaikkan keuntungan,’’ ujarnya.

Dia menyarankan besaran porsi bagi hasil ditekan. Khususnya duit yang diberikan kepada pendamping petani organik. Sebab, pendapatan kotor alias bruto yang diterima PD Sumber Bhakti hanya Rp 2.600 per penjualan satu kilogram beras organik.

Baca Juga :  Ingin Temui Presiden Jokowi, Medhi Bastoni Berjalan Mundur dari Talungagung ke Jakarta

‘’Selain menciptakan pasar beras organik, tujuan program ini adalah agar PD Sumber Bhakti bisa menyumbang PAD (pendapatan asli daerah),’’ tuturnya sembari menyebut efisiensi juga bisa dari mengevaluasi harga beras organik dan rantai pengadaannya.

Di sisi lain, Imam menilai penyebutan program beras organik kurang tepat. Dia menyarankan penggunaan beras ramah lingkungan atau sehat. Pasalnya, tidak semua beras yang dijual bersertifikat organik.

Dari kebutuhan 42 ton, petani organik hanya mampu menyediakan maksimal 15 ton per bulannya. Kekurangannya diambil dari hasil pertanian di lahan konversi. ‘’Meski lahan konversi sudah tidak memakai bahan kimia, tapi karena belum bersertifikat maka tetap saja bukan beras organik,’’ ungkapnya.

Imam dan sejawatnya di komisi III menilai bahwa program ASN beli beras organik cukup bagus. Salah satunya mendorong peningkatan populasi petani ramah lingkungan berkelanjutan. Namun, bila pelaksanaannya tidak baik, program yang mulai bergulir April lalu itu bisa menuai polemik. ‘’Perlu telaah landasan hukum agar tidak melanggar dengan aturan di atasnya,’’ tegasnya.

Direktur PD Sumber Bhakti Anang Aprianto Nugroho mengatakan, kritik dan saran komisi III ditampung. Pihaknya akan berkoordinasi ke bagian administrasi perekonomian serta dinas ketahanan pangan dan pertanian ihwal pengkajian ulang porsi bagi hasil.

Di luar itu, pembagian duit sebagai bentuk apresiasi. Pun, stimulus agar semakin banyak petani konvensional beralih ke organik. ‘’Terkait keuntungan sebenarnya fluktuatif,’’ ujarnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/