alexametrics
30.1 C
Madiun
Saturday, May 28, 2022

UMK Ngawi Tahun 2022 Naik Rp 2.075

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pil pahit harus ditelan belasan ribu pekerja di Ngawi tahun depan. Dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja (DPPTK) menghitung simulasi bahwa upah minimum kabupaten (UMK) 2022 hanya naik Rp 2.075.

Nominal tersebut terpaut jauh dibandingkan kenaikan upah sebesar Rp 47 ribu yang berlaku tahun ini. ‘’Besaran kenaikan minim karena acuan UMK bukan lagi KHL (kebutuhan hidup layak, Red),’’ kata Kabid Tenaga Kerja DPPTK Ngawi Wiwin Sumarti, Rabu (17/11).

Dengan kenaikan Rp 2.075, maka proyeksi UMK tahun depan Rp 1.962.585. Hasil penambahan upah Rp 1.960.510 yang diterima 16.493 pekerja saat ini. Wiwin mengungkapkan, payung hukum penghitungan UMK tahun depan adalah Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan.

Kedua regulasi itu menggantikan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Di aturan yang lama, KHL menjadi acuan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. KHL adalah standar kebutuhan pekerja lajang untuk dapat hidup layak dalam satu bulan. Penentuan nilainya dari hasil survei lapangan. ‘’Di peraturan terbaru, penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Libur Nataru, Srambang Park Pesimistis Pelancong Membeludak

Wiwin menyebut, penghitungan UMK tahun depan tanpa survei, melainkan cukup meminta sejumlah data Badan Pusat Statistik (BPS). Di antaranya, rata-rata konsumsi per kapita, inflasi Jawa Timur, dan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2020 serta triwulan I, II, dan III 2021. ‘’Setelah angka-angka dari BPS dan Pemprov Jatim dimasukkan dalam rumus, keluarlah angka Rp 2.075 untuk kenaikan UMK tahun depan,’’ jelasnya.

DPPTK menjadwalkan pertemuan dengan dewan pengupahan besok (18/11). Agendanya membahas besaran UMK 2022 yang bakal diusulkan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kendati ada musyawarah, DPPTK ragu besaran kenaikan upah bakal berubah. ‘’Karena nilainya sudah pasti berdasar penghitungan regulasi baru. Data yang diterima juga dari BPS dan Pemprov Jatim,’’ paparnya.

Menurut Wiwin, proyeksi UMK tahun depan belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja. Akan tetapi, kemampuan perusahaan dalam membayar upah juga dirasa berat. ‘’Sektor perekonomian sedang lesu karena pandemi Covid-19,’’ pungkasnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pil pahit harus ditelan belasan ribu pekerja di Ngawi tahun depan. Dinas perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja (DPPTK) menghitung simulasi bahwa upah minimum kabupaten (UMK) 2022 hanya naik Rp 2.075.

Nominal tersebut terpaut jauh dibandingkan kenaikan upah sebesar Rp 47 ribu yang berlaku tahun ini. ‘’Besaran kenaikan minim karena acuan UMK bukan lagi KHL (kebutuhan hidup layak, Red),’’ kata Kabid Tenaga Kerja DPPTK Ngawi Wiwin Sumarti, Rabu (17/11).

Dengan kenaikan Rp 2.075, maka proyeksi UMK tahun depan Rp 1.962.585. Hasil penambahan upah Rp 1.960.510 yang diterima 16.493 pekerja saat ini. Wiwin mengungkapkan, payung hukum penghitungan UMK tahun depan adalah Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan.

Kedua regulasi itu menggantikan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Di aturan yang lama, KHL menjadi acuan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. KHL adalah standar kebutuhan pekerja lajang untuk dapat hidup layak dalam satu bulan. Penentuan nilainya dari hasil survei lapangan. ‘’Di peraturan terbaru, penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Antisipasi Pemudik, Polres Ngawi Dirikan Tiga Pos Penyekatan di Titik Ini

Wiwin menyebut, penghitungan UMK tahun depan tanpa survei, melainkan cukup meminta sejumlah data Badan Pusat Statistik (BPS). Di antaranya, rata-rata konsumsi per kapita, inflasi Jawa Timur, dan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2020 serta triwulan I, II, dan III 2021. ‘’Setelah angka-angka dari BPS dan Pemprov Jatim dimasukkan dalam rumus, keluarlah angka Rp 2.075 untuk kenaikan UMK tahun depan,’’ jelasnya.

DPPTK menjadwalkan pertemuan dengan dewan pengupahan besok (18/11). Agendanya membahas besaran UMK 2022 yang bakal diusulkan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kendati ada musyawarah, DPPTK ragu besaran kenaikan upah bakal berubah. ‘’Karena nilainya sudah pasti berdasar penghitungan regulasi baru. Data yang diterima juga dari BPS dan Pemprov Jatim,’’ paparnya.

Menurut Wiwin, proyeksi UMK tahun depan belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja. Akan tetapi, kemampuan perusahaan dalam membayar upah juga dirasa berat. ‘’Sektor perekonomian sedang lesu karena pandemi Covid-19,’’ pungkasnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/