alexametrics
29.7 C
Madiun
Friday, May 13, 2022

Geser Anggaran untuk Thr 8.510 ASN Pemkab Ngawi

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Penyertaan tunjangan kinerja (tukin) dalam tunjangan hari raya (THR) membuat Pemkab Ngawi harus kembali menengok isian APBD 2022. Sebab, komponen itu tidak masuk rencana pemberian THR untuk 8.510 aparatur sipil negara (ASN).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16/2022, pemberian tukin sebesar 50 persen itu diambil dari tunjangan penghasilan pegawai (TPP) masing-masing daerah. ‘’Kami perlu berkonsultasi dengan Sekda (Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Red),’’ kata Kepala Badan Keuangan (Bakeu) Ngawi Tri Pujo Handono, Senin (18/4).

Pujo menyampaikan, TPP tahun ini diberikan untuk sekitar 3.800 ASN. Bila diminta menambah 50 persen untuk tambahan THR, maka pihaknya perlu menyusun strategi baru. Salah satu opsinya menggeser anggaran yang diusulkan dalam perubahan APBD (P-APBD) nanti. ‘’Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pasar Burung Rest Area Pelang Lor Kini Sepi, Pedagang ’’Salahkan’’ Tol Soker

Dia mengatakan, pemerintah pusat mengubah aturan pemberian THR ASN dalam dua tahun terakhir. Tukin sejatinya sudah ada sejak 2018. Namun, pusat menghilangkannya pada 2020 dan 2021. Kebijakan tersebut buntut penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. ‘’Tahun ini sudah tidak ada lagi penyesuaian,’’ ucapnya.

Sementara, pemberian THR diyakini bakal menggerakkan daya beli secara masif. Pun, menjadi stimulus pemulihan ekonomi. ‘’Ramadan dan Lebaran menjadi momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas,’’ tutur Pujo. (sae/c1/cor/her) 

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Penyertaan tunjangan kinerja (tukin) dalam tunjangan hari raya (THR) membuat Pemkab Ngawi harus kembali menengok isian APBD 2022. Sebab, komponen itu tidak masuk rencana pemberian THR untuk 8.510 aparatur sipil negara (ASN).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16/2022, pemberian tukin sebesar 50 persen itu diambil dari tunjangan penghasilan pegawai (TPP) masing-masing daerah. ‘’Kami perlu berkonsultasi dengan Sekda (Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Red),’’ kata Kepala Badan Keuangan (Bakeu) Ngawi Tri Pujo Handono, Senin (18/4).

Pujo menyampaikan, TPP tahun ini diberikan untuk sekitar 3.800 ASN. Bila diminta menambah 50 persen untuk tambahan THR, maka pihaknya perlu menyusun strategi baru. Salah satu opsinya menggeser anggaran yang diusulkan dalam perubahan APBD (P-APBD) nanti. ‘’Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pemkab Ngawi Ogah Tindak Lanjuti Rekomendasi Kemen PAN-RB, Ini Alasannya

Dia mengatakan, pemerintah pusat mengubah aturan pemberian THR ASN dalam dua tahun terakhir. Tukin sejatinya sudah ada sejak 2018. Namun, pusat menghilangkannya pada 2020 dan 2021. Kebijakan tersebut buntut penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. ‘’Tahun ini sudah tidak ada lagi penyesuaian,’’ ucapnya.

Sementara, pemberian THR diyakini bakal menggerakkan daya beli secara masif. Pun, menjadi stimulus pemulihan ekonomi. ‘’Ramadan dan Lebaran menjadi momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas,’’ tutur Pujo. (sae/c1/cor/her) 

Most Read

Artikel Terbaru

/