alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Pemkab Ngawi Evaluasi Profit dan Regulasi Program ASN Beli Beras Organik

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi tidak berkecil hati terhadap kritikan kalangan legislatif ihwal program aparatur sipil negara (ASN) beli beras organik. Bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah (setda) akan menindaklanjuti hal teknis yang disoal komisi I dan III DPRD. ‘’Kami akan mengevaluasinya,’’ kata Kabag Administrasi Perekonomian Setda Ngawi Sri Widodo, Rabu (17/8).

Sri menyampaikan bahwa program ASN beli beras organik akan dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari regulasi, mutu dan kualitas beras, kemasan, harga, mekanisme pendistribusian, hingga proses pengadaan. Pihaknya kooperatif terhadap saran dan masukan wakil rakyat demi keberlanjutan program yang bergulir April lalu itu. ‘’Perbaikan secara terus-menerus membuat program lebih sempurna,’’ ujarnya.

Sri akan mengajak enam pihak lain duduk satu meja membahas evaluasi. Meliputi PD Sumber Bhakti, dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP), serta bagian hukum. Lalu, perwakilan kelompok tani (poktan) padi organik, BUMDes, dan internal control system (ICS). ‘’Rekomendasi komisi I dan III bakal jadi fokus pembahasan,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Vaksinasi Anak 6–11 Tahun, Pemkab Ngawi Kekurangan 60 Ribu Dosis Sinovac

Ihwal penyebutan nama program yang disoal dewan, Sri menyampaikan adanya dua surat edaran (SE) bupati berbeda. Penjelasan beras organik dari petani organik bersertifikat dan beras sehat dari lahan konversi termaktub di SE Bupati 050/04/78/404/102/1/2022.

Regulasi tersebut petunjuk teknis dari regulasi yang terbit lebih awal. Yakni, SE Bupati 144/03.72/404.102.1/2022 terkait program pembelian beras organik bagi ASN lingkup Pemkab Ngawi. ‘’Kami akan berkoordinasi dengan bagian hukum perlu tidaknya SE lama dicabut dan diterbitkan SE baru yang lebih detail,’’ terangnya.

Sri juga menampung masukan mekanisme pengadaan dan pembagian keuntungan. Komisi III menilai profit yang diterima PD Sumber Bhakti kelewat kecil. Lantaran keuntungannya masih harus dibagi dengan pendamping petani organik dan BUMDes. ‘’Karena memang sejak awal konsepnya program multiplier effect dan sistemnya pemberdayaan agar bisa berdampak ke banyak hal,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi tidak berkecil hati terhadap kritikan kalangan legislatif ihwal program aparatur sipil negara (ASN) beli beras organik. Bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah (setda) akan menindaklanjuti hal teknis yang disoal komisi I dan III DPRD. ‘’Kami akan mengevaluasinya,’’ kata Kabag Administrasi Perekonomian Setda Ngawi Sri Widodo, Rabu (17/8).

Sri menyampaikan bahwa program ASN beli beras organik akan dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari regulasi, mutu dan kualitas beras, kemasan, harga, mekanisme pendistribusian, hingga proses pengadaan. Pihaknya kooperatif terhadap saran dan masukan wakil rakyat demi keberlanjutan program yang bergulir April lalu itu. ‘’Perbaikan secara terus-menerus membuat program lebih sempurna,’’ ujarnya.

Sri akan mengajak enam pihak lain duduk satu meja membahas evaluasi. Meliputi PD Sumber Bhakti, dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP), serta bagian hukum. Lalu, perwakilan kelompok tani (poktan) padi organik, BUMDes, dan internal control system (ICS). ‘’Rekomendasi komisi I dan III bakal jadi fokus pembahasan,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Ngawi Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara Sembilan Tatanan

Ihwal penyebutan nama program yang disoal dewan, Sri menyampaikan adanya dua surat edaran (SE) bupati berbeda. Penjelasan beras organik dari petani organik bersertifikat dan beras sehat dari lahan konversi termaktub di SE Bupati 050/04/78/404/102/1/2022.

Regulasi tersebut petunjuk teknis dari regulasi yang terbit lebih awal. Yakni, SE Bupati 144/03.72/404.102.1/2022 terkait program pembelian beras organik bagi ASN lingkup Pemkab Ngawi. ‘’Kami akan berkoordinasi dengan bagian hukum perlu tidaknya SE lama dicabut dan diterbitkan SE baru yang lebih detail,’’ terangnya.

Sri juga menampung masukan mekanisme pengadaan dan pembagian keuntungan. Komisi III menilai profit yang diterima PD Sumber Bhakti kelewat kecil. Lantaran keuntungannya masih harus dibagi dengan pendamping petani organik dan BUMDes. ‘’Karena memang sejak awal konsepnya program multiplier effect dan sistemnya pemberdayaan agar bisa berdampak ke banyak hal,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/