alexametrics
23.4 C
Madiun
Wednesday, May 25, 2022

Usut Dugaan Pungli Layanan e-KTP, Bupati Ngawi Terjunkan APIP

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Keluhan warganet ihwal dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan dan pembaruan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ditanggapi serius Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono. Pelayanan administrasi kependudukan di kantor Camat Widodaren itu bakal dievaluasi dan dimonitor.

Bahkan, orang nomor satu di lingkup pemkab itu siap menerjunkan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP). Pada keluhan yang disampaikan di akun Instagram Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, warganet itu mengaku ditarik biaya Rp 450 ribu olah oknum pegawai instansi tersebut. ‘’Jika memang laporan itu benar, oknum pegawainya akan dipanggil,’’ kata Ony kemarin (16/10).

Ony menegaskan bahwa layanan administrasi kependudukan gratis. Bila terbukti melakukan pungli, oknum pegawai terkait bakal disanksi administrasi dan pembinaan. Pihaknya tidak menoleransi pelanggaran tersebut. Sebab, pihaknya telah berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai acuan daerah lain. ‘’Jika memang ditemukan pelanggaran, ini menjadi catatan dalam hal monitoring,’’ ujar bupati. (sae/c1/cor/her)

Baca Juga :  Suami di Malaysia, Sri Winarsih Sibukkan Diri dengan Tanaman Hidroponik

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Keluhan warganet ihwal dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan dan pembaruan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ditanggapi serius Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono. Pelayanan administrasi kependudukan di kantor Camat Widodaren itu bakal dievaluasi dan dimonitor.

Bahkan, orang nomor satu di lingkup pemkab itu siap menerjunkan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP). Pada keluhan yang disampaikan di akun Instagram Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, warganet itu mengaku ditarik biaya Rp 450 ribu olah oknum pegawai instansi tersebut. ‘’Jika memang laporan itu benar, oknum pegawainya akan dipanggil,’’ kata Ony kemarin (16/10).

Ony menegaskan bahwa layanan administrasi kependudukan gratis. Bila terbukti melakukan pungli, oknum pegawai terkait bakal disanksi administrasi dan pembinaan. Pihaknya tidak menoleransi pelanggaran tersebut. Sebab, pihaknya telah berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai acuan daerah lain. ‘’Jika memang ditemukan pelanggaran, ini menjadi catatan dalam hal monitoring,’’ ujar bupati. (sae/c1/cor/her)

Baca Juga :  Tinjau Fasilitas Penyaluran BBM di Banyuwangi dan Denpasar, Ahok Beri Pesan Ini

Most Read

Artikel Terbaru

/