NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ngawi berhitung biaya pembangunan mal pelayanan publik (MPP) membengkak. Peningkatan anggaran itu lantaran adanya penambahan sejumlah item. ‘’Sesuai DED (detail engineering design, Red) awal, anggarannya Rp 4 miliar. Berapa peningkatannya masih menunggu revisi DED selesai,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ngawi Mohammad Sadli, Senin (17/1/2022).
Sadli mengatakan, DED direvisi untuk mengakomodasi aspirasi DPRD. Wakil rakyat ingin konsep pertokoan Plaza Ngawi, bakal bangunan MPP, dipertahankan. Karenanya, lantai satu yang semula untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diganti showroom bisnis. Tempat itu untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ‘’Fisik bangunan diubah secara spesifik,’’ ujarnya.
Sadli menyebut, penutup pertokoan bukan lagi rolling door, melainkan kaca transparan. Ruangan tersebut juga akan diisi space untuk promosi dan layanan informasi destinasi wisata. Bangunan lantai dua dipisah menjadi dua sisi. Sisi timur untuk ruang pusat pelayanan publik. Sedangkan sisi barat ruang pertemuan para investor. ‘’Nantinya pelayanan bersifat pusat informasi. Karena lebih mengandalkan sistem pelayanan online,’’ paparnya.
Dia mengungkapkan, alokasi paling jumbo untuk bangunan sisi timur. Sebab, konstruksinya bakal diperkuat. Pihaknya ingin menambah lantai tiga untuk kafe. Di luar fasilitas rooftop itu, usia bangunan yang mencapai 20 tahun terbilang rawan. ‘’Konstruksi saat ini cukup mengkhawatirkan jika ada penambahan beban tanpa dibarengi penguatan,’’ tuturnya sembari menyebut penambahan anggaran diusulkan pada perubahan APBD (P-APBD) 2022. (sae/c1/cor/her)
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ngawi berhitung biaya pembangunan mal pelayanan publik (MPP) membengkak. Peningkatan anggaran itu lantaran adanya penambahan sejumlah item. ‘’Sesuai DED (detail engineering design, Red) awal, anggarannya Rp 4 miliar. Berapa peningkatannya masih menunggu revisi DED selesai,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ngawi Mohammad Sadli, Senin (17/1/2022).
Sadli mengatakan, DED direvisi untuk mengakomodasi aspirasi DPRD. Wakil rakyat ingin konsep pertokoan Plaza Ngawi, bakal bangunan MPP, dipertahankan. Karenanya, lantai satu yang semula untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diganti showroom bisnis. Tempat itu untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ‘’Fisik bangunan diubah secara spesifik,’’ ujarnya.
Sadli menyebut, penutup pertokoan bukan lagi rolling door, melainkan kaca transparan. Ruangan tersebut juga akan diisi space untuk promosi dan layanan informasi destinasi wisata. Bangunan lantai dua dipisah menjadi dua sisi. Sisi timur untuk ruang pusat pelayanan publik. Sedangkan sisi barat ruang pertemuan para investor. ‘’Nantinya pelayanan bersifat pusat informasi. Karena lebih mengandalkan sistem pelayanan online,’’ paparnya.
Dia mengungkapkan, alokasi paling jumbo untuk bangunan sisi timur. Sebab, konstruksinya bakal diperkuat. Pihaknya ingin menambah lantai tiga untuk kafe. Di luar fasilitas rooftop itu, usia bangunan yang mencapai 20 tahun terbilang rawan. ‘’Konstruksi saat ini cukup mengkhawatirkan jika ada penambahan beban tanpa dibarengi penguatan,’’ tuturnya sembari menyebut penambahan anggaran diusulkan pada perubahan APBD (P-APBD) 2022. (sae/c1/cor/her)
