alexametrics
24.3 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Pemkab Ngawi Pikir Ulang Naikkan Target PAD Reklame

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kepala Badan Keuangan Ngawi Tri Pujo Handono tak memungkiri realisasi PAD dari retribusi dan pajak reklame bisa lebih besar. Namun, pandemi Covid-19 membuat lembaganya berpikir ulang untuk melipatgandakan target secara signifikan. ‘’Target sejatinya naik saban tahun. Tapi, besarannya mesti melihat kondisi perekonomian,’’ katanya, Rabu (19/1/2022).

Pujo mengatakan, tidak semua reklame menjadi objek retribusi. Pihaknya hanya bisa memungut retribusi media promosi yang bercokol di jalan kabupaten. Sedangkan retribusi jalan provinsi dan nasional masuk kas negara karena dipungut pemerintah pusat. Beda dengan pajak. Baik reklame jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional masuk kas daerah. ‘’Karena itu, target retribusi lebih rendah dari pajak,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Libur Nataru, Pemkab Ngawi Tambah Pengawas di Tempat Wisata

Terpisah, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi Arif Setiono berjanji akan menggalakkan operasi papan reklame kedaluwarsa. Baik izin maupun masa pajaknya. Pihaknya telah mendapatkan data dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) ihwal jumlah dan sebarannya. ‘’Kami mulai pengecekan di wilayah dalam kota terlebih dahulu,’’ ujarnya.

Korps penegak perda juga sesumbar memberedel reklame yang melanggar regulasi dan sudah usang. Namun, sebelum mengeksekusi, teguran bakal dilayangkan kepada pemiliknya. ‘’Tahun lalu fokus pandemi Covid-19 yang kasusnya masih tinggi. Sehingga pengawasan papan reklame seperti terlupakan,’’ dalihnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kepala Badan Keuangan Ngawi Tri Pujo Handono tak memungkiri realisasi PAD dari retribusi dan pajak reklame bisa lebih besar. Namun, pandemi Covid-19 membuat lembaganya berpikir ulang untuk melipatgandakan target secara signifikan. ‘’Target sejatinya naik saban tahun. Tapi, besarannya mesti melihat kondisi perekonomian,’’ katanya, Rabu (19/1/2022).

Pujo mengatakan, tidak semua reklame menjadi objek retribusi. Pihaknya hanya bisa memungut retribusi media promosi yang bercokol di jalan kabupaten. Sedangkan retribusi jalan provinsi dan nasional masuk kas negara karena dipungut pemerintah pusat. Beda dengan pajak. Baik reklame jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional masuk kas daerah. ‘’Karena itu, target retribusi lebih rendah dari pajak,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pingsan di Jalan, Dievakuasi Petugas Ber-APD

Terpisah, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi Arif Setiono berjanji akan menggalakkan operasi papan reklame kedaluwarsa. Baik izin maupun masa pajaknya. Pihaknya telah mendapatkan data dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) ihwal jumlah dan sebarannya. ‘’Kami mulai pengecekan di wilayah dalam kota terlebih dahulu,’’ ujarnya.

Korps penegak perda juga sesumbar memberedel reklame yang melanggar regulasi dan sudah usang. Namun, sebelum mengeksekusi, teguran bakal dilayangkan kepada pemiliknya. ‘’Tahun lalu fokus pandemi Covid-19 yang kasusnya masih tinggi. Sehingga pengawasan papan reklame seperti terlupakan,’’ dalihnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/